Realisasi Penerimaan PBB Pati Lampaui Target

  • Whatsapp

PATI, Jowonews.com – Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga pekan keempat Desember 2015 mencapai Rp21,08 miliar atau melampaui rencana penerimaan selama setahun sebesar Rp19 miliar.

“Rencana penerimaan sebesar itu, meliputi pajak untuk wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan,” kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Pati Turi Atmoko di Pati, Kamis.

Bacaan Lainnya

arget PBB untuk wilayah perkotaan sebesar Rp6,4 miliar, sedangkan untuk wilayah pedesaan sebesar Rp12,6 miliar.

Sementara realisasi penerimaan PBB hingga pekan keempat bulan Desember 2015, untuk wilayah perkotaan sebesar Rp6,94 miliar (108,48 persen) dan pedesaan sebesar Rp14,14 miliar (112,22 persen).

Meskipun realisasi penerimaan PBB di Pati tahun ini mencapai 110,96 persen, kata dia, masih ada wajib pajak yang menunggak.

Adanya tunggakan pajak, kata dia, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti wajib pajaknya sedang berada di luar kota meskipun surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB sudah diterima atau pemilik objek pajak tidak diketahui karena saat mutasi jual beli dimungkinkan tidak lapor ke desa setempat.

Dari 22 kecamatan di Kabupaten Pati, lanjut dia, terdapat enam kecamatan, yakni Cluwak, Wedarijaksa, Gabus, Tayu, Margorejo, dan Pati.

Untuk Kecamatan Cluwak baru terealisasi 96,92 persen, Kecamatan Wedarijaksa terealisasi 96,76 persen, Kecamatan Gabus terealisasi 95,36 persen, Kecamatan Tayu terealisasi 93,07 persen, Margorejo terealisasi 92,85 persen, dan Kecamatan Pati terealisasi 90,79 persen.

Dari puluhan kecamatan, kata dia, terdapat beberapa kecamatan yang langganan membayar PBB tepat waktu.

Salah satunya, kata dia, Kecamatan Gembong yang memiliki 11 desa berhasil melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada bulan September.

Kecamatan yang berhasil melunasi PBB sebelum jatuh tempo, kata dia, mendapatkan penghargaan piagam serta uang yang bisa digunakan untuk menambah sarana dan prasarana administrasi penunjang PBB.

“Hadiah uang yang diberikan juga disesuaikan dengan pelunasannya, karena pelunasan pada bulan Februari nilai persentasenya jauh lebih besar dibandingkan bulan Maret atau April,” ujarnya.   (Jn16/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *