Jowonews

Hari: 7 Januari 2020

Curah Hujan Naik, TNI-Polri Batang Giatkan Patroli Daerah Rawan Bencana

oleh

BATANG, Jowonews.com – Kepolisian Sektor Limpung bersama Komando Rayon Militer Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menggiatkan patroli ke sejumlah titik rawan bencana seiring dengan meningkatnya intensitas curah hujan. Kepala Polsek Limpung AKP Donni Krestanto di Batang, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan patroli ini sebagai wujud tanggap Polri dan TNI, serta implementasi perintah Presiden Jokowi mengantisipasi bencana alam. “Kita selalu siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. Oleh karena itu kita terus melakukan patroli ke sejumlah lokasi rawan bencana,” katanya. Bagi warga yang berada di wilayah rawan bencana, terutama di wilayah dataran tinggi selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya longsor. Menurut dia, sejumlah daerah yang dinilai rawan bencana antara lain Desa Lobang, Ngalian, dan Sukorejo. “Kita tingkatkan patroli ke beberapa wilayah rawan bencana dengan mengendarai sepeda motor trail. Kami berharap warga juga selalu waspada dan melaporkan secepatnya apabila terjadi bencana alam,” katanya. Ia mengimbau bagi warga yang memiliki rumah di bawah tebing harus meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih cukup tinggi sehingga rawan menimbulkan longsor. “Mari bersama-sama tingkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. Bagi warga yang memiliki tempat tinggal di bawah tebing, kami berharap waspada saat turun hujan lebat,” katanya. Komandan Koramil Limpung Kapten Infanteri Nur Rofik mengatakan kegiatan patroli bersama ini sebagai bentuk kebersamaan dan sinergi TNI dengan Polri dalam menjalan tugas. (jwn5/ant)

Nelayan Rembang Siap Jaga Kedaulatan di Natuna Dengan Jaminan Keamanan

oleh

REMBANG, Jowonews.com – Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menyatakan kesediaannya mencari ikan hingga ke Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan catatan mendapatkan jaminan keamanan selama melaut. “Kami berharap saat berangkat ke Pulau Natuna hingga pulangnya mendapatkan pengawalan. Termasuk saat mencari ikan juga mendapatkan jaminan keamanan menyusul situasinya yang sedang memanas,” kata Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Suyoto di Rembang, Selasa. Selain meminta jaminan keamanan, dia juga berharap, pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang bersedia berangkat melaut ke Natuna. Nelayan juga meminta adanya jaminan bahwa nelayan setempat juga tidak merasa tersinggung dengan kehadiran nelayan dari Pantura karena sebelumnya nelayan lokal memang tidak menerima kehadiran nelayan dari luar daerah. Ia mengakui masih menunggu hal itu dari pemerintah sehingga rencana keberangkatan ke Pulau Natuna juga belum disosialisasikan kepada nelayan. Rencananya, lanjut dia, memang ada sekitar 400-an kapal dengan ukuran di atas 80 gross ton dari Kabupaten Rembang yang siap berangkat melaut ke Pulau Natuna. Sebelumnya, beberapa nelayan dari Kabupaten Rembang memang ada yang sudah pernah melaut ke Pulau Natuna dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Untuk menuju Pulau Natuna yang saat ini situasinya tengah memanas dengan Negara China, membutuhkan waktu antara delapan hingga 10 hari, sehingga mulai berangkat hingga mendapatkan hasil tangkapan serta pulang ke Rembang setidaknya membutuhkan waktu sebulan. “Hasil tangkapan bisa dijual di Pontianak atau dibawa pulang ke Rembang karena saat ini semua kapal sudah dilengkapi dengan ruangan pendingin ikan agar ikannya tidak mudah rusak,” ujarnya. (jwn5/ant)

PAD Kota Magelang Naik Selama 5 Tahun Terakhir

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Upaya Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, memberikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara optimal kepada masyarakat membuat pendapatan asli daerah (PAD) setempat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, kata Sekretaris Daerah Pemkot Magelang Joko Budiyono. “PAD dari perusda (perusahaan daerah) jumlahnya tidak sedikit. Namun, pemerintah tidak mencari keuntungan dari PAD ini, melainkan semata demi kesejahteraan masyarakat yang kian meningkat. Jadi yang harus dibenahi, selain mencapai target, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dikesampingkan,” katanya dalam keterangan tertulis di Magelang, Jateng, Selasa. Ia meminta jajaran perusda, BUMD, badan layanan umum daerah, dan sektor lainnya mengikuti tren kenaikan itu dengan cara meningkatkan fungsi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Magelang, PAD 2015 mencapai Rp186.677.410.081, pada 2016 mencapai Rp220.315.848.702, pada 2017 mencapai Rp233.557.714.356, pada 2018 mencapai Rp247.964.020.565, dan pada 2019 mencapai Rp262.180.829.382. Joko Budiyono menyatakan setiap tahun Pemkot Magelang menempuh berbagai upaya strategis dan kebijakan guna meningkatkan PAD. Hasil capaian 108,06 persen dari target PAD 2019, tidak terlepas dari sejumlah pemasukan, antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. “Meskipun tidak punya sumber daya alam, Kota Magelang mampu konsisten menaikkan PAD-nya selama lima tahun terakhir. Ini membuktikan jika kebijakan yang ditempuh sudah sesuai jalur,” ujarnya. Ia juga mengajak organisasi perangkat daerah, BUMD, dan sektor lainnya memiliki jiwa entrepreneur, terlebih pada tahun ini kegiatan “Magelang Moncer Serius 2020” sudah digulirkan untuk mendongkrak jumlah wisatawan dan lama tinggal pengunjung. Ia mengharapkan kegiatan selama setahun itu memiliki dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat Kota Magelang. Kepala BPAD Kota Magelang Wawan Setiadi mengemukakan kesadaran masyarakat membayar pajak berkontribusi positif dalam pencapaian target PAD, dengan salah satu buktinya berupa realisasi penerimaan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) yang meningkatkan setiap tahun. Kesadaran warga membayar pajak, ujarnya, juga dipengaruhi ketersediaan fasilitas yang memadai dan kebijakan tepat ditempuh pemkot. Ia mencontohkan masyarakat mendapatkan kemudahan membayar pajak yang bahkan BPKAD menyediakan fasilitas pembayaran berbasis digital atau pelayanan web. “Fasilitas ini memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran secara efektif, efisien, dan transparan. Wajib pajak dapat membayar pajak melalui anjungan tunai mandiri (ATM), transfer, internet banking, maupun mobile banking. Ini juga untuk meningkatkan transaksi nontunai dalam pembayaran pajak,” ujarnya. Perolehan PAD Kota Magelang yang bersumber dari PBB-P2 sejak pelimpahan ke Pemkot Magelang mulai 2013 terus mengalami peningkatan signifikan. Pada awal pelimpahan tersebut, dari target Rp3.500.000.000 realisasinya Rp4.045.994.427, pada 2014 dari target Rp3.700.000.000 tercapai Rp4.737.426.899, pada 2015 dari target Rp4.044.000.000 tercapai Rp5.125.582.290, pada 2016 dari target Rp4.737.426.000 tercapai Rp5.52.47.605. Pada 2017 dari target Rp5.600.000.000 terealisasi Rp6.436.000.000, pada 2018 dari target RpRp 5.700.000.000 tercapai Rp6.223.101.481, sedangkan pada 2019 dari target Rp6 miliar dengan jatuh tempo 30 September 2019, realisasinya Rp6.463.688.124. Jumlah itu, katanya, belum terhitung selama tiga bulan terakhir karena baru akan diketahui pada bulan kedua tahun 2020, dengan prediksi kenaikan persentase di atas 110 persen. (jwn5/ant)

Atap Empat Ruang Kelas SD Palebon Semarang Roboh

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Atap empat ruang kelas SD Negeri Palebon 01, Kota Semarang, Selasa dinihari, roboh diduga akibat rangka bangunan tidak kuat menahan guyuran hujan di wilayah tersebut selama beberapa waktu terakhir. Kepala SD Negeri 01 Palebon Rudy Haryanto, Selasa, membenarkan peristiwa nahas tersebut. Menurut dia, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi di luar jam belajar mengajar itu. “Dikabari penjaga sekolah, kejadiannya sekitar pukul 03.03 WIB,” katanya. Empat atap ruang kelas yang berada di lantai 2 gedung SD Negeri Palebon itu masing-masing kelas 5A, 5B, 6A, dan 6B. Ruang kelas itu biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sekitar 160 siswa. Untuk proses belajar mengajar selanjutnya, kata dia, para siswa akan bergantian menggunakan ruang kelas. “Untuk kelas 3 dan 4 dibuat masuk siang,” katanya. Sementara itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, polisi memasang garis polisi di sekitar bangunan yang rusak sambil menunggu penyelidikan mengenai penyebab pasti kejadian itu. (jwn5/ant)

Polisi Periksa 34 Saksi Terkait Korupsi Dana Desa Tlogowero

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Kepolisian Resor Temanggung memeriksa 34 saksi kasus dugaan korupsi dana desa senilai Rp500 juta di Desa Tlogowero, Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP M. Alfan Armin di Temanggung, Selasa, mengatakan tim tindak pidana korupsi Reskrim telah memeriksa sejumlah saksi, terdiri atas perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. “Kami terus memeriksa sejumlah saksi, dan mendalami keterangan yang sudah ada,” kata Alfan. Ia menuturkan di antara saksi telah mengakui korupsi dana desa tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan total kerugian negara sedikitnya Rp500 juta. Alfan menyampaikan uang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keuntungan individu mereka yang terlibat. “Jadi uang tersebut dibagi. Mereka mengetahui dan berencana menggunakan dana desa untuk kepentingan individu,” katanya. Dalam praktiknya mereka bermufakat membuat laporan fiktif atas penggunaan dana desa. Setelah pada 2016 berhasil menggunakannya, mereka mengulanginya kembali pada 2017 dan 2018. Menurut dia, tersangkanya nanti lebih dari satu orang mengingat pengguna adalah bersama-sama. Pihaknya akan segera menggelar rekonstruksi kasus dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Temanggung. Ia menyebutkan telah menyiapkan sejumlah pasal untuk menjerat para pelaku, antara lain pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jwn5/ant)