APTI Berharap Gubernur Desak DPR RI Terbitkan UU Tembakau

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com – Tren meningkatnya impor tembakau sejak 2003 lalu sudah cukup lama membuat para petani tembakau di Jawa Tengah gundah. Meski mereka meyakini produksi tembakaunya mampu memenuhi permintaan pasar, namun impor tembakau terus mengalir ke Indonesia. Bahkan, persentasenya kini mencapai 60 persen secara nasional.

“60 persen impor tembakau sudah masuk ke Indonesia. Kalau sudah 65 persen, negara sudah tidak berdaulat lagi untuk mengatur impor,” ungkap Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah Wisnu Brata usai mengadukan nasib kawan-kawan sejawatnya kepada Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (17/1) kemarin.

Dia membeberkan, pada 2003, hanya sekitar 28 ribu ton tembakau impor yang masuk ke pasar Indonesia. Namun, pada 2010, jumlahnya bertambah menjadi 96 ribu ton. Puncaknya, pada 2012 sudah lebih dari 150 ribu ton tembakau impor berada di pasar tanah air.

Melihat kondisi tersebut, imbuh Wisnu, APTI Jateng berharap Gubernur Ganjar Pranowo mendesak DPR RI segera menerbitkan Undang-undang tentang tembakau. Regulasi tersebut akan melindungi keberlangsungan usaha petani tembakau lokal dari serangan impor tembakau.

“Kami percaya Pak Gubernur akan mengawal. Proses ini akan ditunggu oleh petani tembakau di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Saya kira negara harus hadir agar perlindungan kepada petani tembakau itu jelas. Kami menolak impor tembakau,” ujarnya mantap.

Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan siap untuk memperjuangkan terbitnya UU tembakau bersama APTI Jateng. Namun, dia berpesan agar APTI Jateng memetakan jenis tembakau apa yang ditanam oleh masing-masing daerah dan jumlah produksinya. Dengan demikian, APTI Jateng mengantongi data valid tentang tembakau lokal yang ada di pasar Jawa Tengah.

Ganjar juga berharap, legislatif mendengarkan penjelasan tiga gubernur, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sebagai provinsi penghasil tembakau terbesar di tanah air. Sehingga, DPR RI memperoleh pandangan mendalam, mengapa RUU tembakau begitu penting untuk segera diterbitkan.

“Saya sampaikan kepada Komisi IV. Saya minta agar dalam pembahasan ini mendengarkan tiga provinsi besar penghasil tembakau. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTT. Saya sudah lobi dengan gubernur-gubernur ini dan mereka mau. Mereka akan menggambarkan dunia pertembakauan seperti apa kepada DPR. Kita jelaskan bareng-bareng,” katanya. (jn03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *