LSM: Kontraktor Setor Uang Agar Dapat Proyek

  • Whatsapp
GOR Tri Lomba Juang sedang di bangun
GOR Tri Lomba Juang sedang di bangun

KUDUS, Jowonews.com  – Mayoritas kontraktor yang ingin mendapatkan proyek kegiatan publik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta untuk menyetorkan sejumlah uang, kata Koordinator Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) Slamet Machmudi.

“Dugaan para kontraktor yang ingin mendapatkan proyek harus menyetorkan sejumlah uang kami peroleh dari hasil survei terhadap para kontraktor,” ujarnya di Kudus, Minggu.

Bacaan Lainnya

 Responden dalam survei yang dilakukan pada 3–5 Desember 2015, kata dia, sebanyak 25 pengusaha kontruksi.

Hasilnya, kata dia, berdasarkan keterangan mereka, anggota legislatif sebagai wakil rakyat menjadi pemicu terjadinya gratifikasi dalam proyek publik yang menggunakan dana pemerintah.

Dari 25 responden yang diwawancarai, kata dia, sebanyak 22 orang di antaranya mengakui pernah membeli paket kegiatan proyek APBD dari oknum anggota DPRD Kudus.

Sementara sisa responden, kata dia, tidak memberikan jawaban tanpa alasan yang jelas.

 Terkait modus jual proyek APBD oleh oknum anggota DPRD Kudus, lanjut dia, masing-masing responden menjawab berdasarkan pengalaman yang dialaminya.     

Sebanyak 15 responden menyebutkan bahwa, mereka diminta terlebih dahulu menyetorkan uang, sedangkan tujuh responden lainnya memiliki dua jawaban, bayar dimuka atau memberikan prosentase bayaran setelah pekerjaan selesai.       

“Besarnya bervariasi, antara 7 persen, 10 persen bahkan ada yang mematok tarif 12 persen dari nilai proyek,” ujarnya.

Praktik tersebut, kata dia, diduga tidak hanya pada proyek yang nilainya kurang dari Rp200 juta, melainkan proyek yang ditenderkan secara “online” juga dapat diperjualbelikan.

Semua responden, kata dia, juga mengungkapkan bahwa kegiatan ilegal tersebut difasilitasi oleh SKPD sebagai pengguna anggaran dan pelaksana kegiatan.

 Ia menganggap, jualan proyek publik oleh oknum anggota DPRD bukan rahasia umum karena dilakukan secara sistematis dan terencana oleh mayoritas wakil rakyat tersebut. “Kami menduga, aparat penegak hukum mengetahui perilaku oknum anggota dewan yang melanggar hukum tersebut,” ujarnya. 

Untuk mencegah praktik curang, M-PUR mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap anggota dewan karena diduga fungsi bugeting dan pengawasan telah disalahgunakan.     

“Berani melawan korupsi bukan hanya slogan karena keberhasilan pencegahan korupsi akan menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dibelanjakan secara tidak efisien dan hanya berorientasi mensejahterakan para pejabat,” ujarnya. (JN04/JN03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *