23 KK di Waru Terkena Proyek KAI

  • Whatsapp

UNGARAN, Jowonews.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan pembebasan 2 hektar lahan yang ditempati 23 kepala keluarga (KK) warga Dusun Krajan dan Moro, Desa Wiru Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Langkah itu sebagai dampak penataan tanah reaktifasi jalur kereta api (KA) Kedungjati-Tuntang yang membuat tanah di desa tersebut retak-retak.

Ketua Paguyuban Warga Terdampak Reaktivasi KA, Sudardi yang merupakan warga RT 4/RW 1  Dusun Krajan mengatakan, sebenarnya total ada 35 bidang tanah di dua dusun. Tanah ini terdiri dari rumah warga, fasitas umum berupa mushola dan ladang.

Bacaan Lainnya

Semenjak proyek reaktivasi rel KA, kondisi tanah menjadi labil. Sehingga menimbulkan lapisan tanah bergeser dan rumah-rumah warga menjadi retak. “Retakan tanah ini sejak tahun 2014 saat itu musim hujan. Musim hujan ini warga juga khawatir jika tanahnya retak-retak lagi,” kata Sudardi di Bringin, Kabupaten Semarang, Rabu (13/1) siang.

Sejak saat itu KAI sempat melakukan perbaikan dan penelitian tanah. Sekalipun sudah dilakukan perbaikan pada rumah-rumah warga namun tidak maksimal. Bahkan rekahan tanah semakin lebar karena gerusan air hujan.

“Warga pun sempat terbayang-bayang jika ada becana. Terutama saat hujan deras Kami beberapakali sudah musyawarah dengan warga. Pemerintah sudah merespon akhirnya merespon melakukan pembebasan lahan,” ungkapnya.

Sudardi berharap pembebasan lahan ini tidak justru merugikan warga. Karena untuk membeli tanah dan membangun rumah lagi. “Selain itu warga bisa mendapat sisa dan membayar hutang. Karena kami pun juga sudah setahun lebih terbayang-bayang dalam kekhawatiran,” ungkapnya.

Camat Bringin, Mohammad Tanwir menyatakan warga siap mendukung program pemerintah. “Setelah retakan tanah beberapa tahun lalu KAI memang telah melakukan perbaikan dan penelitian oleh ahli geologi dari ITB,” ujarnya.

Tanwir menyatakan hasil penelitan menyatakan tanah labil karena telah ada penataan lahan untuk rel kereta api. Jika dilakukan perbaikan dan pembangunan penahan tanah berupa tiang pancang dan dinding penahan menelan biaya Rp 14 miliar. Bangunan penahan ini tidak menjamin seratus persen kuat menahan tekanan tanah. Sehingga diambi alternatif pembebasan lahan.

“Sepengetahuan saya warga minta ganti rugi sebesar Rp 3,5 juta per meter persegi dan untuk bangunan sebesar Rp 4,5 juta per meter. Tapi saat ini sudah ada apprisal tapi hasilnya belum kami ketahui, menunggu sosialisasi yang ditargetkan Februari selesai,” ungkapnya. (JN01/JN03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *