Wakil Ketua DPRD Minta Semua Anggota Dewan Fokus Penyerapan Aspirasi

  • Whatsapp
Bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Jateng dengan topik Pedoman Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/2/2019) di Hotel Lor In, Karanganyar. 

KARANGANYAR, Jowonews.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ahmadi membuka acara juga menekankan, masa reses untuk menutup masa sidang I akan dilakukan selama delapan hari terhitung mulai Senin (25/2) sampai Selasa (5/3).

Reses berfungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian diintegerasikan dengan ekesekutif melalui rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kemudian dimasukkan dalam rencana kerja pembangunan daerah.

“Karena reses masuk masa kampanye, hendaknya semua anggota DPRD fokus pada penyerapan aspirasi. Masyarakat Jawa Tengah masih membutuhkan “pemerintah” hadir di tengah-tengah mereka. Adalah kita untuk menjadi jembatan untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah,”kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Jateng dengan topik Pedoman Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/2/2019) di Hotel Lor In, Karanganyar. 

Sementara, Sugeng Haryono dari Biro Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menitikberatkan poin dalam reses adalah masalah yang dibutuhkan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Kerap kali masalah yang mengemuka dalam reses DPRD adalah keinginan masyarakat. Terkadang keinginan itu tidak masuk dalam RPJMD.

“Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Seringkali aspirasi masyarakat yang disalurkan pada reses kepada anggota DPRD tidak terealisasikan karena baru sebatas keinginan. Karena itulah pola itu harus diubah. Dewan harus membawa hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk kemudian difokuskan dan diselaraskan dengan RPJMD sehingga menjadi prioritas. Pemerintah pun dalam merealisasikan aspirasi rencana program kerjanya,” katanya.

Selain itu menjadi hal terpenting dalam menyerap aspirasi saat reses adalah tidak melanggar kewenangan. Sistem pemerintah sekarang tetap terbagi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Sugeng, DPRD Jateng harus mengetahui mana pembangunan yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Aspirasi yang masuk atau dibawa anggota Dewan saat susun prioritas ternyata bukan wewenang provinsi. Tentu saja gubernur dan Pemprov Jateng tidak bisa menjadikan aspirasi tersebut dalam RPJMD hal yang prioritas, karena bukan kewenangannya,” ucap dia.

Sugeng meminta hasil reses bisa menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat sehingga DPRD yang turun ke masyarakat bisa menjawab permasalahan yang ada.

Sementara, dalam sambutannya Gubernur Ganjar Pranowo yang dibacakan Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setdaprov Jateng M Masrofi untuk bersama-sama menyerap apa yang diinginkan warga.

“Pengentasan warga dari kemiskinan, pengangguran, infrastruktur tetap menjadi fokus utama program kerja daerah,” ungkap gubernur.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *