Tak Memiliki e-KTP, Setengah Juta Orang tak Bisa Gunakan Hak Pilih

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com – Setidaknya ada 637 ribu masyarakat Jawa Tengah yang terancam tidak bisa mencoblos dalam Pilkada 2017 mendatang. Salah satu penyebabnya karena sampai saat ini mereka belum melakukan perekaman e-KTP.

Padahal, untuk bisa mencoblos dalam Pilkada tersebut, warga harus memiliki e-KTP atau setidaknya sudah merekam e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didukcapil) setempat.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mengatakan,  500 ribu memang masih belum perekaman e- KTP. Sedangkan 137 ribu merupakan calon pemilih pemula yang nanti 5 Februari memasuki usia 17 tahun.

Artinya, secara aturan mereka sudah seharunya memiliki hak pilih dalam pemilukada. “Jika mereka tak ber e-KTP, hak suaranya terancam tidak terpakai,” katanya, Selasa (22/110.

Ia menambahkan, kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jateng dan kabupaten/kota. Meski begitu, diakui banyak kendala yang menyebabkan keterlambatan proses e-KTP di Jateng.

Diantaranya mulai dari peralatan perekaman yang terbatas, sampai kekosongan blanko e-KTP. “Masalahnya e-KTP merupakan program seutuhnya pusat, jadi tidak bisa diintervensi masalah anggaran dari daerah,” tambahnya.

Pemprov Jateng harus lebih pro aktif  dan mencari inovasi agar perekaman e-KTP bisa secepatnya rampung. Karena ini bakal menjadi data valid berapa jumlah masyarakat yang ada di Jateng.  Sehingga Pemprov bisa melakukan berbagai upaya intervensi untuk lebih mensejahterakan masyarakat.“Jika data lengkap akan bisa lebih mudah untuk pemetaan wilayahnya. Jadi  pembangunan bisa lebih merata,” tambahnya.

Dewan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menginterventarisis titik-titik kerawanan.

Waktu yang semakin mepet harus benar-benar dimanfaatkan. Belajar dari pengalaman, KPU harus bisa memaksimalkan waktu untuk mensosialisasikan pilkada di tujuh daerah tersebut. Yakni Salatiga, Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap serta Brebes.

“Sosialisasi haruis digencarkan, agar lebih meriah dan benar-benar dirasakan rakyat,” kata Sekertaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Ali Mansur HD. (adv/jn01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *