Jowonews

Normalisasi Ciliwung, 800 KK Akan Dipindah ke Rusun Pasar Rumput

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah Pusat sudah menyiapkan rumah susun (rusun) bagi 800 kepala keluarga yang harus dipindahkan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung. “Kalau untuk normalisasi kita juga sudah menyiapkan rusunnya untuk 800 KK bisa kita pindahkan ke sini. Jadi kita sudah siapkan sebenarnya di Pasar Rumput,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden Jakarta, Jumat. Basuki menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Julari Batubara dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kelimanya baru saja menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Merdeka. Proyek normalisasi pertama kali dicetuskan oleh Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah menanggulangi banjir besar pada 2012. Proyek normalisasi pun berjalan sejak Desember 2012, namun memasuki tahun 2018 proyek ini mandek. Dari total 33,5 kilometer bantaran kali yang harus dinormalisasi hanya 16 km yang selesai dan masih menyisakan 17,5 km. “Di Jakarta, ‘master plan’ pengendalian (banjir) Jakarta ini pasti semua juga sudah tahu, sudah ada sejak tahun 1973 kemudian ‘di-review’ oleh JICA tahun 1997 dan 2007. Ini ada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, kemudian normalisasi Sungai Ciliwung dan sodetan antara Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Kalau di wilayah Timur sudah ada dampaknya, Kelapa Gading kan sekarang relatif tidak kebanjiran, kemarin juga saya kira sudah bisa dikendalikan,” tambah Basuki. Saat ini yang harus dilakukan, menurut Basuki, adalah memperbesar kemampuan Sungai Ciliwung menampung air. “Debit air di Kali Ciliwung 570 meter kubik/detik sebelum dinormalisasi, lebarnya sungai itu hanya sekitar 10-20 meter untuk menampung debit air yang hanya 200 meter kubik per detik, padahal debit banjir Ciliwung sampai 570 meter kubik per detik, sehingga memang harus dibesarkan kapasitas tampung kali Ciliwungnya, termasuk kalau sodetan itu jadi, itu mengalirkan 60 meter kubik per detik debit banjir kali Ciliwung Kanal Banjir Timur sehingga beban di Manggarai atau yang di hilir akan menjadi lebih kecil,” jelas Basuki. Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar dalam menangani banjir di Jakarta Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan dua bendungan di kawasan hulu. “Jadi penanganan banjir di Jakarta ini di bagian hulu kita bangun dua bendungan yaitu bendungan Sukamahi dan bendungan Ciawi, semua akan kita kerjakan pada tahun 2020 ini. pembebasan lahannya sudah lebih dari 95 persen jadi saya kira mudah-mudahanan fisiknya bisa kan kita lakukan secepatnya,” ungkap Basuki. Sedangkan untuk sodetan dari 1,2 km sudah diselesaikan 600 meter. “Tinggal kurang 600 meter. Ini Pak Gubernur sudah berdiskusi, bermusyawarah dengan masyarakat untuk membebaskan ‘intake-nya’ (bangunan pengamblian air baku), supaya kita bisa bikin ‘intake-nya’ di Ciliwung itu bisa dialirkan, Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama akan bisa kita bebaskan,” jelas Basuki. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pandangan lain. Bukan normalisasi, Anies punya ide naturalisasi. Program ini, disebutnya, akan mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya. (jwn5/ant)

Harga Rokok di Kota Solo Mulai Naik

SOLO, Jowonews.com – Harga rokok eceran di Kota Solo mulai mengalami kenaikan pascakenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok per 1 Januari 2020. “Kenaikannya malah sejak seminggu sebelum tahun baru,” kata salah satu pemilik kios rokok Sunardi di Pasar Legi, Jumat. Ia mengatakan untuk besaran kenaikan variatif, tergantung dari jenis rokoknya. Meski demikian, seluruhnya mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000-2.000/bungkus. “Mulai dari Marlboro, Djarum Super, Sampoerna Mild, Dji Sam Soe semua naik. Kenaikan paling tinggi Marlboro, biasanya Rp25.900 sekarang Rp27.600. Lainnya rata-rata Rp1.000,” katanya. Ia mengatakan rata-rata kenaikan harga rokok untuk satu slopnya sebesar Rp10.000/slop, sehingga perbungkusnya naik Rp1.000. Meski naik, diakuinya, sejauh ini tidak ada keberatan dari para pembeli. “Mereka tetap beli, hanya tanya ‘harganya naik to pak’. Saya jawab iya. Tetapi mereka tetap membeli rokok. Kalau di kios saya, rata-rata saya bisa jual sampai Rp4 juta/hari khusus rokok,” katanya. Pedagang lain Ani mengatakan juga mulai menaikkan harga rokok eceran yang dijualnya, yaitu di kisaran Rp200-500/batang. Ia mengatakan untuk kenaikan harga mulai terjadi sejak satu bulan yang lalu. “Awalnya naik Rp200, kemudian Rp300, terus sekarang Rp500. Mereknya macam-macam,” katanya. Ia mengatakan kenaikan harga tersebut bukan merupakan inisiatifnya sendiri melainkan sudah terjadi di tingkat distributor. “Dari tempat kulakannya sudah naik. Orang tetap beli, mereka kan belinya batangan jadi kenaikannya tidak begitu terasa,” katanya. Sementara itu, kenaikan harga rokok yang cukup signifikan terjadi di toko modern, salah satunya Alfamart. Salah satu petugas toko Ardana Gamastar mengatakan dari manajemen sudah mengubah harga rokok per 1 Januari 2020. “Kenaikan merata hampir terjadi di semua merek rokok, misalnya harga rokok Marlboro Merah saat ini dijual dengan harga Rp31.600/bungkus isi 20 batang. Sebelumnya harga rokok ini Rp 26.000 per bungkus,” katanya. Selain itu, dikatakannya, rokok Magnum kemasan biru isi 20 batang naik harga dari harga Rp18.000/bungkus menjadi Rp20.000/bungkus, Sampoerna Mild naik dari Rp20.000/bungkus menjadi Rp23.000/bungkus, Dunhill dari Rp23.000/bungkus menjadi Rp25.000/bungkus, dan Dji Sam Soe dari Rp19.000/bungkus jadi Rp21.000/bungkus. (jwn5/ant)

BPJS Tidak Menanggung Kesehatan Warga Miskin Kudus Untuk Sementara

KUDUS, Jowonews.com – Warga miskin di Kabupaten Kudus yang sebelumnya menjadi peserta JKN PBI, untuk sementara pelayanan kesehatannya di sejumlah fasilitas kesehatan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan karena Pemkab Kudus menghentikan sementara menyusul masih adanya verifikasi warga miskin. “Bagi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) penerima bantuan iuran (PBI) APBD Kudus yang hendak melakukan pemeriksaan kesehatan, masih tetap dilayani di sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit di Kabupaten Kudus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto ditemui usai rapat koordinasi dengan Komisi D DPRD Kudus di ruang komisi, Jumat. Ia mengungkapkan Pemkab Kudus menyiapkan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk pengalihan biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kudus selama Januari 2020 dari sebelumnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Untuk pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tersebar di 19 Puskesmas, sedangkan rumah sakit berjumlah tujuh rumah sakit, yakni RSUD Loekmono Hadi, RS Sunan Kudus, RS Mardi Rahayu, RS Aisiyah, RS Kumalasiwi, RS Nurusyifah, dan RS Kartika Husada. Ia mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan pemeriksaan kesehatan diminta membawa persyaratan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang ditandatangani kepala desa setempat. Masyarakat yang akan ditanggung oleh pemerintah, kata dia, merupakan masyarakat miskin yang ditunjukkan dengan SKTM. Hasil verifikasi dan validasi terhadap peserta JKN PBI APBD Kudus dari jumlah sebelumnya yang mencapai ratusan jiwa, untuk sementara terdapat 35.005 jiwa, sedangkan sasaran verifikasi nantinya terhadap 102.116 jiwa.‬ Meskipun sudah ada hasil sementara, katanya, pelayanan kesehatan gratis berlaku untuk semua masyarakat yang tergolong miskin. “Kami menargetkan, dalam waktu dua pekan verifikasi dan validasi peserta JKN PBI bisa selesai sehingga bulan Februari 2020 kembali kerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga pelayanan secara berjenjang bisa hingga ke rumah sakit luar daerah,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron mendorong Dinkes Kudus bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus untuk menuntaskan verifikasi dan validasi warga miskin yang berhak menjadi peserta JKN PBI APBD Kudus. “Meskipun saat ini belum bisa dilayani oleh BPJS Kesehatan, Pemkab Kudus sudah memastikan pelayanan kesehatan untuk warga miskin tetap berjalan tanpa ada hambatan sepanjang mampu menunjukkan SKTM saat pemeriksaan kesehatan,” ujarnya. Ia berharap masyarakat yang masuk kategori mampu untuk mendaftar secara mandiri karena kemampuan keuangan Pemkab Kudus juga terbatas. (jwn5/ant)

Angin Kencang Akibatkan Puluhan Pohon Tumbang di Banyumas

BANYUMAS, Jowonews.com – Puluhan pohon tumbang saat terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat siang. “Kayaknya bukan puting beliung, tapi angin ribut, kencang sekali. Ada sekitar 20 pohon berusia tua yang tumbang, juga ada dua baliho yang roboh, salah satunya berukuran sangat besar sehingga menutup ruas jalan nasional,” kata Camat Banyumas Ahmad Suryanto saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ia mengatakan sebagian pohon yang tumbang itu berada di sekitar Alun-Alun Banyumas dan di tepi ruas jalan nasional Purwokerto-Yogyakarta. Menurut dia, kejadian tersebut sempat memacetkan arus kendaraan yang melintas di ruas jalan nasional itu sehingga arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif. “Namun sore ini, arus lalu lintas sudah mulai normal karena pohon yang tumbang maupun baliho yang roboh hingga menutup ruas jalan nasional telah dievakuasi oleh petugas gabungan,” katanya. Selain mengakibatkan pohon tumbang dan baliho roboh, kata dia, angin kencang juga memporakporandakan tenda pedagang kaki lima di arena pasar malam yang berada di sisi timur Alun-Alun Banyumas. Kendati demikian, dia mengatakan kejadian angin kencang tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. “Tadi memang ada beberapa sepeda motor yang tertimpa pohon tumbang, tapi enggak apa-apa,” katanya. Menurut dia, pihaknya masih mendata rumah warga yang kemungkinan mengalami kerusakan. Sebelumnya, Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi peningkatan curah hujan di Jawa Tengah hingga tanggal 4 Januari 2020. “Berdasarkan rilis yang dikeluarkan BMKG Ahmad Yani, Semarang, ancaman potensi bencana hidrometeorologis pada permulaan tahun 2020 masih belum surut. Peningkatan intensitas curah hujan dengan durasi waktu yang lebih lama di sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan terjadi beberapa hari ke depan, sehingga perlu kewaspadaan bagi masyarakat akan potensi dampak lainnya berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” katanya di Cilacap, Kamis (2/1). Terkait dengan hal itu, dia mengatakan peningkatan curah hujan pada tanggal 3 Januari 2020 berpotensi terjadi di pantura barat sisi selatan (Brebes, Tegal, dan Pemalang bagian Selatan), pegunungan tengah (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Batang, Kendal bagian selatan, dan Magelang), wilayah Solo Raya (terutama Boyolali dan Karanganyar), serta Jateng selatan (Cilacap, Purworejo dan Kebumen). Sementara pada tanggal 4 Januari 2020, peningkatan intensitas hujan berpotensi terjadi di pantura barat sisi selatan (Brebes, Tegal, dan Pemalang bagian selatan), pegunungan tengah (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Batang, Kendal bagian selatan, dan Magelang), wilayah Solo Raya (terutama Boyolali dan Karanganyar), Jateng selatan (Cilacap, Purworejo, dan Kebumen), serta Jateng bagian timur (sisi barat Gunung Muria). (jwn5/ant)

Kejagung Periksa Lima Saksi Kasus Jiwasraya

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, mengatakan, Jampidsus telah memeriksa lima orang yang masuk dalam daftar pencegahan keluar negeri terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. “Proses penyidikan. Lima orang saksi sudah diperiksa. Sudah beri keterangan pada Jumat,” kata dia, di Jakarta, Jumat. Namun demikian, mereka tidak merinci nama ataupun inisial para saksi yang telah diperiksa itu. Pemeriksaan berikutnya terhadap lima saksi lainnya yang juga masuk daftar cegah, akan dilakukan pada pekan depan. “(Pemeriksaan) pekan berikutnya. 6 Januari,” katanya. Hasil pemeriksaan para saksi ini akan dikembangkan ke pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Sepuluh orang yang dicegah ke luar negeri oleh pihak Imigrasi terkait kasus korupsi Jiwasraya, berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT dan AS. Sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menemukan adanya dugaan korupsi di PT Jiwasraya. Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor Trim 33/F2/Fd2/12 tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, diantaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial. Sejumlah 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun. Sebanyak 2 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kerja baik. Sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya sampai hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.  (jwn5/ant)

Hari Ketiga, Banjir di Sejumlah Wilayah Jakarta Mulai Surut

JAKARTA, Jowonews.com – Memasuki hari ketiga setelah banjir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan peta sebaran wilayah yang sudah mulai surut sejak Jumat pagi di sejumlah titik wilayah Jakarta. Namun sebagian wilayah di Jakarta dan sekitarnya masih tergenang akibat banjir yang terjadi sejak Rabu (1/1). Menurut data BNPB, ketinggian banjir di beberapa lokasi sudah tidak setinggi seperti dua hari lalu. Laporan dari BPBD per 3 Januari pukul 14.30 WIB menunjukkan bahwa genangan air di DKI Jakarta sudah surut. Di wilayah Jakarta Pusat yang pada dua hari kemarin melanda wilayah Pasar Baru, Bendungan Hilir, dan Gunung Sahari sudah tidak menyisakan genangan. Namun di sebagian wilayah lainnya seperti Jakarta Timur misalnya masih tergenang air. Jika ketinggian air pada dua hari lalu mencapai 310 cm, kini menjadi 20-25 cm. Ketinggian air di wilayah Jakarta Barat kini mencapai 20-70 cm, sedangkan di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara tinggi air bervariasi mulai dari 20-200 cm. Kini warga pun mulai kembali dan membersihkan rumah-rumahnya dan petugas mulai membersihkan jalan-jalan wilayah yang sudah surut. Rencananya, hari ini juga akan mulai dilakukan modifikasi cuaca untuk pengurangan curah hujan. (jwn5/ant)

84 Persen Gardu Listrik Terdampak Banjir Berangsur Pulih

JAKARTA, Jowonews.com – Berdasarkan laporan PLN per 3 Januari 2020, sebesar 84 persen kelistrikan yang terdampak banjir di tiga wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten telah dipulihkan. Dari total 6.338 gardu distribusi yang terdampak padam akibat banjir, sebanyak 5.344 sudah kembali normal. “Hingga pagi ini pukul 09.00 WIB kondisi gardu distribusi yang sudah dinormalkan kembali sudah mencapai 84 persen,” ujar Koordinator Inspektur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Yunan Nasikhin di Jakarta, Jumat. Tim Inspektur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi monitoring pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, sejak Kamis (2/1) hingga hari ini, Jumat. Yunan menyampaikan, tim Inspektur Ketenagalistrikan akan terus melakukan pengawasan keteknikan ketenagalistrikan agar keselamatan ketenagalistrikan dapat terwujud. Dengan pengawasan ini bersama pihak PLN, masyarakat pun semakin merasa aman dari resiko gangguan kelistrikan. Dilaporkan tim inspektur ketenagalistrikan, untuk wilayah DKI Jakarta, 16 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di bawah wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya terdampak banjir. Sebanyak 3.051 unit gardu distribusi terdampak/mengalami padam atau sengaja dipadamkan untuk keamanan warga dengan kondisi 2.530 unit telah dinormalkan (83 persen) dan 521 unit masih padam (17 persen). Di Jawa Barat, 6 UP3 di bawah wilayah kerja PLN Distribusi Jawa Barat terdampak banjir. Dari 2.689 unit gardu distribusi yang terdampak banjir, 2.334 unit dinormalkan (87 persen) dan 355 unit masih padam (13 persen). Di Banten, 6 UP3 di bawah wilayah kerja PLN Distribusi Banten terdampak banjir. Dari 598 unit gardu distribusi yang terdampak banjir, 480 unit telah dinormalkan (80 persen) dan 118 unit masih padam (20 persen). PLN juga dilaporkan menyiagakan 3.200 personil untuk pemulihan kelistrikan pascabanjir yang melanda Jabodetabek. (jwn5/ant)

Jateng Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Jakarta

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) segera merealisasikan pengiriman bantuan berupa personel, peralatan, serta logistik untuk penanganan dan korban banjir yang terjadi di DKI Jakarta. “Alhamdulillah hari ini sudah komunikasi, BPBD kita sudah ke kantor BPBD DKI Jakarta. Kebetulan BPBD ada acara dengan BNPB di Jakarta. Insya Allah malam nanti logistik kita kirim,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo usai meninjau rumah pompa di Kota Pekalongan, Jumat. Ganjar menyebutkan bantuan dari Pemprov Jateng itu sudah sesuai dengan daftar yang diberikan BPBD DKI Jakarta dan sesuai kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat yang menjadi korban banjir. “Total ada 33 item bantuan dan per item dikirim sebanyak 2.000 buah. Ada popok, selimut, air minum kemasan, seragam sekolah, tenda, matras, mukena, sarung, dan lainnya,” ujarnya. Selain bantuan logistik, Pemprov Jateng juga akan mengirimkan bantuan personel untuk pendistribusian bantuan serta penanganan pascabanjir. Setelah bantuan tersebut dikirim, kata Ganjar, sebanyak 50 personel dan sukarelawan juga akan diberangkatkan ke DKI Jakarta. “50 personel siap berangkat, saya minta koordinasi dengan kantor perwakilan kita jangan ‘ngrepoti’ Pemerintah DKI Jakarta, tapi mari kita bantu, kita turun ke masyarakat. Kalau nanti banyak sukarelawan yang akan terlibat kita akan dorong mereka untuk berangkat,” jelasnya. Ganjar mengungkapkan Pemprov Jateng juga sedang menyiapkan bantuan untuk untuk korban bencana banjir di Banten maupun Jawa Barat. “Jawa Barat memerlukan 100 sukarelawan. Itu hasil koordinasi BPBD kita tadi, BPBD di seluruh Indonesia inikan unik, mereka luar biasa bagus koordinasinya. Tidak ada ‘nyinyir’ tidak ada ‘bully’, semua kerja saling membantu,” tambah Ganjar. (jwn5/ant)