Silpa Jateng Mencapai Rp 1 T Lebih

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com –Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov) Jateng dibawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo patut dipertanyakan. Pasalnya, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada APBD Jatetng tahun anggaran (TA) 2015 ternyata sangat tinggi.

Dari total APBD 2015 Rp 19 triliun, silpanya mencapai mencapai Rp 1 triliun lebih.

Bacaan Lainnya

Fakta itu diakui langsung oleh Sekda Jateng Sri Puryono kepada wartawan baru-baru ini. Ironisnya, meski silpa tinggi, penyerapan anggaran di pemprov dianggap sudah maksimal.

Karena tingginya silpa bukan karena SKPD tidak bisa bekerja, tapi sebagaian besar karena adanya aturan baru soal penerima hibah yang barus berbadan hukum.

 Disamping itu adanya sisa lelang dan lelang yang tertunda atau gagal lelang. Selain itu, pendapatan yang meningkat dan upaya efisiensi. “Tidak semua yang direncanakan itu sesuai. Kalau bisa diefisiensikan, akan dilakukan,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, perjalanan dinas yang seharusnya dilakukan dalam waktu tiga hari dapat diselesaikan dalam dua hari. Selain itu, adanya dua kegiatan yang dijadikan satu tentu dapat menghemat anggaran. “Seperti kegiatan pesta rakyat dan launching (branding Jateng Gayeng) yang digabung,” sambungnya.

Sri tidak menampik tingginya silpa dikarenakan sejumlah aparatur pemerintahan takut terjerat kasus hukum. Akan tetapi, permasalahan tersebut telah diatasi dengan adanya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sesuai intruksi presiden Joko Widodo. “Mungkin yang masih menjadi persoalan bagi pemerintah daerah adalah mengenai hibah yang sulit dicairkan. Mereka lebih memilih menunggu regulasi yang baik sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jawa Tengah Rukma Setyabudi menilai, silpa merupakan uang negara yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, harus dimaksimalkan dalam penggunaannya.

Jika memang di program tertentu tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan. “Selain efisiensi, silpa tinggi berarti perencanaan memang tidak bagus. Sesuai tupoksi, kita yang bertugas mengawasi,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Guna memaksimalkan program kerja serta mengurangi tingginya silpa, Rukma menyarankan proses lelang dilakukan sejak awal. Setidaknya bulan Januari sudah mulai dilakukan.

“Jika (lelang) dilakukan pada bulan Januari, akan mendatangkan beberapa manfaat. Di antaranya program berjalan optimal karena memiliki waktu yang panjang. Selain itu, kualitasnya juga menjadi maksimal,” tandasnya. (JN01/JN03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *