HARUS ADIL:Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zend Adv (dua dari kanan) dalam Prime Topic DPRD Jateng. Ia minta tidak ada lagi dikotomi guru di Jateng

SEMARANG, Jowonews.com – DPRD Jateng berharap tidak ada lagi dikotomi guru di Jateng antara swasta dan negeri. Pemerintah harus bisa menjadi penegah dan tidak menganaktirikan guru-guru swasta. Telebih dengan adanya kebijakan pengambilalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Pemprov Jateng.

 Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zend Adv mengatakan, selama ini masih terjadi dikotomi antara swasta dan negeri. Harusnya Pemprov bisa menjembatani dan mengakomodir mengaingat peran guru swasta tidak kalah dibandingkan guru negeri.

“Kami berharap, guru swasta tidak ada lagi yang menerima gaji dibawah UMR. Ini merupakan salah satu cara menghilangkan dikotomi antar guru,” katanya dalam prime topic DPRD Jateng dengan tajuk ‘Mengelola SMA-SMK di Jateng’ di Hotel Dafam Semarang, Senin (10/4).

Kalau masalahnya keterbatasan anggaran, Pemprov harus bisa melakukan inovasi. Misalnya dengan mamaksimalkan CSR pendidikan perusahaan-perusahaan baik negeri maupun swasta di Jateng. Sebab, selama ini peran perusahaan untuk pendidikan masih belum terlihat maksimal.

“Ini kan sebenarnya ada celah, tinggal bagaimana memanfaatkannya,” ujarnya.

 Diakui memang dengan adanya pengambilalihan SMA/SMK membuat keresahan sejumlah daerah. Terutama daerah yang sudah menerapkan SMA/SMK gratis. Padahal, dalam Pergub diperbolehkan untuk sekolah untuk menarik iuran.

“Tapi memang ada aturan dan batasnya. Kami terus melakukan pembehaan di internal agar pengelolaan SMA/SMK bisa maksimal,” kata Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sungkana.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jateng, Widadi tidak menampik jika memang selama ini ada dikotomi antara guru swasta dan negeri. Ia berharap, pemerintah bisa mengakomodir semua agar tidak ada kesenjangan dan kecemburuan sosial.

“Artinya secara kesejahteran juga harus diperhatikan, karena selama ini guru swasta belum terakomodir,” tambahnya.

Pihaknya juga menyayangkan kebijakan Pemerintah Provinsi yang semula memberikan Bantuan Keuangan kepada SMA/SMK Swasta, tidak berbeda dengan SMA/SMK Negeri, tetapi beberapa tahun belakangan ini, kebijakan itu diubah menjadi hanya untuk SMA/SMK Negeri.

Artinya Bantuan Keuangan untuk sekolah swasta, dicabut. Begitu pula, Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, yang pada tahun 2016, jatah untuk sekolah swasta dihapus, agar mulai tahun 2017 ini, dengan beralihnya pengelolaan menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, maka bisa dimunculkan lagi, atau SMA/SMK Swasta diberi bantuan sejenis, dengan istilah/bentuk lain, yang diatur dengan peraturan tersendiri. (adv/JWN1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here