SEMARANG, Jowonews.com – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memberikan surat peringatan kepada pelaksana proyek yang progres pekerjaannya “kritis’ atau masih jauh dari target menjelang akhir 2016.

“Kalau keterlambatannya lebih dari sepuluh persen prosedur ini harus dilakukan,” kata Kepala Bidang Pengawasan Kegiatan Instansi Pemerintah Pusat BPKP Jawa Tengah Uripto saat kegiatan Prime Mover Peran dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Semarang, Selasa.

Menurut dia, toleransi pemberian tambahan waktu bisa saja diberikan, namun denda atas keterlambatan pekerjaan tetap harus dikenakan.

Ia menuturkan pejabat pembuat komitmen harus memastikan kemampuan penyedia jasa melaksanakan kewajibannya jika perpanjangan waktu diberikan, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuannya.

“Jika keterlambatan lebih dari sepuluh persen, sementara waktu semakin mepet, maka tugas PPK untuk memperingatkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sugeng Pudjianto meminta BPKP memberikan pencerahan berkaitan dengan audit pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai anggaran negara tersebut.

“Ini untuk menyamakan persepsi terkait pertanggungjawaban dan optimalisasi keinerja kejaksaan,” katanya.

Menurut dia, BPKP harus jelas dalam perhitungan kerugian keuangan negara karena berkaitan dengan nasib seseorang.

“Jangan sampai ada kekeliruan, jangan sampai menggantung nasib orang,” katanya. Jn16-ant

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here