Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 10 Januari 2020

Izin 11 Penyelenggara Umrah Dicabut Kemenag, Berikut Daftarnya

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Agama mencabut izin operasional 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah M Arfi Hatim. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, Arfi mengatakan sanksi pencabutan izin diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan, 11 PPIU tersebut tidak melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW). Padahal, kata dia, sertifikasi BPW bagi PPIU menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Menurut dia, Pasal 48 ayat 4 PMA 8/2018 mengatur paling lama satu tahun sejak diundangkannya peraturan itu PPIU wajib memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata. Jika tidak bisa dipenuhi, maka pada ayat 5 mengatur sanksi izin operasional PPIU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Sampai batas akhir yang telah ditentukan di tahun 2019, mereka tidak menyerahkan sertifikat BPW. Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan, izin operasionalnya dicabut,” katanya. Arfi mengatakan sejak PMA 8 Tahun 2018 terbit, PPIU diberikan waktu satu tahun untuk melakukan sertifikasi sebagai BPW. Ketentuan itu, kata dia, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Regulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi BPW. Berikut data 11 PPIU yang dicabut izinnya: 1. PT Madani Mitra Mulia 2. PT Kayangan Mandiri Utama 3. PT Witami Prabuana Cipta 4. PT Arhas Bugis Tour & Travel 5. PT Arthayu Jeanan Lintasbuana 6. PT Alharam Wisata Illah 7. PT Hijau Tumbuh Kembang 8. PT Fahmul Fauzy 9. PT Kalam Imran Farok Tours 10. PT Praba Arta Buana Utama 11. PT Fatuha Amanah Wisata Insani (jwn5/ant)

Perusahaan Jepang Softbank Tertarik Berinvestasi Pembangunan Ibu Kota Baru

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Perusahaan multinasional asal Jepang, Softbank, tertarik kerja sama pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. “Konsep kota pintar dengan teknologi terbaru, kota hijau, dan juga pengembangan artificial intelegent itulah yang kami tertarik untuk dukung,” kata Presiden Softbank Masayoshi Son di halaman Istana Negara, Jakarta pada Jumat. Kendati demikian, perusahaannya belum menentukan jumlah investasi yang akan diberikan. Softbank akan menyusun sejumlah potensi kerja sama dalam pembangunan ibu kota yang berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu. Sementara itu, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap nilai investasi yang ditawarkan angkanya mencapai miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia, jelas Luhut, akan menghitung rasionalitas dari potensi investasi itu. “Jadi tidak sekedar kami hanya menerima uang, tapi kita juga ingin dana itu punya return yang bagus,” kata Luhut. Luhut mengungkap Softbank dapat mendukung investasi untuk pembangunan sarana pendukung ibu kota baru. “Softbank itu masuk di semua capital. Tapi memang khusus pembangunan gedung pemerintah dibiayai oleh state budget (APBN). Tapi nanti semua pendukungnya itu bisa nanti oleh Softbank,” jelas dia. Masayoshi telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta membahas potensi kerja sama Indonesia-Jepang. Dalam pertemuan itu, Masayoshi menjelaskan pihaknya “melirik” sejumlah potensi kerja sama proyek pembangunan yang akan dilakukan Indonesia, salah satunya pembangunan ibu kota. (jwn5/ant)

Bukan Ditenggelamkan, Menteri Edhy Nyatakan Kapal Pencuri Ikan Bisa Dimanfaatkan Nelayan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa kapal pencuri ikan yang ditangkap di berbagai kawasan perairan nasional dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk untuk nelayan di Tanah Air. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan kapal-kapal hasil tangkapan yang sudah memiliki ketetapan hukum dapat diberikan kepada nelayan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Berdasarkan data, KKP pada era kepemimpinan Edhy Prabowo hingga Desember 2019, berhasil menangkap tujuh kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. “Kapal ini akan diserahkan ke Kejaksaan. Karena banyak sekali kampus-kampus ini punya jurusan perikanan, kenapa nggak saya serahkan ke sana. Atau misalnya nanti kita serahkan ke koperasi nelayan. Kan bisa,” ungkap Edhy. Edhy Prabowo memastikan pula bahwa kapal-kapal hasil tangkapan itu akan diberikan kepada pihak-pihak yang tepat. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pemberian kapal tepat sasaran dan dikelola dengan benar. Sebanyak tujuh kapal ikan asing ilegal yang telah dilumpuhkan itu terdiri dari satu kapal berbendera Malaysia, tiga kapal berbendera Filipina dan tiga kapal berbendera Vietnam. Jumlah itu, ujar dia, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu antara Oktober-Desember yang hanya menangkap tiga kapal ikan asing ilegal. “Sampai saat ini KKP di era saya sudah tangkap tujuh kapal dengan tiga kejadian. Pertama di Bitung, lalu Selat Malaka, dan ketiga hari ini. Ini semua terjadi karena kerja sama di lapangan dengan masyarakat yang spontan memberikan masukan,” ucapnya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menyatakan solusi untuk mengatasi masuknya kapal ikan asing di kawasan perairan nasional adalah meningkatkan anggaran pengawasan hingga penguatan sinergi antarlembaga terkait. “Peningkatan anggaran, kuantitas dan kualitas SDM, armada pengawasan dan sinergi kelembagaan,” kata Abdul Halim kepada Antara ketika ditanyakan mengenai solusi permasalahan kapal ikan asing di Jakarta, Selasa (31/12). Halim mengingatkan bahwa pada saat ini terjadi penurunan anggaran PSDKP di Ditjen PSDKP KKP antara tahun 2018-2019, yang berimbas kepada menurunnya jumlah hari pemantauan di laut, dari 145 hari menjadi 84 hari. Ia menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara lain dengan memperbaiki tingkat perencanaan pengawasan di laut, mulai dari analisa ancaman di setiap WPP-NRI, mekanisme penanganan yang diperlukan, dan kebutuhan ideal anggarannya. “Sinergikan anggaran di antara kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan di laut,” katanya. Abdul Halim mengungkapkan Vietnam sudah sejak lama “memanfaatkan” sumber daya laut di perairan Indonesia, terlebih di saat pengawasan di laut kita kendor. (jwn5/ant)

Kemensos Telah Salurkan RP15 Miliar Bantuan ke Korban Bencana Banjir

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyalurkan bantuan senilai hampir Rp15 miliar untuk mendukung penanganan dampak banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan Jabodetabek dan Banten pada awal tahun. “Saat ini kurang lebih hampir Rp15 miliar termasuk untuk santunan ahli waris korban meninggal,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara di Jakarta, Jumat. Kementerian Sosial antara lain menyalurkan bantuan berupa logistik penanggulangan bencana, makanan siap saji, beras, selimut, tenda, peralatan kebersihan, dan perlengkapan sekolah ke daerah banjir di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dan Lebak, Banten. Saat meninjau posko induk penanggulangan bencana Kemensos di Gedung Cawang Kencana Jakarta, Menteri Sosial mengatakan bahwa saat ini Kemensos masih memiliki stok logistik dengan nilai total Rp22 miliar.   Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Rachmat Koesnadi menjelaskan, stok logistik sejak awal tahun sudah dikirim ke gudang-gudang logistik di provinsi dan kabupaten/kota untuk stok penyangga supaya bisa segera disalurkan saat bencana terjadi. Kemensos punya tiga gudang logistik regional, yakni gudang logistik di Palembang untuk wilayah Sumatera, gudang logistik di Bekasi untuk wilayah Jawa, dan gudang logistik Makassar untuk wilayah Indonesia timur. Guna menghadapi kemungkinan terjadinya bencana selama musim penghujan, Kemensos juga menyiagakan posko induk penanggulangan bencana untuk merespons cepat setiap kejadian bencana. (jwn5/ant)

Zakat lewat Potongan Gaji, Pemerintah Diminta Dengarkan Keberatan ASN

oleh

PATI, Jowonews.com – Pemerintah diminta mendengarkan keberatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan rencana penerapan zakat profesi 2,5 persen karena dimungkinkan masih menuai keberatan dari kalangan ASN, kata Anggota DPR RI Marwan Jafar. “Jangan sampai mereka menjadi terpaksa karena sempat tersebar informasi, mekanisme pengumpulannya melalui pemotongan gaji bulanan mereka,” ujarnya di Pati, Jumat. Selain itu, kata dia, kebijakan tersebut juga perlu disosialisasikan, termasuk kriteria golongan eselon yang diwajibkan, akad zakat, dari kalangan ASN Muslim, serta dasar sukarela juga harus dilakukan secara terbuka. Dengan kebijakan zakat 2,5 persen, kata Marwan Jafar yang pernah menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu, ada konsekuensinya karena zakat tidak lagi bersifat opsional seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta harus sesuai dengan ketentuan syariah. “Banyak juga kalangan ASN yang menghendaki mekanismenya bukan dengan pemotongan gaji, tetapi mereka secara sukarela menyerahkan zakat profesi dari gajinya. Dengan catatan, ketika nisab atau kriteria minimal penghasilan terpenuhi,” ujarnya menirukan harapan sebagian ASN. Para ASN, lanjut politisi dari PKB itu, juga berharap ada pertimbangan bagi pembayar zakat profesi bisa dikurangkan terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan. Sumber di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan, potensi pengumpulan zakat nasional sebesar Rp232,9 triliun atau 1,57 persen dari PDB. Untuk pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) yang baru masuk ke Baznas pada 2018 baru mencapai Rp8,1 triliun, sementara jumlah pengumpulan ZIS di Indonesia selama lima tahun terakhir telah tumbuh rata-rata 26,64 persen. Artinya, cara-cara pengumpulan sampai pelaporan kepada para muzakki atau pembayar zakat, wajib pula dilakukan secara transparan karena Baznas akan mengelola dana umat dalam hal ini para ASN yang sangat besar.  (jwn5/ant)

