Kebijakan Harus Mendukung Parlemen Modern

  • Whatsapp
Chusnul Mar’iyah, Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia (UI)

SEMARANG,Jowonews.com – DPRD harus memiliki perangkat pendukung yang memadahi untuk bisa menjadi parlemen modern. Perangkat tersebut diantaranya adalah kesekertariatan yang menunjang dan kebijakan yang mendukung terciptanya parlemen yang baik.

Hal itu diungkapkan Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia (UI) , Chusnul Mar’iyah, Selasa (9/2).

Bacaan Lainnya

“Ada tiga konsep bagaimana sebuah parlemen bisa dikatakan modern. Salah satunya, kesekretariatan yang menunjang, dan kebijakan yang mendukung terciptanya parlemen yang baik,”ungkapnya.

Menurutnya, konsep parlemen modern diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997 dalam Konferensi Uni Eropa tentang ‘The Future of Democracy: Transition and Challenge in European Governance’.

Kemudian, konsep tersebut terus dikembangkan dan dimatangkan pada tahun 2003 pada Konferensi di Berlin, Jerman. Yaitu dengan parlemen yang mudah diakses.
Tak berhenti di situ, parlemen konsep modern diperkuat pada tahun 2012 dengan menyerukan ‘Deklarasi untuk Parlemen yang Terbuka di Seluruh Dunia’.

“Demikian pula di Indonesia. Reformasi politik pada tahun 1998 membawa keterbukaan proses di lembaga legislatif yaitu di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Melalui perubahan politik secara periodik setiap lima tahun sekali melalui pemilu,” ungkap Chusnul.

Dikatakannya, konsep parlemen modern memiliki tiga indikator. Pertama, transparansi informasi dibuka seluasnya. Kedua, teknologi komunikasi digital digunakan optimal. Ketiga, fungsi representasi dilaksanakan dengan baik.

Setiap indikator tersebut diterjemahkan ke dalam pembangunan lembaga legislatif untuk dapat melaksanakan fungsi parlemen, yaitu fungsi legislasi, fungsi kontrol dan fungsi budgetting.

“Oleh karena itu, dalam membengun parlemen modern dan terbuka ini harus memiliki sistem pendukung atau sekretariat yang kuat,” tegasnya.

Sekretariat Dewan di setiap tingkatan, kata dia, masih memiliki berbagai persoalan. Pertama, lembaga parlemen diisi oleh calon legislatif yang diusung oleh partai politik. Sementara itu, partai politik belum melaksanakan fungsinya secara optimal baik pada fungsi pendidikan politik, komunikasi politik maupun sosialisasi politik.

“Yang sering dilupakan adalah fungsi formulasi kebijakan dan kalau menang di eksekutif implementasi kebijakan. Oleh karena itu partai politik di Indonesia belum secara jelas dan tegas memiliki kebijakan-kebijakan publik yang konsisten sesuai dengan UUD 1945,” imbuhnya.

Lembaga Sekretariat Jendral (Sekjend) DPR RI pada tingkat Nasional, Sekretariat Dewan (Sekwan) pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tantangan tersendiri. Di antaranya SDM yang berhubungan dengan sistem rekrutmen kepegawaian; fungsi sebagai sistem pendukung kinerja DPR maupun DPRD. Yang paling menjadi masalah adalah masalah anggaran.

“Program kegiatan di lembaga Dewan seringkali masih ditentukan oleh pemerintah eksekutifnya. Paling tidak perspektif sekda provinsi maupun kabupaten/kota masih mendominasi. Apalagi masalah anggaran masih tergantung kepada kebijakan eksekutif,” terangnya.

Dengan demikian, kata dia, untuk membangun parlemen modern dan terbuka, maka akses public harus mudah, menggunakan teknologi informasi secara modern dan melaksanakan fungsi representasi.

Namun, persoalannya adalah sistem pendukung Sekretariat Jendral DPR tidak dapat menyediakan dokumen dan data proses kerja di DPR kepada publik dengan mudah.
Pihak DPR tidak memiliki hansard dan bill digest yang dapat diakses publik melalui teknologi informasi secara mudah.

“Kalau kita mempelajari parlemen di Australia misalnya, semua proses di parlemen, baik dalam rangka menjalankan fungsi kontrol, fungsi legislasi maupun fungsi anggaran, 3 jam setelah rapat di parlemen, publik dapat mengakses kata demi kata apa yang terjadi di dalam parlemen melalui website-nya. Hal itu dikenal dengan hansard dan bill digest,” jelasnya.

Jadi kalau ditanya apakah seminar nanti penting, sangat penting jawabannya. Sebagai pintu membuka menuju parlemen yang modern,” tandasnya.(adv/JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *