Pemprov Belum Maksimal Entaskan Kemiskinan

  • Whatsapp

SEMARANG,Jowonews.com – DPRD menuding Pemprov masih belum maksimal untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng. Buktinya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berjalan bareng untuk mengatasi persoalan tersebut.

Padahal, untuk mengatasi kemiskinan membutuhkan sinergisitas antara SKPD satu dengan lainnya dan penanganannya juga harus kontinyu.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan dibutuhkan data yang valid dan sama. Tapi dalam kenyatannya data yang dimiliki setiap SKPD Pemprov Jateng berbeda. Buktinya data kemiskinan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan berbeda.

“Jika tak ada keseragaman data dan sinergis, sulit untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Jateng,” katanya, kemarin

Saat ini jumlah kemiskinan meningkat sebesar 15.21 menjadi 4.577 juta orang dari tahun sebelumnya berjumah 4.561 juta orang. Ironisnya kemiskinan masih didominasi masyarakat pedesaan dengan jumlah 2.739 juta jiwa.

Jumlah ini bisa saja terus meningkat, jika tidak ada komitmen kongret untuk menyelesaikannya. Apalagi saat ini di tengah perekonomian yang semakin sulit. “Indikator kemiskinan yang digunakan juga berbeda. Makanya harus disamakan, sehingga penanganannya bisa lebih mudah,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Tengah memang bukan persoalan mudah. Dibutuhkan berbagai inovasi agar angkanya bisa ditekan meski hanya sedikit. Selain itu, seluruh intrumen SKPD di Jawa Tengah harus bersinergi untuk mengatasinya. Sebab, selama ini kesannya tiap SKPD memiliki program sendiri-sendiri yang tidak tersinergis.

“Provinsi Jateng, pemerintah daerah sampai desa harus memiliki kebijakan sama agar kemiskinan bisa ditekan,” tambah Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Nur Chasanah.

Pemprov bisa mempermudah dalam memberikan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan modal besar, otomatis bisa meningkatkan hasil produksinya dan pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru. “Mestinya sector UKMK yang selama ini sudah terbukti bisa lebih mendapatkan perhatian. Ini demi menekan kemiskinan,” katanya.(Jn01/Jn16)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *