Ahok Keberatan Soal Saksi Ahli

  • Whatsapp

JAKARTA, Jowonews.com – Terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan keberatan soal saksi ahli yang dihadirkan pada sidang kesembilan, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (7/2).

Namun Ahok tidak mau berkomentar banyak dan menyerahkan seluruhnya kepada tim penasihat hukum untuk menjelaskan.

“Untuk sidang hari ini kami memang ada keberatan soal saksi ahli nanti dijelaskan oleh penasihat hukum saya,” kata Ahok.

Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum memanggil masing-masing dua saksi fakta dan dua ahli.

Dua saksi fakta yang dihadirkan antara lain Jaenudin alias Panel bin Adim dan Sahbudin alias Deni adalah yang bekerja sebagai nelayan di Pulang Panggang, Kepulauan Seribu.

Sementara dua ahli yang dihadirkan antara lain Kasubbid Komputer Forensik Puslabfor Mabes Polri AKPB Muhammad Nuh Al-Azhar dan ahli agama Universitas Islam Jakarta, Hamdan Rasyid.

Diamenambahkan, sidang lanjutan atas kasus yang menjerat dirinya akan dimajukan pada Senin (13/1).

“Yang pasti minggu depan persidangan dimajukan jadi Senin karena petugas kepolisian sudah banyak berjaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” katanya.

Sidang Ahok sendiri memang selalu berlangsung pada Selasa setiap minggunya sejak 13 Desember 2016.

Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman lima tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.(jn22/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *