KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi di Cianjur

  • Whatsapp

CIANJUR, Jowonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi dalam penyidikan kasus korupsi pemotongan atau penerimaan gratifikasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu yaitu Bupati Cianjur 2016-2021 Irvan Rivano Muchtar (IRM), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi (CS), Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin (ROS), dan Tubagus Cepy Sethiady (TCS) yang juga kakak ipar Bupati Cianjur.

“Untuk kepentingan penyidikan perkara korupsi meminta, menerima atau memotong pembayaran atau memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima gratifikasi terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018, penyidik menggeledah sejumlah lokasi sejak Sabtu (15/12) sampai Senin (17/12),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Delapan lokasi itu antara lain kantor Bupati Cianjur, kantor Dinas Pendidikan Cianjur, rumah Bupati di Campaka, rumah Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep, rumah Babid SMP Rosidin, rumah bendahara Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Taufik Setiawan, rumah mantan Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, dan rumah tersangka Cepy di Bandung.

Ayah dari Irvan Rivano, yaitu Tjetjep Muchtar Soleh juga merupakan Bupati Cianjur periode 2006-2016. “Dari lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen terkait DAK fisik SMP APBD TA 2018 dan sebuah kendaraan diduga hasil tindak pidana milik tersangka ROS,” ungkap Febri.

Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar.

Taufik Setiawan alias Opik dan Rudiansyah yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih “fee” dari DAK Pendidikan pada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut.

Dari sekitar 200 sekolah menengah pertama (SMP) yang mengajukan, alokasi DAK yang disetujui adalah untuk sekitar 140 SMP di Cianjur. Diduga, alokasi “fee” terhadap IRM, Bupati Cianjur adalah 7 persen dari alokasi DAK tersebut. Sandi yang digunakan adalah “cempaka” yang diduga merupakan kode yang menunjuk Bupati.

Dalam tangkap tangan kasus itu, KPK turut menyita uang Rp1.556 miliar dalam mata uang rupiah dalam pecahan 100 ribu, 50 ribu, dan 20 ribu.

Diduga sebelumnya telah terjadi pemberian sesuai dengan tahap pencairan DAK Pendidikan di Kabupaten Cianjur tersebut. (JWN3/Ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *