Mulai Sekarang Penerima Beras Sejahtera Tak Perlu Bayar

  • Whatsapp
ilustrasi

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Andi ZA Dulung mengatakan penerima beras sejahtera (rastra) tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk menebus beras ini.

“Karena kita jadikan rastra ini bantuan sosial, bukan subsidi. Namanya bansos maka penerima tidak bayar lagi,” kata Andi, di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, ketentuan tersebut berlaku mulai Januari 2018. Untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, telah dibentuk tim koordinasi pangan di setiap daerah.

Sebelumnya penerima rastra sebanyak 15,5 juta keluarga menerima 15 kilogram beras setiap bulan dengan menebus sebesar Rp 1.600 per kilogram.

Sejak 2017, pemerintah mulai mengubah mekanisme penyaluran bantuan pangan lewat skema nontunai yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT baru menjangkau sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang setiap bulan diisi nominal Rp 110 ribu, mereka dapat membeli beras, tepung, telur, dan gula pasir secara elektronik di warung gotong royong (e-Warong).

Pemerintah juga menargetkan BPNT dapat menjangkau sebanyak 10 juta KPM pada Februari 2018.

Sedangkan penerima bansos rastra masih akan menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan tanpa biaya tebus.

Penyaluran bansos nontunai dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tepat waktu, jumlah, dan lebih efisien. Kementerian Sosial menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyukseskan program tersebut.(jwn4/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar

  1. Tolong kalau mengantarkan beras sejahtera harus sampai balai desa, jangan hanya sampai jalan aspal saja tidak masuk ke desa alasan jalan susah. Akibatnya perangkat desa yg membawa dari titik terakhir (jalan aspal) ke balai desa, dan itu pakai biaya. Biaya ongkos perangkat desa dibebankan ke penerima beras dan ditarik iuran, tapi perangkat menyuruh penerima beras diam jangan bilang bayar, pokoknya jawab gratis gitu. Kata perangkat desa kalau penerima mengambil sendiri di titik terakhir (jalan aspal) terlalu jauh dan kasihan. Jadi itungannya ya tetep bayar beras sejahtera itu buat ganti ongkos perangkat desa. Ini terjadi di jateng bagian selatan.

  2. Di purworejo. Beras dibagi rata tiap rumah dapat, yg sudah punya motor lebih dari satu + rumah dah tembok + keramik juga dapat. Mereka juga bayar. Silakan cek di setiap desa langsung tanya ke orang biasa dan acak. Nanti akan tau sendiri. Intinya JUJUR DAN KEADILAN itu tidak ada di PURWOREJO. Omongan orang kecil tdk berguna, nanti malah di bully atau di paido, makanya orang kecil banyak yg diam. Harus direshuffle tuh perangkat desanya..