Mirna Diminta Tepati Janji Kampanye

  • Whatsapp

KENDAL, Jowonews.comBupati Kendal terpilih, Mirna Annisa diingatkan supaya menjalankan janji yang tertuang dalam visi-misinya, yang digunanakannya untuk memikat rakyat Kendal saat berkampanye. Sebab hal itu bukan sekedar janji manis belaka, melainkan hutang kepada rakyat Kendal saat Mirna dilantik nanti.

 Hal itu disampaikan Ketua DPD PAN Kendal, Sakdullah. Ia berharap Mirna bisa menekan besaran Silpa yang menjadi warisan bupati sebelumnya.

Bacaan Lainnya

“Minimal setelah diaudit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Silpa bisa turun tiga persen dan bahkan mampu meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Sehingga anggaran yang ada bisa terserap maksimal dan bisa dirasakan masyarkat,” ujarnya, Jumat (25/12).

 Diakuinya, beban bupati terpilih sangat berat. Mengingat setelah dilantik nantinya, akan lansung disambut APBD 2016 yang sudah diketok palu dengan besaran angka mencapai Rp 1,9 triliun. Angka tersebut masih ditambahkan dengan besaran Silpa. Makanya butuh kerja keras untuk bisa menghabiskan anggaran.

 Hal lain yang tidak kalah penting yakni pembangunan yang mangkrak. Seperti Pelabuhan Tanjung Kendal , Terminal Bahurekso, Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan yang sudah hampir 13 tahun ini tidak gunakan.

“Bupati baru ini mewarisi kesalahan dari dua pemimpin terdahulu, yakni Hendy Boedoro dan Widya Kandi Susanti,” tandasnya.

Bahkan,  sampai saat ini kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan masih dompleng dengan cara kontrak dan pindah-pindah kantor. “Ini sangat memprihatinkan dan mengganggu pelayanan masyarakat. Makanya Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan ini harus diutamakan,” tandasnya.

 Menanggapi  hal tersebut, Mirna mengaku akan berusaha maksimal untuk menurunkan Silpa dan menghabiskan APBD 2016. Meskipun dirinya sejak awal tidak mengikuti proses penganggaran yang dibahas antara legislatif dan eksekutif.

 Namun dirinya meyakini, dengan kerja profesional dirinya akan mampu melaksanakan amanah rakyat dengan baik. Makanya, hal pertama yang akan dilakukannya adalah perubahan internal birokrasi. Yakni dengan menempatkan orang-orang profesional sesuai bidangnya untuk ditempatkan sebagai Kepala SKPD maupun Kabid dan Kasi.

 Selain itu, hal lain adalah perbaikan jalan adalah pekerjaan utama yang harus ia selesaikan. “Jalan ini utama, sebab menjadi kebutuhan utama masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merupakan perubahan,” tambahnya. (JN01/JN03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *