Dilaporkan ke KPK, Wawali Ita Lobi LSM

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com— Langkah sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaporkan kasus dugaan korupsi pengelolaan PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) Jateng ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Wakil Walikota (Wawali) Semarang Hevearita GR (Ita) kalang kabut.

Mbak Ita, begitu biasa dia disapa merupakan mantan Dirut PT SPHC Jateng sebelum menjadi wakil walikota. Sebagai direktur utama, diduga ikut terlibat kasus dugaan korupsi tersebut.

Kebingungan Ita itu tampak setelah yang bersangkutan mencoba melobi LSM yang telah melaporkan ke KPK. Dimana Selasa (16/5) pagi, Ita menghubungi Pilar Andalan Jeli Tangguh (AJT) Prof Jalil dan Koordinator Jejaring Anti Korupsi (JeJak) Jateng Dwi Saputro SH.

“Saya dan Prof Jalil Selasa (16/5) pagi-pagi sudah ditelepon bu Ita (Hevearita GR,red), terkait berita laporan dugaan korupsi di PT SPHC Jateng yang dilaporkan ke KPK,”ungkap Dwi Saputro, Rabu (17/5).

Menurut Dwi Saputro, Ita menjelaskan bahwa persoalan keuangan di PT SPHC Jateng sudah selesai semua. Semuanya hanya persoalan administrasi dan BPK RI Perwakilan Jateng tidak mempersoalkan.“Ita merasa kaget, kok tiba-tiba Pak Eko Haryanto memberitakan pelaporan kasus tersebut ke KPK,”ujarnya.

Mendapat penjelasan tersebut, Dwi Saputro mengaku menyarankan kepada Ita untuk menyampaikan hak jawab/sanggahan. Namun demikian, dirinya sebagai salah satu pelapor ke KPK menganggap dan meyakini adanya dugaan korupsi sebagaimana LHP BPK RI Perwakilan Jateng.“Kalau memang BPK RI menyatakan tidak ada masalah, lha nyatanya kok masih masuk dalam LHP BPK RI,”ujarnya.

Oleh karena itu, masih menurut Dwi Saputro, dirinya berharap KPK bisa mengusut sampai tuntas dan disidangkan di pengadilan. “Saya menyarankan kepada Ita, nanti kalau sampai di persidangan silahkan dibuktikan saja. Kami dari JeJak dan KP2KKN juga sudah menyertakan sejumlah bukti ke KPK,”tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Prof Jalil. “Saya habis salat subuh ditelepon bu Ita tadi,”bebernya.

Seperti Dwi Saputro, Prof Jalil juga menyampaikan kalau memang tidak ada persoalan hukum tidak perlu khawatir. Tapi kalau memang ada penyelewengan, biar diselesaikan secara hukum.

Sayang sampai berita ini ditulis, Ita belum bisa dikonfirmasi. Saat ditelepon, meski terdengar nada aktif tapi tidak diangkat. Begitu juga saat di sms (short mesage service), yang bersangkutan juga tidak membalas.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi pengelolaan PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) Jateng akhirnya sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara resmi melaporkan ke KPK pada tanggal 1 September 2016. Diduga kasus ini melibatkan orang kuat di Pemkot Semarang.

Adanya laporan ke KPK tersebut diungkapkan Koordinator Monitoring Aparat Penegak Hukum Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, Senin (15/5) kemarin.

“Kami dari KP2KKN Jateng dan JeJak Jateng secara resmi telah melaporkan kasus dugaan korupsi di PT SPHC Jateng ke KPK. Kasus ini diduga melibatkan orang kuat di Pemkot Semarang,”tegas Eko Haryanto SH.

Menurutnya, laporan disampaikan pada tanggal 1 September 2016. Laporan KP2KKN dan JeJak telah diterima KPK pukul 11.21 WIB dengan dibuktikan pemberian tanda terima surat/dokumen resmi dari KPK. Yaitu dengan nomor registrasi1581/200, dengan nomor surat 77/SK/JeJak/VIII/2016 dengan 1 bendel dokumen.

Disampaikan Eko Haryanto, salah satu dasar laporan ke KPK adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap kegiatan operasional dan investasi PT SPHC tahun buku 2014-2015. LHP BPK RI Nomor 181/LHP/BPK/XVIII.SMG/12/2015 tertanggal 28 Desember 2015. LHP BPK RI Perwakilan Jateng ditandatangani Rochmadi Saptogiri sebagai penanggungjawab pemeriksa.

“Dalam LHP BPK RI tersebut disampaikan terdapat selisih transfer pendapatan participating interest (PI). Hal ini mengakibatkan kekurangan transfer revenue dalam periode 2009 sampai dengan 2012 senilai USD 129.999,28. Ini berpotensi tidak dapat tertagih dan laporan keuangan PT SPHC tidak menyajikan secara lengkap transaksi keuangan yang terjadi pada periode tersebut,”paparnya.

Lebih mencengangkan lagi, masih menurut Eko Haryanto, kepemilikan saham sebanyak 8.700 lembar saham biasa di PT SPHC oleh PT JMM ternyata tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.

Menurut BPK, ini mengakibatkan tujuan pemerolehan investor pendanaan eksplorasi dan eksploitasi gas tidak sepenuhnya tercapai. Kerjasama dengan PT JMM berpotensi mengalami permasalahan hukum terkait kepemilikan saham dan kapasitas pendanaan cash collateral.

“PT SPHC merugikan keuangan negara/daerah dengan menjual 8.700 lembar saham biasa kepada PT JMM sebesar Rp 128.150.000.000,00. Tapi ternyata PT JMM hanya mampu menyetor sebesar Rp 8.700.000.000,00. Dengan kenyataan itu, maka kerugian negara mencapai sebesar Rp 119.450.000.000,00,”bebernya.

Koordinator Jejak Jateng Dwi Saputro SH membenarkan adanya laporan dugaan korupsi di PT SPHC kepada KPK. “Kami berharap KPK dapat segera menuntaskan kasus ini. Karena kami mendapat informasi sejumlah pihak terkait juga sudah mulai dimintai keterangan,”harapnya.

Direktur PT SPHC Jateng M Iqbal ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu mempersilahkan kalau kasus itu dilaporkan dan ditangani KPK. Menurutnya, itu bukan dimasa kepemimpinannya. Tapi terjadi pada masa pimpinan sebelum dirinya.

Asal tahu saja, pimpinan SPHC sebelum Iqbal adalah Hevearita GR (Ita) yang sekarang menjadi Wakil Wali Kota Semarang. Apakah orang besar yang diduga terlibat dugaan korupsi di PT SPHC adalah Hevearita GR alias Ita?. (JWN1/JWN3)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *