SEMARANG, Jowonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui dinas terkait melakukan pemantauan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan struktur skala upah perusahaan agar sesuai dengan UMK yang ditetapkan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Karsono, mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan di sejumlah titik di Kabupaten, pihaknya mendapati perusahaan tidak ada yang mengajukan keberatan atau penangguhan UMK.

“Di Kendal misalnya, hasil pemantauan di Kendal dari 532 peusahaan tidak ada yang mengajukan keberatan atau penangguhan, artinya semuanya siap melaksanakan UMK dengan UMK di Kendal adalah Rp 1,9 juta, tapi masalahnya, masih ada perusahaan ygan tidak membayar karyawanya sesuai dengan UMK,” katanya di Semarang, Kamis (11/1).

Kondisi tersebut, kata Karsono juga sama dengan kondisi perusahaan di Kabupaten Pati, sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkab Pati. Di Pati, kata Karsono, dari laporan Kepala Dinas baru ada satu dua perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.

“Padahal, pelaksanaan struktur skala upah yang menjadi amanat PP 78 tentang pengupahan harus dilaksankan dua tahun setelah terbitnya PP 78, atau per Oktober 2017, struktur skala upah harus dilaksanakan,”katanya lagi.

Atas kondisi tersebut, Karsono meminta Dinas terkait terus memantau pelaksanaan UMK di perusahaan-perusahaan karena menurutnya, bisa saja perusahaan tidak mengajukan penangguhan, tetapi tidak menerapkan UMK.

“Bila perlu perusahaan yang tidak melaksanakan UMK di BAP, karena struktur skala upah yang merupakan hak bagi para buruh harus secepatnya diterapkan dengan schedule yang jelas,”ujarnya.

Selain itu, kata Karsono, Dinas terkait juga bisa memfasilitasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan bintek bagaimana cara menghitung struktur skala upah. (jwn5/ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here