ilustrasi

JAKARTA, Jowonews.com — Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengusulkan agar penggunaan dana desa diumumkan secara terbuka melalui tempat ibadah, yaitu mesjid, gereja, dan lain-lain, untuk mencegah penyelewengan.

“Di Indonesia ada 75.000 desa, jadi tidak mungkin diperiksa satu per satu karena itu di lapangan. Rakyatnya, camatnya ya kita minta pertanggungjawaban ke masyarakat juga penting, jadi harus disarankan perkembangannya diumumkan di rumah-rumah ibadah, seperti mesjid, gereja, setiap Jumat atau Minggu,” kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/8).

Dia katakan itu menanggapi kasus dugaan suap dana desa yang ditemukan KPK, di Desa Dassok yang ditangani Kejaksaan Tinggi Negeri Pamekasan, Jawa Timur.

Menurut dia, skema yang selama ini dijalankan mesjid atau gereja dalam penggunaan dana amal umat telah terbukti transparan karena diumumkan terus-menerus kepada jamaahnya.

“Itulah kenapa keuangan mesjid transparan karena diumumkan terus, Dana Desa harus juga, harus diumumkan ke masyarakat secara terbuka, bahwa dananya sekian dipakai untuk ini, jadi masyarakat bisa periksa,” kata dia.

Kalla menyesalkan jika pada akhirnya dana desa menjadi lahan korupsi baru karena tujuan utama pemerintah mengucurkan dana desa adalah untuk pemerataan kemakmuran dan menutup ketimpangan ekonomi melalui pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat.

“Ya, itulah perlunya keterbukaan di desa sendiri, khan supaya dia tahu bahwa anggaran sekian, kalau dia bilang dipotong sekian, pasti ribut, jadi harus diumumkan seperti di mesjid,” kata dia. (jwn5/ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here