ilustrasi

SEMARANG, Jowonews.com — Jajaran pejabat eksekutif dan legislatif di Kota Semarang “digembleng” Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membangun integritas dalam menjalankan pemerintahan.

“Untuk membangun bangsa Indonesia membutuhkan pemerintahan yang bersih dan baik sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah harus dihilangkan,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Rabu (11/10).

Hal itu diungkapkan Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi saat membuka Workshop Tunas Integritas yang diikuti jajaran eksekutif dan legislatif di Kota Semarang selama tiga hari, yakni mulai 11-13 Oktober 2017.

Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan transparansi dalam menjalankan pemerintahan sangat penting dengan pembelajaran dari terjadinya kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pejabat.

“Transparansi itu penting, salah satunya dengan mempublikasu kegiatan lelang proyek hingga rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menjadi pejabat, sekarang ini memang cukup riskan,” katanya.

Banyak sorotan dari masyarakat yang semakin cerdas, tim sapu bersih (saber) pungli, dan KPK tentunya, kata dia, sehingga pejabat harus benar-benar memiliki integritas dan tidak berbuat macam-macam.

“Eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mengetahui tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Ditambah ‘civil society’ yang bersih, tidak akan ada lagi sampai (terkena, red.) OTT,” katanya.

Hendi menyebutkan Kota Semarang sudah menjadi lebih baik dengan menduduki peringkat ketiga terbaik pad 2015 dari indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan Transparency Internasional Indonesia (TII).

“Pada 2010, Semarang berada di peringkat 25. Ini bukan hanya hasil kerja eksekutifnya saja, melainkan hasil dari komitmen bersama seluruh pilar demokrasi di Kota Semarang, didukung oleh KPK,” katanya. (jwn5/ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here