Jadi PTN-BH, Undip Berikan Bantuan Penelitian untuk Dosen

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com – Sejak ditetapkannya Universitas Diponegoro (Undip) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) secara penuh mulai Januari 2017, Undip terus berbenah dan bersinergi untuk untuk mewujudkan misinya sebagai World Class University.

Hal itu ditekankan lagi oleh Rektor Undip, Prof.Dr.Yos Johan Utama dalam pembukaan Rapat Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2007 di Gedung Rektorat Lama, Senin lalu.

Yos juga mengingatkan bahwa penetapan sebagai PTN-BH membawa konsekwensi Undip harus memenuhi beberapa kriteria dan tuntutan untuk menjaga marwah sebagai salah satu PTN ternama di Indonesia.

Meskipun sebagai PTN-BH dan memiliki otonomi dalam pengelolaaan anggaran, namun ketentuan anggaran tetap mengikuti ketentuan dari kementrian. Oleh karenanya setiap pimpinan agar tetap menjaga sikap kehati-hatian dan effisiensi penggunaan anggaran.

“Dekan memiliki otonomi terbatas dan bertanggung jawab atas anggaran itu, karena kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran (PA)” tagas Yos, dilansir laman Undip.ac.id.

Rektor meminta agar para pimpinan Undip harus mempedomani prinsip-prinsip penting terkait pengelolaan anggaran, yaitu Keadilan dan kesetimbangan dalam subsidi antar Fakultas, sehingga tidak terlalu jauh distorsi kesejahteraan antar fakultas.

Kemudian juga peningkatan pelayanan dasar untuk di unit-unit paling bawah, berdasarkan aras Tri Dharma Perguaran Tinggi agar masyarakat mudah dalam mengakses layanan informasi.

Kemudian sebagai realisasi peningkatan kualitas dosen, Undip akan memberikan bantuan pendidikan pada dosen-dosen yang menempuh program doktor di Undip, dalam bentuk pembebasan beaya SPP. “Program ini diutamakan bagi dosen-dosen yang sudah berumur 45 tahun keatas, dan tidak mendapatkan bea siswa lain dalam pendidikannya” terang Yos.

Sementara itu Wakil Rektor bidang Sumber Daya Manusia, Darsono yang memimpin jalannya rapat menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini Undip belum menerima salinan BPPTNBH dari Kementrian Ristek dan Tehnologi. Meski demikian, Darsono mengingatkan agar fakultas dan unit-unit yang ada dibawahnya harus tertib dalam pengelolaan anggaran, agar tidak mengganggu pengajuan anggaran BPPTNBH Undip secara kesatuan. “Pengajuan BPPTNBH akan disampaikan tiap triwulan, dengan syarat melampirkan SPJ triwulan sebelumnya dan harus 90% lengkap” tegasnya.

Rapat Kerja Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 tersebut dihadiri oleh Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Biro, Ketua Lembaga dan Kepala UPT serta para Kasubag Keuangan masing-masing Unit. Dalam paparannya tentang Sosialisasi Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2017, Direktur Akuntansi Warsito Kawedar, menjelaskan tentang sumber pendanaan keuangan Undip serta tehnis pencairan dan rambu-rambu yang harus ditaati oleh pimpinan di masing-masing Unit.

Selama paparan berlangsung terjadi diskusi yang cukup dinamis yang disampaikan oleh beberapa Dekan Fakultas. Mereka mengusulkan beberapa hal sebagai masukan dan usulan terkait dengan tehnis dan substansi pengelolaan anggaran di unit-unit. Darsono selaku Wakil Rektor menanggapi dari peserta tersebut cukup bijak.

“Semua yang diusulkan bapak dan ibu sekalian akan kami sampaikan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim,” jelas Darsono. (jn03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *