Penanganan Bencana Terkendala Kewenangan, Pemprov Diminta Mulai Fokus Pengelolaan

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com – Penanganan bencana alam di berbagai daerah di Jateng menghadapi persoalan klasik masalah kewenangan. Akibatnya, meski lokasi di Jateng, tapi kewenangan ada di Pemerintah Pusat, banyak bencana alam yang tidak bisa segera tertangani secara maksimal.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso dalam dialog bersama DPRD Jateng dengan tajuk “Pengendalian Banjir di Jawa Tengah”, di Seruni Lounge, Hotel Pandanaran Semarang, Senin (6/11).

“Wilayah Jawa Tengah memang dikenal sebagai supermarket bencana. Ada beberapa titik krusial yang selalu menjadi langganan banjir dan longsor. Namun, untuk mengatasi ada problem kewenangan. Sehingga tidak bisa langsung ditangani Pemprov Jateng,”ungkap.

Padahal, di beberapa daerah ada beberapa titik krusial bencana yang ada hubungannya dengan obyek vital. Pertama bencana rob di Pantura, tepatnya di Kota Semarang. “Sekali terjadi rob langsung menjadi perhatian banyak pihak sampai ke pusat,”katanya.

Kedua bencana yang biasa terjadi di wilayah selatan sekitar Kroya. “Kalau masuk Cilacap dan Purbalingga ada sungai yang limpahan airnya sering masuk ke jalan nasional saat hujan,”ujarnya.

Semua persoalan itu menyangkut regulasi. Diharapkan harus segera ada penyelesaian, sehingga persoalan bencana dapat segera ditangani secepatnya.

Tampil sebagai pembicara dalam dialog tersebut, selain Hadi Santoso juga Kepala Dinas PU-PSDA dan Penataan Ruang Jateng Prasetyo Budi Yuwono dan Pakar Hidrology Undip Semarang, Robert Kodoatie.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang (PU SDA-Taru) Jateng Prasetyo Budi Yuwono, mengatakan pihaknya telah membangun embung di sejumlah daerah cekungan. Saat terjadi bencana, pihaknya menyiapkan posko rawan bencana.

“Kami berkoordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Semarang untuk memantau cuaca. Soal daerah rawan bencana, ‌memang ada daerah cekungan yang hampir setiap hujan kodratnya banjir. Yakni, Cilacap, itu dibawah permukaan laut,”paparnya.

“Kemudian, Lembah Juwana itu zaman Belanda memang sengaja dibanjiri, sekarang ada pemukiman. Alur bencana yang dibaca PSDA begitu masuk penghujan di daerah selatan-barat yakni Cilacap Banyumas, Purworejo-Kebumen, Solo, dan Pantura Timur,” kata Prasetyo.

Sarwa Permana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, menambahkan pihaknya juga berupaya membuat sistem resapan atau biopori di tengah masyarakat. Saat terjadi bencana, pihaknya melakukan sosialisasi soal jalur evakuasi.

“Kami melakukan sosialisasi soal jalur evakuasi bencana dan mengedukasi penanggulangan bencana,” kata Sarwa.

Pakar Hidrologi Undip Semarang Robert Kodoatie mengatakan, untuk menanggulangi bencana, sebaiknya upayanya bukan soal pengendalian tapi pengelolaan. Dengan begitu, sejak awal pihak-pihak terkait lebih siap dalam penanganan bencana.

“pengendalian tapi pengelolaan, artinya dari awal kita siapkan,” kata akademisi itu.

Ia juga mengkritik aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diterapkan di daerah. Menurut dia seharusnya kawasan yang dilindungi memiliki luasan 40% dari luas wilayah daerah dan bukan 30%.

Selain itu, ia menyarankan Raperda Air Tanah yang kini tengah digarap DPRD Jateng harus memilki konsep yang lebih komprehensif. Karena, pengambilan air tanah itu berdampak pada terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

“Di Jateng, semua tanah longsor pasti non Cekungan Air Tanah (CAT). Untuk itu, aturan yang dibuat jangan hanya melihat administrasi tapi tidak melihat air tanah dan sisi lainnya,” jelasnya.

Data Dinas PU SDA dan Taru Jateng mencatat, 32 kabupaten/ kota masuk rawan bencana. Kecuali, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kota Tegal. Dari puluhan daerah itu, 1.719 desa di 334 kecamatan berstatus rawan banjir dan 1.594 desa berstatus rawan longsor.

Sementara, data BMKG Semarang menyebutkan puncak musim hujan terjadi pada Januari 2018. Pada‌November ini, seluruh Jateng sudah masuk awal penghujan.‌ Namun, jika dibanding tahun lalu, pada 2017 ini curah hujan masih lebih rendah. (adv/jwn01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *