ilustrasi

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menolak penerapan 5 hari sekolah karena hal itu akan mengurangi kesempatan anak belajar agama pada sore hari.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Alf Arslan Djunaid di Pekalongan, Kamis (15/6), mengatakan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan mengenai ketentuan 5 hari sekolah selayaknya tidak diterapkan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

“Apabila pemerintah menerapkan peraturan itu, tentunya akan merugikan masyarakat karena akan berimbas pada sekolah sore, seperti madrasah dan Tempat Pendidikan Alquran,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan Sujaka Martana mengatakan bahwa DPRD menolak jika semua daerah harus melaksanakan sekolah 5 hari, apalagi sebagian masyarakat Pekalongan beragama Islam.

“Kita harus memperhatikan kesempatan anak-anak belajar agama lebih banyak yang biasanya dilakukan pada sore hari. Dengan 5 hari sekolah, akan mengurangi anak belajar agama pada sore hari,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan anak-anak dalam spiritual question, dan bukan hanya inteligensia.

Oleh karena itu, Permendikbud tentang Sekolah 5 Hari harus dicermati betul apakah itu harus dilaksanakan oleh semua daerah atau bisa dilaksanakan dengan kearifan lokal daerah.

“Jika diperbolehkan, saya tetap memilih 6 hari sekolah demi keseimbangan pendidikan anak-anak,” katanya.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Pekalongan, Mahmud Masjkur menegaskan bahwa sekolah 5 hari banyak ditentang oleh masyarakat termasuk DPRD karena banyak sisi negatifnya.

“Sisi negatif itu adalah siswa dan guru akan lelah sehingga proses pembejalaran tidak efektif. Siswa pulang sore hari maka mereka akan kelelahan dan akan mengurangi semangat belajar,” katanya.(jwn4/ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here