Balai Pengelola Transportasi Darat Sosialisasi Uji Kendaraan Se-Jawa Tengah

  • Whatsapp

MAGELANG, Jowonews.com – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar sosialiasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) kepada Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan DIY.

Kepala BPTD Wilayah X Jateng dan DIY Prasetyo Kencono di Magelang, Kamis, menuturkan sosialisasi itu tahap awal sebelum penerapan pelayanan kalibrasi, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan penerapan single aplikasi layanan UPUBKB oleh BPTD.

“Mulai Maret 2019, pelayanan kalibrasi, SRUT, layanan UPUBKB khususnya kendaraan umum sepenuhnya akan ditangani di BPTD. Dulu dari Kementerian Perhubungan sedangkan kami hanya mendampingi,” katanya.

Ia menyampaikan sasaran sosialisasi adalah para penguji di UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan DIY, serta masyarakat. Menurut dia, inovasi itu penting seiring dengan bertambah jumlah kendaraan bermotor di berbagai wilayah, utamanya terkait dengan kalibrasi yang terkait langsung dengan kelayakan jalan sebuah kendaraan bermotor.

“Kalibrasi diuji setiap setahun sekali, ada sembilan item antara lain masalah ring, polusi (uji gas buang), fisik, dan lainnya. Ke depan pembayaran pengujian ini secara ‘online’, nontunai, dan berintegrasi,” katanya.

Ia mengatakan penerapan pelayanan itu juga dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta menjadi salah satu indikator penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).

“Unit harus terakreditasi C, B, atau B bersyarat. Akreditasi ini sebagai dasar penilaian penghargaan WTN,” katanya.

Ia mencontohkan UPUBKB yang belum terakreditasi adalah Kabupaten Cilacap dan Wonosobo, sedangkan yang terbaik sejauh ini masih ditempati Semarang dan Solo. Perbaikan UPUBKB tergantung kebijakan dan kemampuan pemerintah daerah masing-masing.

Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina menyambut baik gagasan pelayanan UPUBKB yang semakin mudah dan terintegrasi karena untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

“Sarana transportasi yang memadai adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka perlu dilakukan pengujian yang sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan,” katanya.

Ia mengakui Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan kendaraan yang berkeselamatan, di antaranya, pelaksanaan kalibrasi, SRUT, dan penerapan single aplikasi di setiap UPUBKB.

“Layanan UPUBKB merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kendaraan yang berkeselamatan, seperti upaya pengendalian pelanggaran karoseri, ‘over’ dimensi, kelebihan muatan di jalan raya, dan menekan pelanggaran lainnya,” katanya. (jwn5/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *