Kemendikbud Legalkan Sekolah Himpun Dana, Masyarakat akan Semakin Terbebani

  • Whatsapp
Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno saat sidak ke sekolah. (dok/jowonews.com)

SEMARANG, Jowonews.com – Kebijakan pemerintah membolehkan sekolah menghimpun dana dari masyarakat pada tahun 2017  sangat disayangkan sekali. Pasalnya, kebijakan itu dikhawatirkan akan semakin membenani masyarakat dan menimbulkan banyak penyimpangan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng H Ahmadi SE kepada wartawan, Kamis (12/1) kemarin. “Sangat disayangkan sekali pemerintah membuat kebijakan sekolah diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat pada tahun ini. Masyarakat pasti akan semakin terbebani,”ungkapnya.

apalagi indeks kemiskinan di Jateng sekarang ini masih sangat tinggi dan cenderung meningkat. Data yang disampaikan gubernur saat menyampaikan Nota Keuangan APBD Jateng TA 2017, dari 4.506 juta jiwa (13,32%) pada bulan September 2015, angka kemiskinan menjadi 4.507 juta jiwa (13,27%) pada periode Maret 2016.

Sehingga, tidak seharusnya pemerintah membuat kebijakan seperti ini. Selain akan membebani masyarakat, dikhawatirkan pemerintah juga tidak akan bisa mengendalikan seolah-sekolah yang akan menghimpun dana dari masyarakat.

“Dulu yang jelas-jelas ada larangan sekolah menghimpun dana dari masyarakat/orang tua murid saja banyak sekali pungutan di sekolah-sekolah. Ini kok malah diperbolehkan. Yang dirugikan adalah masyarakat orang tua murid,”paparnya.

Lebih lanjut Ahmadi menyampaikan, seharusnya kebijakan sekolah gratis diperluas untuk meringankan masyarakat. Sekolah gratis tidak hanya sampai 9 tahun (tingkat SMP/Mts sederajat,red), tapi sampai tingkat SMA/SMK sederajat.

Kalau alasan pemerintah memperbolehkan sekolah menghimpun dana dari masyarakat karena tidak mamu, itu tidak masuk akal sama sekali. Karena anggaran untuk PNS sekarang sangat besar sekali.

Sebagaimana banyak diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan mulai tahun ini sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat mulai 2017.

 “Mulai tahun ini sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat seperti donatur dan alumni. Terutama alumni yang sudah sukses, seperti menteri dulu juga sekolah,” ujar Muhadjir di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan saat ini waktunya bagi para alumni memberi sumbangan kepada sekolahnya dulu, terutama pada siswa yang tidak mampu.  

Sementara, dana dari masyarakat digunakan untuk meningkatkan daya tahan untuk memajukan sekolah.”Kalau sekolah hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka sekolah tidak akan maju,”katanya.

Mendikbud mengatakan ada perbedaan antara pungutan liar dan yang tidak liar. “Kemdikbud sudah mengeluarkan peraturan bahwa pada dasarnya, sekolah dibolehkan menghimpun dana dari masyarakat asal tak memaksa, dalam rangka memperkuat pendanaan sekolah dengan semangat gotong royong.

“Kemdikbud, kata dia, sudah melakukan konsultasi dengan Menkopolhukam terkait posisi dan langkah Kemdikbud. Ternyata tak masalah asal itu resmi dan pemanfaatannya untuk pengembangan sekolah dan tak melanggar undang-undang, ” cetus dia.

Sebelumnya , sekolah dilarang melakukan pungutan karena kerap ditemukan penyimpangan dalam pengelolaannya. (jn01/jn03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *