Meresahkan, Pemerintah Didesak Tolak Bantuan UNDP untuk LGBT

  • Whatsapp
Bendera arus pelangi yang acap dijadikan lambang pendukung LGBT. ist

JAKARTA- Jowonews.com – Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bantuan dari Organisasi Pembangunan Dunia atau United Nations Development Programme (UNDP) untuk kemajuan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dinilai campuri nilai moral Indonesia.

“Persoalan LGBT di Indonesia masih menuai kontroversi. Penolakan dari masyarakat masih cukup tinggi. Alasannya, karena keberadaan LGBT dinilai bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan nilai budaya bangsa Indonesia,” ujar Saleh di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, pemberian bantuan keuangan bagi komunitas LGBT di Indonesia dipastikan akan menimbulkan polemik dan perdebatan baru. “Selain dinilai ikut mempromosikan LGBT, bantuan UNDP tersebut juga dinilai mencampuri standar nilai, moral, budaya, dan kearifan lokal di Indonesia.” Faktanya, semua agama dan budaya yang ada di Indonesia tidak ada yang menerima keberadaan LGBT. Kalaupun di belahan dunia lain mereka diterima, secara sosiologis di Indonesia masih belum mendapat tempat.

“UNDP tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara lain. Indonesia itu khas. Agama dan budayanya sangat berbeda. Jangan disamakan dengan negara-negara lain,” katanya menegaskan.

Saleh mendesak pemerintah untuk mengawasi bantuan UNDP tersebut. Secara yuridis, lanjut Saleh, bantuan asing tidak boleh sembarangan masuk ke Indonesia. Apalagi, bantuan asing itu dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial.

“Setiap bantuan asing yang masuk wajib dilaporkan ke negara. Negara harus mengetahui untuk apa bantuan asing tersebut. Jika dimanfaatkan pada sesuatu yang dinilai dapat membahayakan, bantuan itu harus ditolak. Hal ini berlaku untuk semua jenis bantuan asing,” katanya menerangkan.

Dalam UU Ormas, perihal bantuan asing ini sudah menjadi perdebatan. Hingga akhirnya dirumuskan ketentuan tentang bantuan asing tersebut. Dalam konteks ini, bantuan asing dari UNDP untuk komunitas LGBT juga tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut.

“Masih banyak sektor lain yang membutuhkan bantuan. Pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, bencana alam adalah contoh-contoh aktivitas yang bisa dibantu UNDP. Bantuan tersebut tentu sangat bermakna jika diarahkan pada bidang-bidang tersebut.” UNDP juga diminta untuk melakukan kajian lebih baik jika hendak memberikan bantuan. Setidaknya, bantuan yang diberikan betul-betul bermanfaat dan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. Kalau hanya sekedar ingin ikut campur dalam persoalan polemik yang ada, bantuan itu dikhawatirkan akan sia-sia. (Jn16/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *