KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Bakamla

  • Whatsapp

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu tersangka baru dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016.

“KPK menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka yaitu Nofel Hasan (NH), Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Bakamla. Jadi, dalam pengembangan proses penyidikan indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK menetapkan Nofel Hasan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/4).

Febri menyatakan tersangka Novel Hasan sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Bakamla sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji.

“Padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban terkait dengan proses pengadaan “satelit monitoring” di Bakamla RI pada APBN-P 2016 dengan nilai kontrak Rp 220 miliar. Dugaan penerimaan hadiah oleh tersangka adalah 104.500 dolar AS,” kata Febri.

Atas perbuatannya tersebut, Nofel Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Nofel Hasan adalah tersangka kelima dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan empat tersangka, tiga di antaranya sudah diproses di persidangan artinya berposisi sebagai terdakwa.

“Penetapan empat tersangka sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada pertengahan Desember 2016 di Jakarta,” ucap Febri.

Sebelumnya, dalam sidang kasus Bakamla pada Jumat (7/4), uang Rp 24 miliar dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah dan diserahkan kepada politisi PDI-Perjuangan Ali Fahmi untuk melancarkan proyek “satellite monitoring” (satmon) di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), disebut juga mengalir ke DPR.

“Di BAP saudara No 31 huruf c tangga 18 Januari 2017, saudara memberikan keterangan ‘Dari penyampaian saudara Ali Fahmi alias Fahmi Habsy bahwa peruntukan uang sebesar enam persen dari nilai proyek satmon sebesar Rp400 miliar yang saya berikan kepada Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsy adalah untuk mengurus proyek satmon Bakamla tersebut melalui Balitbang PDI Perjuangan Eva Sundari, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bertus Merlas, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Golkar Fayakun Andriadi, Bappenas dan Kementerian Keuangan’ itu keterangan saudara?” tanya jaksa penuntut umum KPK Kiki Ahmad Yani dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (7/4).

“Betul,” jawab Fahmi yang menjadi saksi untuk terdakwa marketing/opreasional PT Merial Esa Hardy Stefanus dan bagian operasional PT Merial Esa Adami Okta Dalam dakwaan disebutkan Adami dan Hardy memberikan enam persen dari anggaran awal satmon yaitu Rp400 miliar sebesar Rp24 miliar ke Ali Fahmi pada 1 Juli 2016 di hotel Ritz Carlton Kuningan. Ali Fahmi adalah orang yang menawarkan kepada Fahmi untuk “main proyek” dengan harus mengikuti arahan Ali Fahmi supaya dapat menang dengan memberikan fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.

Dalam perkara ini, Fahmi, Adami dan Hardy didakwa menyuap mantan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2016 sebesar 100 ribu dolar Singapura, 88.500 ribu dolar AS, 10 ribu euro; Direktur Data dan Informasi Bakamla merangkap Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Bambang Udoyo sebesar 105 ribu dolar Singapura.

Suap juga masih diberikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan 104.500 dolar Singapura; dan Kasubag TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta sehingga total suap adalah 309.500 dolar Singapura, 88.500 dolar AS, 10 ribu Euro dan Rp120 juta.(jwn4/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *