Pemprov Abaikan Saran BPK RI,TPP Sesuai Golongan

SEMARANG, Jowonews.com – Pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Pemprov Jateng diduga sudah bermasalah sejak lama, sehingga membenani APBD.

Saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng ternyata tidak pernah dihiraukan. TPP tetap diberikan berdasarkan golongan dan pangkat.  Sehingga tidak mengherankan ketika APBD Jateng ‘jeblok’, akhirnya pemprov mengabil kebijakan memangkas 50 % TPP bulan November dan Desember.

Berdasarkan catatan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jateng tahun 2015, TPP di lingkungan Pemprov Jateng harus diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Sementara selama ini pemberian TPP Pemprov Jateng disamaratakan berdasarkan golongan dan pangkat.

Menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut, Pemprov Jateng kemudian mengeluarkan Pergub No.9/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu bunyi pasalnya mengakomodir temuan BPK RI tersebut, bahwa pemberian TPP dilakukan berdasaarkan pengukuran terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrument pengukuran TPP. Sehingga ada faktor pengurang dalam pemberian TPP karena faktor kedisiplinan.

Sebagai pedoman pelaksanaan diterbitkan pula Pergub Jateng No.43/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pedoman Pemberian TPP di Lingkungan Pemprov Jateng.

Dalam Pergub tersebut diatur PNS yang mendapatkan atau tidak mendapatkan TPP. Ketentuan lain TPP diberikan 1 tahun sebanyak 13 kali. Bagi SKPD/UPTD tertentu dengan beban kerja/tempat bertugas/kondisi kerja khusus dapat diberikan TPP tambahan.

Namun yang terjadi selama tahun 2016, pemberian TPP kepada 16.633 PNS ternyata hanya berdasarkan golongan dan pangkat.

Sekda mendapatkan TPP Rp 25 juta/bulan, Asisten Sekda Rp 20 juta/bulan. Struktur eselon II Rp 15 juta/bulan, struktur eselon III Rp 10 juta/bulan. Struktur eselon IV Rp 7,25 juta/bulan.

Jabatan fungsional umum golongan IV Rp 6,3 juta/bulan, jabatan fungsional umum golongan II Rp 5,25 juta/bulan. Jabatan fungsional umum golongan II Rp 3,5 juta/bulan dan golongan I Rp 3 juta/bulan.

Sementara anggaran TPP yang disediakan pada tahun 2016 adalah Rp 2,1 triliun. Anggaran sebesar itu dengan asumsi diberikan 13 kali dalam setahun. Setiap bulannya, anggaran yang dikeluarkan untuk TPP 16.633 PNS sebesar Rp 161, 538 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono menegaskan, meski kondisi keuangan sedang jeblok, pemotongan TPP tersebut hanya berlaku dua bulan, November dan desember 2016. Sementara untuk tahun 2017, dipastikan berjalan normal kembali dan tidak ada potongan.

“tahun depan seperti semuala tidak ada potongan. Tapi juga tidak akan dinaikkan,”ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, pemotongan TPP merupakan saran Gubernur Ganjar Pranowo untuk mewujudkan sensitivitas dan sense of defisit. Penyebabnya karena pendapatan daerah di 2016 tidak bisa mencapai 100 persen.

“Saran Pak Gub untuk mewujudkan sensitivitas dan sense of defisit, karena pendapatan 2016 tidak tercapai 100 persen. Kalau APBD aman,” tuturnya usai pembahasan APBD 2017 di Gedung DPRD Jateng, kemarin.

Pemotongan TPP bersifat imbauan dan tidak wajib, sehingga tidak ada dasar hukum yang diterbitkan seperti surat edaran. Selain itu pemotongan hanya diberlakukan November-Desember 2016. (jn01/jn03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.