Kabupaten Cilacap Mendesak Dimekarkan

  • Whatsapp
Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur HD (paling kanan) dalam rapat kerja di belum lama ini

SEMARANG, Jowonews.com – Kabupaten Cilacap mendesak untuk dimekarkan mengingat jangkauan luasan wilayah di daerah tersebut sangat luas. Berbagai kajian akademis yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengakjian Masyarakat (LPPM) Universitas Jendral Soedirman Purwokerto pun menyimpulkan Cilacap layak dimekarkan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur.

Bacaan Lainnya

Politikus Partai Nasdem itu meminta kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk segera mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemerintah pusat. Pasalnya, jika wilayah Cilacap terlalu lama dibiarkan memiliki jangkauan administrasi terlau luas, akan berpengaruh terhadap dampak perekonomian pembangunan di daerah tersebut.

“Kami baru saja melakukan kunjungan di Cilacap, dan memang kesimpulannya layak dimekarkan. Dari presidium (komponen masyarakat pengusul pemekaran) juga sudah kami temui, termasuk Bupati, dan Ketua DPRD Cilacap. Dari hasil kajian akademis LPPM Unsoed, ada 11 indikator yang membuat Cilacap layak dimekarkan,” ungkap anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng ini.


Data yang berhasil dihimpun komisi A, Cilacap bisa dimekarkan menjadi Kabupaten Cilacap, dan Cilacap Barat. Wilayah yang akan dimekarkan yakni Cilacap Barat, bisa mengambil alternatif usulan ibu kota kabupaten di Sidarja, Majenang, serta di Cimanggu, dan Karangreja.

Titik tersebut merupakan titik yang menjadi akses tengah bagi warga Cilacap Barat. Bahkan, di Karangreja ada lahan 62 hektar yang siap dihibahkan menjadi kantor pemerintahan terpadu.

“Kalau masih tetap seperti ini, ada warga Cilacap yang mau urus administrasi saja di Dayeuh Luhur (Cilacap Barat) harus menempuh jarak 125 Km menuju kantor Kabupaten. Secara ekonomis sangat tidak praktis, dan secara jarak sangat jauh ditempuh. Kasihan masyarakatnya. Saya harap Pak Gubernur untuk mengkomunikasikan dengan Pusat sehingga bisa dimasukkan dalam Prolegnas kedepan,” terang Ali.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hingga kemarin, Gunernur mengaku belum ada balasan dari Kemendagri soal apakah bisa dimekarkan atau tidak.

“Belum (ada keputusan), saya masih menunggu karena masih mau ke dewan, saya masih nunggu hasil di dewan seperti apa. Di Kemendagri sendiri petanya bagaimana sampai saat ini belum ada kepastian. Apakah akan dibuka kebijakan pemekaran atau tidak,” ungkap Politikus PDIP itu usai mengisi acara di Patrajasa Hotel.

Saat ditanya apakah Gubernur mendukung pemekaran tersebut, ia tidak memberikan jawaban yang pasti. “Tergantung, kalau itu sesuai dan syaratnya memenuhi ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan,” tandasnya. (adv/JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *