Pengadaan Lahan Tol di Kendal Baru Capai 24 Persen

  • Whatsapp
ILUSTRASI

KENDAL, Jowonews.com  – Pengadaan lahan untuk proyek Tol Semarang-Batang yang melintas di Kabupaten Kendal hingga kini baru mencapai 24 persen. Padahal pengadaan lahan ditarget rampung akhir Desember 2016 dan ditargetkan pada arus mudik Lebaran 2017 sudah bisa dilalui.

Jalan bebas hambatan itu membentang dari Weleri hingga Kaliwungu. Pembangunan jalan tol di Kendal terbagi atas dua seksi, yakni seksi III Weleri – Kendal dan seksi IV Kendal-Kaliwungu. Seksi III Weleri-Kendal panjangnya 11,05 km dan seksi IV Kendal-Kaliwungu panjangnya 13,5 km.

Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Semarang-Batang, Nanang Suwarsana, mengatakan, proyek tol membebaskan sekitar 3.874 bidang. Dari sebanyak itu baru sekitar 24 persen bidang yang telah dibayarkan dengan total nilai ganti rugi lebih mencapai hampir Rp 300 miliar.

”Kendala yang kami hadapi banyak sebagian besar warga yang belum menyerahkan berkas-berkas, sehingga kami kesulitan melakukan pendataan dan membayarkan biaya ganti rugi,” ujar Nanang, kemarin.

Salah satu kendala berkas yang belum lengkap seperti surat ahli waris. Selain itu, sebagian warga ada yang masih belum percaya apakah lahan/tanah mereka yang terkena pembangunan tol mendapat ganti rugi dari pemerintah. Menurutnya, setiap hari, pihaknya melaksanakan musyawarah ganti kerugian maupun melakukan pembayaran kepada warga yang terkena dampak proyek tersebut.

Jika masyarakat setuju dengan nilai ganti kerugian yang diajukan tim apprasial dan cepat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, seminggu kemudian mereka akan menerima ganti kerugian.

Dikatakan, sejumlah warga kurang memahami makna musyawarah ganti kerugian. Mereka beranggapan musyawarah itu masih berupa tawar menawar harga. Padahal berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, musyawarah ganti kerugian merupakan bentuk ganti rugi yang akan diterima masyarakat.

Adapun bentuknya berupa uang, tanah pengganti, maupun bentuk lain yang disepakati bersama. ”Warga kebanyakan meminta ganti rugi berupa uang. Uang diberikan oleh PPKom dalam bentuk tabungan,: ujarnya. (JN09/jn03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *