DPRD: Perlu Kerja Serius Pemprov Atasi Masalah Transportasi Darat di Jateng

  • Whatsapp
Bus metromini jurusan Blok M - Fatmawati - Pondok Labu melompati separator dan melawan arus untuk mendahului bus lainnya di jalan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (7/12). Prilaku ugal-ugalan supir bus di jalan tidak hanya membahayakan keselamatan penumpang tetapi juga pengguna jalan lainnya.

SEMARANG, Jowonews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Muhammad Rodhi menilai pemerintah seharusnya bisa lebih serius dalam bekerja mengatasi berbagai masalah transportasi darat.

“Di momen hari perhubungan darat hari ini, salah satu keniscayaan itu adalah kemajuan di bidang transportasi darat. Suatu kemajuan tentu membawa manfaat, namun di satu sisi dapat membawa masalah jika kemajuan tersebut tidak disikapi dan diatur sedemikian rupa. Salah satu masalah sebagai dampak dari kemajuan transportasi darat adalah kemacetan dan menurunnya kualitas lingkungan, sehingga disinilah pemerintah seharusnya bisa bekerja lebih serius dalam menangani berbagai permasalahan itu,”jelas Rodhi dalam keterangannya di Semarang, Selasa (22/11/2016).

Menurut Rodhi, permasalahan transportasi diatas dapat diatasi dengan pengarus utamaan kebijakan yang pro kendaraan umum, melalui dua pendekatan yakni dengan revitalisasi transportasi darat dengan visi panjang, yang mana tidak hanya menjawab kebutuhan untuk sekedar 3 sampai 5 tahun, tetapi kebutuhan dan dampak untuk rentang waktu yang lebih panjang.

“Para pengelola kendaraan umum diharapkan memiliki perhatian terhadap pengelolaan kendaraan umum yang prima yakni kualitas kendaraan yang juga dibarengi kualitas pengemudinya. Kualitas kendaraan bisa ditangani dengan pengawasan kendaraan-kendaraan yang sudah tua agar bisa direvitalisasi dengan kendaraan yang baru,”ungkapnya.

Selain itu, kata anggota Komisi D DPRD Jateng ini, pemerintah juga harus turut serta menaruh perhatian terhadap kemudahan izin trayek angkutan umum sehingga semakin banyak jalur yang dapat dilalui angkutan umum. “Disisi lain, pemerintah harus menghilangkan budaya pungli oleh para oknum sehingga para pengemudi dan pengelola angkutan umum tidak merasa dirugikan,”kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Saat ini, berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD Jateng oleh Dinas Perhubungan disebutkan salah satu program yakni kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum di Jateng dimana realisasinya hingga oktober 2016 masih sekitar 63,57% dari target 93,74%.

“Tentunya pemerintah harus berupaya memaksimalkan program tersebut yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 miliar guna menarik sebanyak-banyaknya masyarakat agar berminat menaiki kendaraan umum,”tandasnya.

Selain menciptakan faktor penarik melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kendaraan umum, Rodhi berharap bahwa pemerintah juga harus menekan faktor pendorong yakni untuk mengkaji kembali soal jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang mencapai 1 juta kendaraan setiap tahunnya.

“Tentu saja kita mengetahui bahwa penerimaan daerah terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, namun bukan berarti pemerintah menutup mata soal peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang mana nantinya bisa menjadi permasalahan jika jumlahnya tak dikendalikan,”ujarnya.

Permasalahan itu, imbuh Rodhi, yakni dapat terjadi penurunan kapasitas volume jalan yang menyebabkan kemacetan, pencemaran udara karena polusi yang menurunkan kualitas kesehatan masyarkat, dan juga membuat konsumsi BBM menjadi boros. “Subsidi pemerintah untuk BBM selama ini sudah terlalu besar yang mana subsidi yang bersifat konsumtif ini akan lebih baik jika dialihkan pada sektor lain yang lebih produktif,”pungkasnya. (jn03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *