Presiden Diminta Segera Pilih Pengganti Patrialis

  • Whatsapp

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat berharap agar Presiden Joko Widodo segera memilih pengganti hakim konstitusi Patrialis Akbar.

“Saya menyampaikan ke Presiden agar berkenan menyeleksi sebaik-baiknya tapi juga secepat-cepatnya,” kata Arief di kawasan Istana Presiden Jakarta, Selasa (7/2).

Arief hari ini mengantarkan surat rekomendasi pemberhentian sementara Patrialis Akbar kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu sesuai dengan rekomendasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menilai Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman hakim konstitusi.

“Kami berharap segera supaya kita menjadi ‘full team’ lagi,” tambah Arief.

Pada Senin (6/2), Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) Sukma Violetta memutuskan bahwa hakim konstitusi Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman hakim konstitusi. Patrialis ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada terkait dengan permohonan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

“Keputusan MKMK, Ketua MK harus segera menyurati Presiden untuk mengajukan pemberhentian sementara. Surat ini sudah saya sampaikan, secara detail prosesnya juga saya sudah sampaikan kepada bapak Presiden,” tambah Arief yang ditemani oleh Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah.

Presiden, menurut Arief menyanggupi untuk segera menerbitkan surat pemberhentian sementara Patrialis.

“Atas dasar surat itu kemudian Majelis Kehormatan bersidang kembali untuk pemeriksaan lanjutan, nanti Majelis Kehormatan akan merekomendasikan apakah Pak Patrialis untuk diberhentikan tidak hormat atau hormat,” ungkap Arief.

Menurut Arief, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyadari ada kebutuhan untuk segera mengajukan nama pengganti Patrialis sebagai hakim konstitusi.

“Presiden menyadari, beliau tahu persis kalender ketatanegaraan kalau di awal Maret nanti MK harus menyidangkan perkara-perkara pilkada. Kalau tidak segera diisi maka tinggal delapan hakim dan akan membebani kita dan tadi kita juga sudah berdiskusi mengenai pengganti Pak Patrialis kalau sudah diberhentikan baik hormat atau tidak hormat nanti,” jelas Arief.

MK diminta berhati-hati Arief juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi berpesan agar MK berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya juga dipesan agar MK hati-hati, karena sampai Desember kemarin kan kepercayaan publiknya sudah bagus, tapi kasus ini mencoreng semuanya. Maka komentar saya yang pertama (saat Patrialis tertangkap) ‘Ya Allah, saya mohon ampun’. Sudah kita bangun dengan pak Sekjen tapi kok ada kasus seperti ini, tidak terbayangkan sama sekali,” ungkap Arief.

Presiden hingga saat ini belum menunjuk panitia seleksi (pansel) pemilihan hakim konstitusi Patrialis. Penunjukan pansel itu guna menemukan hakim konstitusi yang berintegritas karena Patrialis adalah hakim konstitusi usulan Presiden sehingga Presiden juga yang akan menunjuk hakim penggantinya.

Kebutuhan hakim pengganti bertujuan agar MK siap menghadapi gugatan pilkada serentak pada Maret 2017.

Meski demikian, Arief mengaku tidak khawatir kalau MK akan kebanjiran gugatan pilkada pasca pilkada serentak tersebut.

“Tidak khawatir, kemarin dari 269 pilkada (serentak 2015) yang masuk MK 151, yang betul-betul memenuhi persyaratan hanya 9 gugatan,” ungkap Arief.

Hal itu terjadi karena MK sudah membuat batasan gugatan yang bisa diproses MK adalah perselisihan suara yang signifikan.

“Kita menegaskan kewenangan yang diberikan UU, ada batasan yang bisa jadi perkara MK adalah perselisihan hasil pemungutan suara, dan yang bisa masuk lagi sesuai pasal 158 mengatakan ada selisih yang signifikan, kalau satu 500 ribu satu 2 juta suara sudah tidak mungkin masuk ke MK karena selisih signifikan untuk provinsi yang penduduknya banyak itu 1,5-2 persen, jadi kalau perkara di luar itu tidak bisa masuk ke MK,” jelas Arief.(jn22/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *