Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 5 Januari 2020

Gibran Klaim Tidak Ada Dinasti Politik Terkait Pencalonan Dirinya

oleh

SOLO, Jowonews.com – Bakal Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membantah adanya dinasti politik pencalonan dirinya melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada 2020. “Saya dalam pencalonan ikut kontestasi calon Wali Kota Surakarta 2020, bisa menang dan bisa kalah serta bisa dicoblos bisa tidak,” kata Gibran disela menghadiri acara “Perkenalan, Silaturahim, dan Umbul Donga Mas Gibran” di Kampung Ngaglik Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres, Solo, Minggu. Oleh karena itu, warga diminta jika ada yang mempunyai prasangka kepada dirinya bahwa Gibran ini, anaknya Presiden, dinasti politik. Warga yang tidak tahu tolong dijelaskan. Dirinya dalam pencalonan ikut kontestasi bisa menang dan kalah serta bisa dicoblos dan tidak. “Saya melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti yang bakal calon lainnya, dan semuanya melalui proses demokrasi,” ujar Gibran. Gibran menegaskan dirinya ikut mencalonkan dan tidak ditunjuk oleh bapaknya, menjadi calon wali kota, tetapi semuanya melalui proses transparan, terbuka, dan demokrasi yang ada. Jadi tidak ada yang namanya dinasti politik. Jika ada dinasti politik, dirinya tidak mungkin harus bekerja keras bertemu dengan masyarakat seperti ini. Oleh karena itu, Gibran meminta doa restu kepada warga semuanya agar prosesnya dilancarkan dan waktunya masih panjang hingga September mendatang. Jika waktunya sudah tepat dirinya bakal menyampaikan visi misinya maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Pada acara Perkenalan, Silaturahim, dan Umbul Donga Mas Gibran di Kampung Ngaglik Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres, Solo tersebut dihadiri seribuan orang relawan warga setempat. Pada acara itu, juga dimeriahkan dengan kesenian Reog Ponorogo. Menurut Gibran acara bertemu warga Mojosongo Solo merupakan kegiatan silaturahim dan umbul donga, dan bukan kampanye karena Pilkada masih lama waktunya pada Juni-Juli mendatang. “Saya hadir di tengah masyarakat Mojosongo hanya untuk sowan atau bertemu silaturahim, sekaligus menerima masukan atau keluhan, kritikan dari warga setempat yang datang sangat antusias ini. Kalau ada keluhan yang bisa saya selesaikan sekarang bisa langsung, tetapi jika tidak bisa akan dicatat menjadi pekerjaan rumah tangga saya,” tutur Gibran. Menurut Gibran jika ada warga yang bertanya-tanya soal Gibran apakah jadi mencalonkan diri Wali Kota Surakarta atau tidak, jawabannya jadi dan serius. Gibran menjelaskan dirinya sudah mendaftarkan diri melalui DPD PDIP Jateng pada tanggal 12 Desember 2019, dan sudah melalui uji kepatuhan dan kelayakan (fit and proper test) pada dua minggu yang lalu. Semua tahapan dan proses sudah dilalui, dan kini sedang menunggu hasil rekomendasi dari DPP PDIP. “Jadi selama dua bulan terakhir ini, saya blusukan bertemu dengan warga, dan sowan dengan para tokoh-tokoh atau sesepuh serta para kiai untuk menerima masukan-masukan atau keluhan di kampung-kampung setempat,” ucapnya. Menurut Gibran dari kegiatan blusukan tersebut sudah menghasilkan yang positif. Hasil survel internal PDIP elektabilitasnya sudah cukup ada peningkatan. Hal ini, justru dirinya bakal lebih giat lagi bekerja keras untuk warga. (jwn5/ant)

Jelang Pilkades, Polres Temanggung Bentuk Satgas Anti Botoh

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Kepolisian Resor Temanggung membentuk satuan tugas (Satgas) antibotoh guna mengantisipasi terjadinya perjudian dan politik uang dalam pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Temanggung kata Kapolres Temanggung AKBP Muhamad Ali. “Kami sudah membentuk Satgas antibotoh agar tidak terjadi politik uang menjelang pelaksanaan pilkades serentak 9 Januari 2020,” katanya di Temanggung, Minggu. Ia menuturkan tim satgas akan memantau terus pada saat menjelang pelaksanaan pencoblosan, yakni pada 8-9 Januari 2020, namun satgas ini dari sekarang sudah mulai bekerja. “Akan kita pantau orang-orang yang kita curigai, kita dalami bahwa dia akan bermain sebagai botoh karena ini akan membuat suasana pilkades tidak baik,” katanya. Ia menuturkan kasus politik uang bisa terjadi, baik saat pilkada maupun pilkades, para calon tidak boleh menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih. “Pada intinya akan kita tindak tegas siapa pun yang melakukan praktik-praktik seperti itu sehingga kita harapkan pelaksanaan pilkades ini berjalan dengan adil dan jujur,” katanya. Ali menyampaikan sampai saat ini pihaknya telah melakukan maping, baik orang-orang di Temanggung maupun dari luar Temanggung. Menurut dia untuk memudahkan pengawasan, satgas antibotoh dibagi empat rayon tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu satu satgas itu dalam satu rayon tersebut. “Satu satgas bisa lintas rayon karena satgas ini operasionalnya seluruh wilayah Polres Temanggung,” katanya. Ia menyebutkan satu tim satgas terdiri atas 5-6 orang. Mereka dibantu oleh masyarakat dan jaringan yang ada di wilayah. Personel pengamanan yang dikerahkan dalam pelaksanaan pilkades serentak ini dari Polri 840 orang, TNI 200an orang, dan dari linmas masing-masing desa ada 30 orang. (jwn5/ant)

Bupati Banyumas Instruksikan Perumdam Tirta Satria Buat Terobosan

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Bupati Banyumas Achmad Husein meminta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membuat terobosan untuk meningkatkan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap keluhan dari pelanggan. “Setelah meningkat menjadi perusahaan umum, seluruh jajaran direksi dan karyawan Perumdam Tirta Satria dituntut untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu. Bupati mengatakan hal itu saat meresmikan perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Satria menjadi Perumdam Tirta Satria di Instalasi Pengolahan Air Minum, Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, yang dirangkaikan dengan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-45 PDAM. Perubahan nomenklatur tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Satria Kabupaten Banyumas menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Bupati mengatakan Perumdam Tirta Satria tidak akan pernah berhenti dari komplain pelanggan karena permasalahan pasti akan dihadapi. “Meskipun telah menunjukkan peningkatan, saya berharap permasalahan dan komplain pelanggan dapat diselesaikan secara cepat. Jangan sampai masalah itu-itu saja yang dipermasalahkan,” katanya. Oleh karena itu, dia meminta Perumdam Tirta Satria membuat terobosan-terobosan baru guna meningkatkan pelayanan sehingga jika terjadi masalah akan mudah diselesaikan. “Coba segera cari cara, misalnya (dengan membuat) aplikasi, agar setiap aduan yang berkaitan dengan air minum, bisa masuk ke jajaran direksi. Karena selama ini banyak yang masuk ke WA (WhatsApp) saya,” katanya. Selain meresmikan perubahan nomenklatur, Bupati juga meluncurkan air minum dalam kemasan (AMDK) “Toyaniki” yang diproduksi oleh Perumdam Tirta Satria. Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Satria Agus Subali mengatakan dengan perubahan bentuk badan hukum tersebut, banyak yang harus disesuaikan oleh Perumdam Tirta Satria seperti melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Di samping itu, kata dia, pengelolaan kepegawaian harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Terkait dengan jumlah pelanggan Perumdam Tirta Satria, dia mengatakan hingga tanggal 2 Januari 2020 tercatat sebanyak 90.078 sambungan langsung (SL) dengan rincian pelanggan aktif sebanyak 83.492 SL dan pelanggan tutup sebanyak 6.586 SL. “Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sudah disediakan penyertaan modal untuk membiayai pemasangan SR-MBR (Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah) masing-masing 3.000 SR setiap tahun. Pada tahun ini juga akan dilaksanakan pengembangan wilayah pelayanan ke IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Tambak setelah tahun 2019 kemarin ke pengembangan ke IKK Sumpiuh,” katanya. Selanjutnya, kata dia, pengembangan wilayah pelayanan ke IKK Rawalo-Kebasen termasuk optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wangon dan Jatilawang, optimalisasi SPAM Purwokerto dari sumber mata air di Desa Karangsalam, dan optimalisasi air baku SPAM Purwokerto Selatan sedang diupayakan untuk mendapatkan pembiayaan APBN 2021. “Setelah itu baru IKK Gumelar dan Lumbir akan diusulkan untuk tahun berikutnya, sehingga kami berharap pada tahun 2023 semua IKK di wilayah Kabupaten Banyumas sudah dapat menikmati layanan air minum dari Perumdam Tirta Satria,” katanya. Terkait dengan AMDK “Toyaniki”, Agus mengatakan pengurusan perizinannya dilakukan setelah peluncuran produksi saat HUT K3-43 PDAM pada tanggal 2 Januari 2018 dan baru dapat diselesaikan pada akhir tahun 2019. Menurut dia, perizinan tersebut di antaranya berupa upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha industri, standarisasi internasional (ISO), sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), izin merek dagang, serta izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (jwn5/ant)

Waspada Potensi Hujan Lebat di Banjarnegara Sepekan ke Depan

oleh

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geogisika (BMKG) menginformasikan bahwa Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berpotensi hujan berintensitas sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. “Menurut prakiraan cuaca wilayah Banjarnegara berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang terkadang disertai petir dan angin kencang hingga sepekan ke depan,” kata Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara (BMKG Banjarnegara) Setyoajie Prayoedhie di Banjarnegara, Minggu. Dia menjelaskan, berdasarkan analisis kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan masih adanya potensi hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia hingga sepekan ke depan, termasuk di wilayah Banjarnegara. “Ada potensi pembentukan awan hujan yang cukup signifikan di wilayah Indonesia termasuk di Banjarnegara,” katanya. Dia menambahkan, pihaknya secara berkala terus menyampaikan prakiraan cuaca terkini kepada seluruh pemangku kepentingan terkait guna mendukung upaya pengurangan risiko atau mitigasi bencana. “Masyarakat juga dapat terus mengikuti informasi terkini mengenai informasi cuaca melalui akun-akun media sosial resmi milik BMKG,” katanya. Sementara itu, dia kembali mengingatkan bahwa potensi cuaca ekstrem diprakirakan akan terus meningkat mengingat puncak musim hujan akan berlangsung pada Januari hingga Februari. Sebelumnya, dia kembali mengingatkan warga yang ada di wilayah setempat agar mewaspadai bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan. “Memasuki puncak musim hujan pada bulan Januari ini masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi,” katanya. Dia menambahkan, masyarakat tidak perlu panik namun perlu tetap meningkatkan kewaspadaan terutama jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama. “Waspada bila terjadi hujan lebat dengan durasi cukup lama yaitu di atas 30 menit karena dikhawatirkan dapat berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, angin kencang,” katanya. (jwn5/ant)

BNPB Meminta BPBD Aktif Informasikan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem ke Warga

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia aktif menginformasikan peringatan dini cuaca ekstrem kepada masyarakat. “Melalui peringatan dini tersebut, warga dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo dalam rilis yang diterima di Jakarta pada Minggu. Peringatan dini diperlukan, ujar Agus, karena melihat hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengenai kondisi dinamika atmosfer terkini masih ada potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. Bahkan laporan BMKG hari Minggu (5/1) menunjukkan potensi hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia masih terjadi untuk sepekan ke depan. Menurut BMKG, berkurangnya pola tekanan rendah di Belahan Bumi Utara (BBU) dan meningkatnya pola Tekanan Rendah di wilayah Belahan Bumi Selatan (BBS) mengindikasikan terjadinya peningkatan aktivitas Monsun Asia yang dapat menyebabkan penambahan massa udara basah di wilayah Indonesia. Di samping itu, meningkatnya pola tekanan rendah di BBS, di sekitar Australia, dapat membentuk pola konvergensi atau pertemuan massa udara dan belokan angin menjadi signifikan meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia terutama di bagian selatan ekuator. Sementara itu, berdasarkan model prediksi, aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) fase basah diprediksikan mulai aktif di sekitar wilayah Indonesia selama periode sepekan ke depan. Menurut BMKG, kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan cukup signifikan di wilayah Indonesia. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, BMKG memprakirakan dalam periode sepekan ke depan potensi cuaca ekstrem dan curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah nusantara. Oleh karena itu, tegas Agus Semua pihak diimbau untuk waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrem sepekan ke depan. “BNPB mengimbau masyarakat agar waspada dan siap-siap apabila terjadi bencana banjir, longsor dan puting beliung. Amankan dokumen-dokumen penting, siapkan tas siaga bencana yang dapat dibawa secara cepat,” ujar dia. Isi tas siaga bencana dapat berupa makanan, minuman, pakaian, senter, peluit, radio, obat-obatan, dan lain sebagainya sesuai keperluan. BNPB juga mengimbau warga bergotong-royong membersihkan saluran air di rumah dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, pangkas pohon yang terlalu rimbun dan tanam pohon. (jwn5/ant)

Patroli di Perairan Natuna Diperkuat

oleh

MALANG, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan tengah memperkuat patroli keamanan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tengah meningkatkan dan memperkuat patroli untuk menghalau kapal-kapal penangkap ikan asal China, yang beroperasi secara ilegal di perairan Natuna. “Patroli akan diperkuat, penguatan kapal-kapal kita, yang sekarang ada di wilayah lain, akan dikerahkan ke sana untuk menghalau,” kata Mahfud, usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu. Sebelumnya telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, pada perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal asal China tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Mahfud menuturkan, pihaknya akan dengan tegas mengusir kapal-kapal China dan kapal asing lainnya di perairan Natuna. Kapal militer yang dimiliki Indonesia sudah disiapkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Peningkatan dan penguatan patroli di kawasan perairan Natuna tersebut, bukan berarti Indonesia melakukan perang dengan pemerintah China. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menghalau kapal asing, untuk menjaga wilayah perairan Indonesia. “Kita tidak berperang, akan tetapi menghalau untuk menjaga daerah kita sendiri,” ujar Mahfud. Sementara itu pemerintah Tiongkok mengklaim secara sepihak, dan menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan bagian dari wilayah mereka, dengan sebutan Nine Dash Line. Namun, pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui klaim China tersebut. Nine Dash Line diklaim sebagai wilayah Laut China Selatan seluas dua juta kilometer persegi, berdasarkan hak maritim historis mereka. Jalur tersebut membentang sejauh 2.000 kilometer dari daratan China, hingga beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. “China menyatakan itu hak tradisional mereka, karena sejak ribuan tahun nelayan mereka ke wilayah itu. Apa dasarnya, dan apa buktinya?” Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia, dan China tidak memiliki hak apa pun pada perairan tersebut. Pemerintah Indonesia juga tidak membuka ruang untuk negosiasi dengan pemerintah China terkait perairan Natuna, dan tetap berpegang pada UNCLOS 1982, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah perairan Indonesia.(jwn4/ant)

Dua Titik Longsor di Jalur Selatan Jateng Segera Ditangani

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Petugas gabungan dari berbagai instansi menangani dua titik longsoran di jalur selatan Jawa Tengah yang masuk wilayah Cilacap. “Dua titik longsoran tersebut berlokasi di Dusun Ciguling Harjo, Desa Padangjaya, Kecamatan Majenang, dan Dusun Nusadadi, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy. di Cilacap, Minggu petang. Ia mengatakan longsoran yang menutup ruas jalan nasional di dua titik tersebut merupakan yang ketiga kalinya terjadi sejak datangnya musim hujan 2019-2020. Menurut dia, kejadian tersebut disebabkan oleh tingginya intensitas hujan di wilayah barat Kabupaten Cilacap, penjarangan pohon pinus milik Perhutani, dan tata kelola perkebunan secara tumpang sari oleh warga di lahan milik Perhutani. “Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Minggu (5/1) siang, kembali mengakibatkan terjadinya material longsoran berupa lumpur yang menutupi ruas jalan nasional Yogyakarta-Bandung di dua titik sehingga berdampak pada kemacetan kendaraan yang melintas di sepanjang lokasi tersebut,” ujarnya. Ia mengatakan petugas gabungan yang berasal dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, Pemadam Kebakaran, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Majenang maupun Cimanggu, serta dibantu sukarelawan seperti biasanya melaksanakan penanganan darurat dengan menyingkirkan material longsoran yang menutup ruas jalan nasional tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Perhutani untuk melaksanakan penanganan permanen guna mengantisipasi longsoran setiap turun hujan mengingat musim hujan masih berlangsung dengan puncaknya pada Februari 2020. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap Heru Kurniawan mengatakan, penanganan terhadap dua titik longsoran di ruas jalan nasional tersebut. “Alhamdulillah (kemacetan kendaraan) sudah mulai terurai, jalanan sudah mulai berkurang lumpurnya,” katanya. Menurut dia, alat berat telah diterjunkan untuk mengeruk dan membuang lumpur yang menutupi ruas jalan. “Demikian pula dengan mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyemprot sisa-sisa lumpur di jalan,” katanya.(jwn4/ant)

Ratusan Umat Tri Dharma Sambut Perayaan Bwee Gee

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Ratusan umat Tri Dharma dari berbagai daerah di Tanah Air memadati Klenteng TITD Hok Hien Bio yang ada di Jalan Ahmad Yani Kudus, Jawa Tengah, untuk mengikuti perayaan Bwee Gee atau lebih dikenal dengan hari berterima kasih kepada Dewa Bumi, Minggu. Perayaan Bwee Gee yang dipusatkan di Kudus ini, cukup meriah karena diikuti ratusan umat Tri Dharma dari 53 klenteng yang ada di Tanah Air. Bahkan, hujan deras yang sempat mengguyur Kota Kudus tidak mengendurkan semangat para peserta kirab perayaan Bwee Gee, meskipun sejumlah peserta harus membawa tandu yang berisi dewa mereka dengan bobot yang tidak ringan. Menurut Anggota Panitia Perayaan Bwee Gwee Kudus Liong Kok Tjun di Kudus, Minggu, perayaan Bwee Gee yang dimeriahkan dengan kirab para dewa di Kudus yang dimulai sejak 2006 ini, memang mendapat dukungan dari berbagai klenteng di Tanah Air. Awalnya terdapat 60 klenteng yang siap memeriahkan, namun ada ada tiga klenteng dari Jakarta yang batal ikut karena ada bencana banjir, sedangkan empat klenteng lainnya hanya mengikuti ritual keagamaan sehingga yang benar-benar ikut kirab hanya 53 klenteng. Kirab Bwee Gee tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Dewa Bumi (Ho Tik Tjing Sien) yang telah menjaga dan memelihara alam semesta ini, serta memberikan rejeki yang melimpah. “Bwee Gwee mempunyai arti yang luas, tidak hanya untuk umat Tri Dharma, melainkan untuk masyarakat pada umumnya,” ujarnya. Ia menganggap tahun ini merupakan tahun kebangkitan Indonesia karena pemerintah benar-benar mengayomi masyarakatnya sehingga tercipta situasi wilayah tetap aman, damai dan tenteram. Sikap toleransi antar umat beragama, kata dia, juga semakin baik sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Pada 2020, dia optimitis, negara ini bisa membangun lebih baik di banding dengan periode sebelumnya. Rombongan kirab Bwee Gee yang dimulai pukul 10.30 WIB itu, tetap dinantikan warga yang memadati sepanjang tepi jalan yang menjadi rute kirab. Daya tarik acara tersebut, selain adanya arak-arakan kiem sien (arca suci), juga dimeraihkan dengan liong dan barongsai, serta ritual tang sien (menyakiti diri) yang diperankan umat Tridharma dari sebuah klenteng. Berdasarkan sejarah, munculnya Bwee Gee dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, disebutkan sebagai rasa terima kasihnya kepada seorang pejabat negara (kepala pajak) yang jujur, bersih, dan bijaksana, bernama Hok Tik Cing Sien. Karena Kebijaksanaannya, rakyat sangat menghormati dan mencintainya. Atas kebijaksanaan dan kejujurannya itu, Hok Tik Cing Sien diangkat Dhi Kong/Tuhan Yang Maha Esa menjadi Dho Tee Kong atau Dewa Bumi yang diberi tugas menjaga dan memelihara alam sekitar. Oleh karena itu, setiap menjelang Imlek, Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hok Hien Bio Kudus menggelar perayaan Bwee Gee sebagai ungkapan terima kasih atas karunia Dewa Bumi dalam menjaga alam sekitar sepanjang tahun.(jwn4/ant)