Pegawai Pemkab Pekalongan Diwajibkan Bersarung Batik Tiap Jumat

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mewajibkan seluruh pegawainya setiap Jumat mengenakan sarung batik dalam upaya melestarikan batik dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. “Sesuai disposisi Bupati Pekalongan pada nota dinas bernomor 065.5/03 per 3 Januari 2020 tentang penggunaan pakaian dinas, maka pada hari ini semua ASN berpakaian sarung batik,” kata Sekretaris Daerah Pekalongan Mukaromah Syakoer di Pekalongan, Jumat. “Pakaian dinas yang baru, untuk pria yaitu baju koko warna putih, bawahan sarung batik, peci hitam, dan sepatu atau sandal selop. Kemudian, bagi wanita, berbaju berwarna putih, bawahnya kain batik, sepatu, atau sandal selop,” ia menambahkan. Sebelumnya, menurut ketentuan mengenai pakaian dinas, setiap Jumat aparatur sipil negara diminta mengenakan baju koko putih dan celana hitam bagi laki-laki serta atasan putih dan rok hitam untuk perempuan. Pada masa awal pemberlakuan aturan mengenai pengenaan sarung batik, Mukaromah mengatakan, Pemerintah Kabupaten masih memaklumi kalau masih ada yang belum menaati. “Surat edaran pemakaian sarung batik kan baru kemarin sore, jadi jika ada ASN yang belum bisa menggunakan sarung batik maka kami maklumi namun pada hari Jumat selanjutnya wajib memakai,” katanya. (jwn5/ant)

Warga Hanyut Banjir Grobogan Ditemukan Meninggal Dunia

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Seorang warga Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, yang hanyut saat banjir melanda daerah tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Jumat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang Aris Sofingi mengatakan bahwa Sutrisno (36), yang hanyut saat banjir melanda Grobogan pada Kamis (9/1), jasadnya ditemukan oleh warga sekitar setelah banjir surut. “Ditemukan warga di sekitar areal persawahan,” katanya. Tim pencari dan penolong kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Sutrisno hanyut saat dia bersama tiga warga Rowosari lainnya dalam perjalanan dari rumah menuju jalur rel kereta api untuk mencari ternak bebek yang hilang. Saat mereka melewati areal persawahan banjir susulan tiba-tiba datang. Banjir itu menghanyutkan Sutrisno. Tiga orang lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berpegangan pada batang pisang. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Fasilitasi Pelatihan Wirausaha Bagi Mantan Napi Teroris

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal memfasilitasi para mantan narapidana teroris untuk berwirausaha dengan memberikan pelatihan keterampilan sehingga bisa produktif. “Para mantan narapidana teroris akan kita latih membuat pakan ternak, makanan ringan, maupun bermacam kerajinan tangan. Dinas Koperasi dan UKM akan membantu memfasilitasi pelatihan, termasuk membantu mengurus izin produk industri rumah tangga (PIRT) dan sertifikat halal,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Jawa Tengah, Jumat. Gus Yasin sapaan akrab Wagub Jateng mengatakan siapapun bisa mengikuti pelatihan berbagai keterampilan dan wirausaha, termasuk para narapidana teroris yang sudah bebas dari tahanan serta menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian hidup berbaur dengan masyarakat. “Kalau sementara ini sudah ada yang beternak kambing dan budi daya lele, itu sudah bagus. Nanti bisa dikembangkan dengan membuat pakan ikan, membuat kue, dan makanan ringan, juga kerajinan lainnya. Selain diberikan pelatihan membuat makanan juga dilatih bagaimana pengemasan hingga pemasarannya,” ujarnya. Ketua Yayasan Gema Salam Jack Harun menjelaskan bahwa yayasan yang diasuhnya merupakan wadah bagi mantan narapidana teroris yang ada di wilayah Jawa Tengah, di mana terdapat 40 mantan narapidana teroris yang sudah kembali ke NKRI dan hidup bersama keluarganya masing-masing. “Tujuan kami mengunjungi Pak Wakil Gubernur Taj Yasin untuk menindaklanjuti perihal pemberdayaan para mantan narapidana teroris. Kami berharap ada pelatihan yang mengarah ke ekonomi produktif, karena para mantan narapidana teroris juga harus bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” katanya. Selama ini, kata dia, anggota Yayasan Gema Salam membudidayakan kambing, sapi, dan ikan lele secara mandiri. Bahkan membuat kerajinan blangkon khas Jateng secara otodidak atau tanpa ada pelatihan khusus sehingga dengan adanya pelatihan dari pemerintah provinsi, diharapkan para mantan narapidana teroris lebih kreatif dan menghasilkan produk yang inovatif sehingga banyak diminati masyarakat. “Selain pelatihan wirausaha, kami juga berharap adanya koperasi untuk mengakomodasi berbagai produk hasil karya anggota dan bisa mengikuti pameran sehingga produk kami banyak peminat,” ujarnya. (jwn5/ant)