MKD Copot Akom dari Ketua DPR

  • Whatsapp

JAKARTA, Jowonews.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memutuskan pemberhentian Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI karena dinilai melanggar etika kasus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

“MKD telah memutuskan terdapat pelanggaran kode etik DPR RI dengan kriteria sedang, sehingga diputuskan sejak Rabu (30/11) saudara Ade Komarudin dinyatakan berhenti dari jabatan ketua DPR RI masa keanggotaan tahun 2014-2019,” kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (30/11).

Dasco mengatakan, MKD telah memutuskan untuk perkara dengan register 66 yang dilaporkan oleh anggota DPR RI yang ada di Baleg, terhadap Ade komarudin. Pemberhentian ini mengacu pada Pasal 21 b peraturan DPR RI tentang kode etik.

“Keputusan itu ditetapkan dalam permusyawaratan MKD pada Rabu (30/11) dalam rapat bersifat tertutup yang dihadiri pimpinan dan anggota MKD dan dibacakan dalam sidang MKD pada hari Rabu (30/11) serta menghasilkan keputusan final dan mengikat,” ujarnya.

Dasco mengatakan, MKD juga telah meyindangkan pelaporan terkait Akom mengenai penetapan mitra Komisi VI DPR RI yaitu dalam perkara register nomor 62.

Menurut dia, dalam perkara register nomor 62 yang dilaporkan oleh anggota DPR komisi VI telah diputuskan bahwa terdapat pelanggaran dengan kriteria ringan dan diberi sanksi teguran tertulis.

“Diputuskan bahwa terdapat pelanggaran ringan. Sehingga diberi sanksi berupa peringatan tertulis dan menetapkan mitra kerja Komisi XI dikembalikam ke Komisi VI termasuk pembahasan PMN berlaku sejak hari ini, final dan mengikat,” katanya.

Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding menjelaskan ada dua perkara yang pertama perkara 62c dalam kaitan pengaduan komisi VI dan Akom sebagai teradu dalam kaitanya masalah kemitraan mitra kerja komisi VI.

Dijelaskan, keputusan itu setelah melalui proses persidangan dengan mendengarkan keterangan pihak pengadu, Menkeu, saksi-saksi dan diambil keputusan tentang sanksi ringan dengan berikan teguran tertulis.

“Kedua, perkara nomor 66 dalam disampaikan kawan-kawan Baleg terhadap Akom sebagai pihak teradu dalam kasus RUU Pertembakauan,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam rapat MKD diambil putusan bahwa yang bersangkutan karena dalam perkara 62 sudah diberikan sanksi ringan, maka perkara 66 ini sanksi sedang, dan diakumulasi.

Menurut dia, sejalan dengan sanksi amanat pasal 21 b kode etik DPR tentang pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Ketua DPR. (jn19/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *