DPRD Komunikasikan Usulan Perubahan Status Jalan Lingkungan

  • Whatsapp

BANTUL, Jowonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengomunikasikan dengan pemerintah setempat mengenai perubahan status jalan lingkungan menjadi jalan poros desa yang diusulkan lembaganya.

“Kami sepakat dengan usulan perubahan status sejumlah jalan lingkungan, kami akan komunikasikan rencana ini kepada bupati terpilih pascapelantikan nanti,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo di Bantul, Rabu.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, usulan perubahan status jalan lingkungan menjadi jalan poros desa perlu dipertimbangkan. Pasalnya, jika nantinya benar-benar direalisasikan pemeritah daerah, penanganan kerusakan atau pembangunan jalan di desa bisa dianggarkan APBD.

Dalam Undang-Undang tentang Desa, disebutkan bahwa pembagian wewenang penanganan jalan desa antara desa dan kabupaten, jalan lingkungan kewenangan pemerintah desa, sementara jalan poros desa wewenang kabupaten.

“Kalau pemerintah desa, jelas akan kewalahan bila harus mengampu beban yang tidak sedikit meskipun mereka juga menerima ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa). Desa masih tetap butuh bantuan pemkab,” katanya.

Namun, wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Bantul ini menekankan bahwa perubahan status jalan lingkungan tidak dapat dilakukan dengan serampangan, dan butuh proses yang harus melalui kajian terlebih dahulu.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bantul Suryono mengatakan bahwa pihaknya mendorong pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan maupun regulasi mengenai peningkatan status jalan lingkungan menjadi jalan poros desa.bantul peta administrasi

“Kami perlu digarisbawahi bahwa jalan lingkungan sudah tidak bisa lagi dibangun kabupaten, padahal masih banyak jalan lingkungan yang kondisinya rusak parah. Kalau diperbaiki oleh desa, jelas keuangan mereka tidak sanggup,” katanya.

Dengan demikian, wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar ini memandang perlu bantuan dari pemkab terhadap desa dalam hal pembangunan infrastruktur. Pasalnya, dana desa tersebut peruntukan beragam demi kemajuan desa.

“Anggaran yang rata-rata diterima desa sebesar Rp1 miliar itu cuma sedikit kalau untuk infrastruktur, paling per RT 10 sak semen sehingga lurah bisa mengajukan ke pemerintah untuk menaikkan status jalan di daerahnya,” katanya.  (Jn16/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *