Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 6 Januari 2020

BPN Kota Semarang Tahun Ini Targetkan 10.000 Sertifikat Melalui PTSL

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Memperoleh kepastian hukum, itulah yang sedang digalakan Pemerintah Pusat dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang hak milik tanah. Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemerintah mengupayakan pada tahun 2025 semua tanah di Indonesia bersertifkat. Sesuai nawacita bahwa pembangunan dimulai dari desa (Pinggiran). Kali ini Kota Semarang pada tahun 2019 lalu telah menerbitkan sebanyak 4000 lebih sertifikat tanah dari program PTSL tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 ditargetnya 10.000 sertifikat tanah dalam kembali diterbitkan melalui program yang sama. “Untuk saat ini ada sekitar 50.000 bidang tanah yang belum tersertifikat, jika 10.000 sertifikat dapat kami terbitkan pada tahun 2020 melalui PTSL maka sisanya sekitar 40.000 bidang. Rencananya kami akan audensi dengan Pemkot Semarang supaya 40.000 bidang tersebut dapat di tanggung anggarannya dari APBD karena sebenarnya PTSL itu kewajiban anggarannya dari pemerintah sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya apapun dalam penerbitan sertifikat tanah kecuali biaya pra PTSL sesuai undang-undang yakni Rp150 ribu. Biaya tersebut diperuntukan untuk patok, materai dan kelengkapan dokumen lainnya,” ungkap Kepala BPN Kota Semarang Sigit Rahmawan Adhi. Menurutnya PTSL menganut pendaftaran seluruh tanah didesa maupun kelurahan yang kemudian dilakukan pengukuran secara lengkap baik yang mengajukan pendaftaran maupun yang tidak.  PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Untuk tahun 2020 pihaknya berencana manargetkan 10.000 sertifikat di dua kecamatan yakni Mijen dan Gunung Pati. Pihaknya berharap pada tahun 2020 masyarakat Kota Semarang memanfaatkan dengan baik program PTSL tersebut karena semua biaya ditanggung pemerintah kecuali biaya pra yang hanya Rp150 ribu. Selain itu syaratnya pun mudah yakni Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat tanah, yang bisa berupa Leter C, Akta Jual Beli, Akta Hibah, atau Berita Acara Kesaksian, dan lainnya. Kemudian Tanda batas tanah yang terpasang. Namun perlu diingat tanda batas tanah ini sudah harus mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.Harus menunjukan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Terakhir adalah Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta. “Kami harapkan masyarakat memanfaatkan betul program PTSL di tahun 2020 ini, syaratnya mudah manfaatnya banyak,” pungkasnya.(jwn5)

Jateng Kirim 100 Sukarelawan Bantu Banjir Jakarta-Jabar

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberangkatkan 100 sukarelawan dari berbagai unsur untuk membantu penanganan pascabanjir di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemberangkatan sukarelawan gabungan ke dua provinsi yang dilanda banjir tersebut dilakukan Ganjar usai menggelar apel pagi bersama di halaman kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin. Sukarelawan gabungan itu juga terdiri atas unsur BPBD kabupaten/kota, PMI, Tagana, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. “Kemarin kita sudah mengirimkan logistik, hari ini, kami kirimkan personel dengan harapan mereka dapat membantu menyelesaikan hal-hal yang ada di lokasi banjir itu. Mereka orang-orang hebat dan terlatih, pasti bisa mendayagunakan kemampuannya di lokasi bencana,” kata dia. Ia menjelaskan para sukarelawan tersebut akan ditugaskan ikut membantu penanganan pascabanjir di Jakarta dan Jabar selama satu minggu, namun apabila masih dibutuhkan, maka bisa saja diperpanjang waktu penugasan. “Mereka akan di sana selama seminggu, sambil kita evaluasi apakah harus diperpanjang atau tidak. Nanti akan terus kami komunikasikan,” ujarnya. Orang nomor satu di Jateng itu, menegaskan pengiriman bantuan, baik logistik maupun sukarelawan ke Jakarta dan Jabar, sebatas misi kemanusiaan karena saat Jateng dilanda tanah longsor besar di Banjarnegara beberapa tahun lalu, bantuan dari seluruh Indonesia juga mengalir. “Bencana ini mengasah kepekaan dan kesolidan kita bersama. Semoga, kemarahan rakyat dapat kita reduksi dengan pengiriman bantuan ini sehingga akan mengurangi orang mencaci, memaki atau membuli. Mari kita saling tolong menolong sebagai anak bangsa,” katanya. Kepada para sukarelawan yang berangkat, Ganjar berpesan agar dapat menjaga nama baik Jawa Tengah dan diminta tidak merepotkan pihak Jakarta dan Jabar serta harus siap lahir batin. “Saya percaya anda semua adalah orang yang terlatih. Segera membantu, jangan lupa laporkan perkembangan secara rutin. Ini tidak hanya cerita menolong, namun akan menjadi ibadah anda semuanya,” katanya. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sudaryanto menambahkan 100 sukarelawan akan dibagi menjadi dua, yakni 50 personel diperbantukan di Jakarta, sedangkan sisanya di Jawa Barat. “Tidak menutup kemungkinan nanti mereka akan dipindahkan ke lokasi lain apabila memang dibutuhkan. Misalnya saat Jakarta sudah selesai, maka tim Jakarta akan dipindahkan untuk membantu yang ada di Jabar,” ujarnya. (jwn5/ant)

Pusat Studi Bencana LPPM UNS Tekankan Pentingnya Sistem Peringatan Dini Antisipasi Banjir

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menekankan pentingnya sistem peringatan dini banjir (Integrated Flood Early Warning System/iFEWS) untuk mengantisipasi risiko banjir di wilayah Indonesia. “Termasuk di DKI Jakarta. Dengan dipasangnya sistem iFEWS ini harapannya Pemprov DKI Jakarta dapat memantau tinggi muka air sungai hingga intensitas air hujan,” kata Sorja Koesuma, peneliti di Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS, di Solo, Senin. Ia mengatakan bahwa iFEWS meliputi empat sensor, termasuk sensor untuk mengukur tinggi air sungai dan sensor pendeteksi tinggi air waduk atau embung penampung limpasan air dari hulu, alat pengukur curah hujan, dan sensor muka air tanah. Data-data dari keempat sensor tersebut, menurut dia, bisa digunakan untuk menakar tingkat bahaya. “Dengan demikian dapat ditentukan level bahaya dari seluruh daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari hulu ke hilir di Jakarta. Level bahaya yang dapat digunakan dalam iFEWS ada empat level, yaitu normal, siaga, waspada, dan awas,” katanya. Pemerintah yang wilayahnya rawan menghadapi banjir pada musim penghujan seperti DKI Jakarta, menurut dia, bisa memasang iFEWS untuk menekan jumlah korban dan kerugian material akibat bencana banjir. Selain pemasangan iFEWS, Sorja menjelaskan, penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) dan rencana kontijensi (Renkon) banjir juga sangat penting untuk sinergi daerah di sepanjang aliran sungai. “Terdapat 13 sungai yang melewati Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta. Setelah dokumen tersusun maka setiap kabupaten dan kota yang dilalui sungai harus komitmen untuk melaksanakan RPB dan Renkon bila terjadi banjir,” katanya. “Pada prinsipnya permasalahan banjir tidak bisa dilaksanakan di daerah hulu atau hilir saja tetapi juga harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” ia menambahkan. (jwn5/ant)

Meski Ombak Besar, Aktivitas Lelang Ikan TPI Pekalongan Masih Normal

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Aktivitas lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selama sepekan terakhir ini masih normal meski kondisi di perairan Laut Jawa dan sekitarnya terjadi ombak besar. Kepala TPI Kota Pekalongan Mochtar Sanusi di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa produksi ikan yang dilelang di TPI rata-rata mencapai 40 ton ikan per hari atau setara Rp400 juta. “Aktivitas lelang selama awal pekan pertama Januari 2020 masih normal. Saat ini saja ada 2 kapal jenis fisher dan 2 truk pengangkut ikan membongkar untuk dilelang di TPI,” katanya. Ia mengatakan jika intensitas curah hujan yang cukup tinggi terus mengguyur di wilayah setempat dikhawatirkan akan mempengaruhi produksi lelang ikan karena akan terjadi pengendapan lumpur (sedimentasi) pelabuhan pantai. “Dampak pendangkalan lumpur ini maka kapal besar tidak bisa masuk ke pelabuhan sehingga tidak bisa membongkar hasil tangkapan ikan untuk dilelang di TPI. Tentunya, hal itu akan berpengaruh terhadap produksi lelang ikan,” katanya. Terkait dengan pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) 2019 dari sektor perikanan, Mochtar mengatakan bahwa hingga akhir Desember 2019 hanya tercapai Rp5,26 miliar atau setara 14.994 ton ikan dari target sebesar Rp5,6 miliar. Kendati demikian, kata dia, pencapaian target PAD 2019 terjadi peningkatan jika dibanding PAD tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp4,7 miliar atau setara 10.980 ton ikan. “Oleh karena, kami berharap target PAD 2020 yang ditetapkan sebesar Rp6,1 miliar bisa terealisasi. Kami tetap optimistis meski target PAD 2019 belum bisa tercapai namun target 2020 sebesar Rp6,1 miliar bisa tercapai,” katanya. (jwn5/ant)

Anni Siap Kerahkan 500 Kapal Besar Nelayan Amankan Perairan Natuna

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) menyatakan siap mengerahkan sekitar 500 kapal besar nelayan untuk mencari ikan sekaligus ikut membantu TNI dalam pengamanan perairan Natuna. “Ada hampir 500 kapal nelayan berukuran besar, di atas 100 GT yang siap masuk ke Natuna melakukan penangkapan ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam rangka mengamankan batas teritorial NKRI,” kata Ketua Umum Anni, Riyono, dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Senin. Ia menegaskan bahwa kedaulatan laut merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia sehingga para aktivis kelautan dan nelayan Indonesia siap ke Natuna untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI. Situasi perairan Natuna saat ini, menurut dia, memanas menyusul pengawasan armada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengawal kapal nelayan mereka ketika mencari ikan di perairan Natuna yang keberadaannya diakui oleh PBB masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Protes pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada RRT sampai saat ini belum mampu menghentikan aktivitas kapal Tiongkok di Natuna. RRT masih membiarkan kapal-kapal pencari ikan beserta kapal pengawasnya berada di kawasan itu. Menurut Riyono, aktivitas kapal-kapal nelayan dan kapal pengawas RRT di perairan Natuna tersebut sama saja memprovokasi Indonesia. Selain provokasi yang bisa menyulut implikasi politik dan ekonomi, menurut informasi Riyono, pelanggaran batas teritorial tersebut ternyata juga diikuti dengan ulah nelayan Tiongkok yang memakai pukat harimau, sesuatu yang dilarang di Indonesia. “Ini menambah runyam masalah sengketa,” kata Riyono yang juga politikus PKS tersebut. Anni mendukung langkah pemerintah melayangkan protes keras kepada RRT. Anni juga mendukung aksi TNI yang melakukan patroli sekaligus memberi ancaman terhadap nelayan dan kapal RRT yang memasuki wilayah Natuna. “Kami akan menggalang kekuatan nelayan Indonesia seperti HNSI, KTNA, dan organisasi nelayan lokal untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk pengerahan kapal-kapal besar nelayan ke Natuna. Nelayan juga akan demo ke Kedubes RRT,” kata Riyono Ia menyatakan pada hari Senin (6/1) nelayan Indoinesia berdialog dengan Menkopolhukam Mahfud MD. “Prinsipnya, nelayan siap membantu pemerintah, 500 kapal siap menuju Natuna,” kata Suyoto, Koordinator Dialog dengan Menkopolhukam, seperti dikutip Riyono. (jwn5/ant)

Polresta Banyumas Akui Masih Kekurangan Personel

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, Jawa Tengah, masih kekurangan personel untuk memenuhi kebutuhan ideal Polresta Banyumas, kata Kepala Polresta Banyumas Komisaris Besar Polisi Whisnu Caraka. “Kami akan mengajukan penambahan kepada pemerintah karena untuk Polresta Banyumas kemungkinan memang ada kekurangan yang harus ditambah,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin. Kapolresta mengatakan hal itu kepada wartawan usai Upacara Serah Terima Jabatan dan Pengambilan Sumpah Wakapolresta, Pejabat Utama, dan Kapolsek Jajaran Polresta Banyumas di halaman Markas Polresta Banyumas. Kendati demikian, dia mengakui pengajuan penambahan personel untuk Polresta Banyumas membutuhkan proses. “Idealnya (personel Polresta Banyumas) 2.220 orang, kalau sekarang sekitar 1.000 orang,” ungkapnya. Menurut dia, pihaknya tidak bisa memastikan kapan pemenuhan kebutuhan personel yang ideal untuk Polresta Banyumas itu dapat tuntas. “Tapi yang jelas, kemampuan kami, mau, tidak mau, kita paksa untuk lebih profesional. Dalam artian, meskipun dengan kekurangan yang ada, kita akan tetap profesional, dan kita akan meningkatkan itu,” ujarnya menegaskan. Terkait dengan serah terima jabatan, Kapolresta mengatakan pergantian pejabat merupakan sesuatu yang wajar, namun khusus untuk Polresta Banyumas setelah dinaikkan tipenya dari Kepolisian Resor itu wajib ada hal-hal yang memang baru. Dalam hal ini, kata dia, Wakil Kepala Polresta harus memiliki pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) sehingga harus dilakukan pergantian. Menurut dia, tahapan berikutnya kemungkinan akan dilakukan pengukuhan dari masing-masing Kepala Satuan maupun Kepala Bagian yang rencananya akan dikukuhkan pada hari Selasa (7/1). “Seperti Kabag Sumda (Sumber Daya), Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor), mereka yang dinilai memenuhi syarat, berarti mereka akan kita kukuhkan,” katanya. Dia mengharapkan para pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan. Sementara bagi pejabat lama, kata dia, pihaknya menyampaikan terima kasih karena mereka rata-rata menjabat lebih dari tiga bulan sehingga punya peran dalam kenaikan tipe Polres Banyumas menjadi Polresta Banyumas. Disinggung mengenai pangkat untuk Kepala Polsek di wilayah hukum Polresta Banyumas, dia mengatakan bagi Polsek urban dijabat oleh Komisaris Polisi, sedangkan Polsek plural dijabat oleh Ajun Komisaris Polisi. Menurut dia, pihaknya masih melihat perkembangan terkait dengan kemungkinan adanya penambahan jumlah Polsek urban di wilayah hukum Polresta Banyumas. Berdasarkan data, di wilayah hukum Polresta Banyumas saat ini ada empat Polsek urban, yakni Polsek Purwokerto Timur, Polsek Purwokerto Selatan, dan Polsek Purwokerto Utara. Sementara jabatan yang diserahterimakan terdiri atas Wakapolresta Banyumas dari Kompol Davis Busin Siswara kepada AKBP Kristanto Yoga Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Pengkajian Lingkungan Strategis (Subbagjianlingstra) Bagian Pengkajian Lingkungan (Bagjianling) Biro Pengkajian dan Strategi (Rojianstra) Staf Operasional Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kompol Davis Busin Siswara selanjutnya menjabat Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas menggantikan AKP Dodiawan yang mengemban jabatan baru sebagai Kasatlantas Polres Blora, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Selanjutnya Kepala Bagian Perencanaan Polresta Banyumas diserahterimakan dari Kompol Sulistyo Dwi Cahyono kepada Kompol Ike Yulianty yang sebelumnya menjabat Kabag Perencanaan Polres Kebumen, Polda Jateng. Kompol Sulistyo Dwi Cahyono selanjutnya menjabat Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polresta Banyumas menggantikan AKP Kusnadi yang mengemban jabatan baru sebagai Kapolsek Karanganyar, Polres Kebumen. Jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas diserahterimakan dari AKP Agung Yudiawan kepada AKP Berry yang sebelumnya menjabat Perwira Unit (Panit) 2 Unit 1 Subdirektorat 5 Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng. AKP Agung Yudiawan selanjutnya menjabat Kepala Unit 4 Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng. Jabatan Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Banyumas diserahterimakan dari AKP Suprijadi kepada AKP Wahyono yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Pengendalian Operasi Bagian Operasi Polresta Banyumas. AKP Suprijadi selanjutnya menjabat Kapolsek Wangon, Polresta Banyumas, menggantikan Kompol Sutrisno Utomo yang mengemban jabatan baru sebagau Bhayangkara Penyelia Bidang Operasi Polresta Banyumas. Jabatan Kepala Satuan Reserse Narkoba diserahterimakan dari AKP Gunawan Widodo kepada Kompol Edhy Purwanto yang sebelumnya menjabat Tenaga Pendidik Muda 12 Sekolah Polisi Negara Polda Jateng. AKP Gunawan Widodo selanjutnya menjabat Kapolsek Purwojati, Polresta Banyumas, menggantikan AKP Jamaluddin Hasibuan yang mendapat tugas baru sebagai Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Sumber Daya Polresta Banyumas. Jabatan Kapolsek Purwokerto Timur diserahterimakan dari Kompol Rojak kepada Kompol Nooryadhi yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Sistem dan Manajemen Bagian Strategi dan Manajemen Biro Perencanaan Polda Jateng. Kompol Rojak selanjutnya menjabat sebagai Tenaga Pendidik Muda 12 Sekolah Polisi Negara Polda Jateng. (jwn5/ant)

Aktris Ria Irawan Meninggal Dunia

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Indonesia, aktris Ria Irawan dikabarkan meninggal dunia pada Senin pagi, setelah berjuang melawan kanker. Kabar meninggalnya Ria Irawan diketahui dari sebuah kicauan akun twitter sutradara sekaligus komika Ernest Prakasa. “Baru dapat kabar dari Mbak @dewiirawan13, Mbak @RiaIrawan tersayang sudah berpulang. Selamat jalan Mbak Ria yang baik, sampai jumpa lagi,” tulis Ernest Prakasa. Sebelumnya, Ria Irawan mengidap penyakit kanker kelenjar getah bening stadium empat dan sempat dinyatakan sembuh. Ria pertama kali divonis menderita kanker endometrium pada 2014. Dia sembuh setelah menjalani berbagai pengobatan seperti kemoterapi dan radiasi. Tiga tahun berselang, sel kanker dalam tubuhnya kembali aktif dan penyakit itu kambuh. Sang aktris dirawat lagi ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSCM pada September 2019 akibat sel kanker yang kembali muncul di tubuhnya. Dia pun kerap mengabarkan kondisi terkininya melalui unggahan di akun Instagram pribadi. (jwn5/ant)