Jowonews

Hari: 13 Januari 2020

Kuota Pupuk Bersubsidi di Temanggung Berkurang, Petani Kekurangan Pupuk

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dalam tiga tahun terakhir terus berkurang, kata Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, Harnani Imtikamdari. Harnani di Temanggung, Senin, mengatakan sebelumnya kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Temanggung selalu di kisaran 22-24 ribu ton per tahun. Kemudian pada 2018 berkurang menjadi sekitar 20 ribu ton, selanjutnya tahun 2019 kuota pupuk berkurang lagi menjadi 18 ribu ton, dan di tahun 2020 ini kuota pupuk bersubsidi hanya mencapai sekitar 15 ribu ton. “Kuota pupuk bersubsidi berkurang karena harga produksi pupuk di pabrik makin lama makin naik, sementara nilai subsidi dari APBN tetap, jadi otomatis formulasinya makin lama makin berkurang,” Harnani. Ia menuturkan atas kondisi berkurangnya kuota pupuk bersubsidi tersebut, diprediksi petani akan mengalami kekurangan pupuk. Harnani menyampaikan seringkali petani juga menggunakan pupuk secara berlebihan, tidak sesuai rekomendasi yang diberikan dinas pertanian, sehingga pupuk menjadi kurang. Menurut dia, sebagian petani masih memupuk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan rekomendasi pemupukan tanaman. “Misalnya petani punya lahan 1 hektare, biasanya direkomendasikan 250 kilogram pupuk urea, namun petani kadang kalau tidak 500 kilogram tidak merasa cukup,” katanya. Padahal, katanya jumlah pupuk banyak tidak berpengaruh ke produksi. Dalam pemupukan yang penting berimbang kadar N dan P. “Tetapi banyak orang menganggap pupuk ZA untuk tanaman tembakau kadarnya harus lebih banyak, kemudian untuk tanaman padi pupuk urea lebih banyak. Padahal, dalam memupuk tanaman mestinya kadar N, P maupun ZA seimbang akan lebih efektif untuk pertumbuhan karena masing-masing mendapat bagian, untuk akarnya dan untuk vegetatifnya,” katanya. (jwn5/ant)

Bupati Banjarnegara Ajak Warga Intensifkan Siskamling Saat Puncak Musim Hujan

oleh

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah Budhi Sarwono mengajak seluruh warga di wilayah setempat untuk mengintensifkan siskamling pada saat puncak musim hujan guna mendukung upaya pengurangan risiko bencana. “Mari bersama-sama kita tingkatkan kewaspadaan dini dengan mengaktifkan kegiatan siskamling, terutama di malam hari pada saat puncak musim hujan ini,” katanya di Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin. Dia mengatakan, dengan mengintensifkan kegiatan siskamling maka berbagai informasi mengenai kondisi lingkungan dan potensi bencana dapat segera tersampaikan secara cepat ke seluruh pihak terkait. Selain itu, dia juga mengajak masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. “Selalu tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan selalu bersikap tanggap bencana,” katanya. Apalagi, kata bupati, sejumlah desa yang ada di Banjarnegara merupakan wilayah rawan bencana tanah longsor. “Misalkan saja kemarin ini baru terjadi bencana longsor di wilayah Desa Slatri Kecamatan Karangkobar, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan mengakibatkan tebing tinggi longsor dan materialnya menutup akses jalan provinsi,” katanya. Karena itu, dia meminta mayarakat untuk selalu waspada terutama saat terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang cukup lama. “Hujan lebat dalam waktu yang cukup lama itu dikhawatirkan dapat memicu bencana tanah longsor, angin kencang, dan juga banjir,” kata  Budhi Sarwono. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Arief Rahman menambahkan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan bencana tanah longsor yang ada di wilayah itu. “Kami telah melakukan pemetaan untuk mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang rawan bencana, khususnya bencana tanah lonsor,” katanya. Dia menyebutkan, pada saat ini ada lima kecamatan yang mendapatkan perhatian khusus karena dikhawatirkan rawan tanah longsor. Lima kecamatan tersebut adalah Wanayasa, Banjarmangu, Susukan, Pagentan dan juga Punggelan, demikian Arief Rachman. (jwn5/ant)

Fraksi PKS DPR Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Fraksi PKS DPR RI secara resmi mengusulkan pembentukan Pantia Khusus (Pansus) terkait persoalan PT. Asuransi Jiwasraya, untuk mengungkap secara tuntas persoalan yang ada di perusahaan BUMN tersebut. “Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati. Dengan mengucap Bimisllahirrahmanirrahmi, Fraksi PKS DPR mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya,” kata anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Usulan tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke 7 DPR dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020. Dia mengatakan, spektrum yang luas dan kompleksitas pada sektor keuangan beserta pasar modal menjadi alasan kuat untuk segera dibentuk Pansus. Menurut dia, Pansus Jiwasraya itu nantinya terdiri dari Komisi XI terkait soal keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait penegakan hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). “Yang lebih penting adalah pansus bukti bahwa negara hadir melindungi rakyatnya. Pansus adalah bukti keseriusan DPR sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya,” ujarnya. Menurut dia, mekanisme Pansus juga akan tepat untuk memastikan pemenuhan keadilan dan hak bagi nasabah masyarakat kecil Jiwasraya dan mengawal penegakan hukum agar adil dan akuntabel. Anis menjelaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan PT Asuransi Jiwasarya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara senilai Rp13,7 triliun. Selain itu menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap bahwa ada indikasi kerugian negara yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sekitar Rp10,4 triliun dari aktivitas transaksi saham dan reksadana 2018. Dia menduga, kasus Jiwasraya merupakan bentuk “fraud” yang terorganisasi dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks. Karena itu Anis menilai kasus tersebut harus diungkap secara transparan dan akuntabel termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan saham terkait. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Paripurna DPR, menyatakan usulan Fraksi PKS untuk membentuk Pansus Jiwasraya akan ditampung dan dibahas kemudian. “Usulan dari PKS akan ditampung dan dibicarakan dalam kesempatan yang disediakan untuk soal Pansus Jiwasraya,” kata Dasco. (jwn5/ant)

Polisi Terus Kejar Napi yang Kabur dari Rutan Boyolali

oleh

BOYOLALI, Jowonews.com – Anggota Satuan Reskrim Polres Boyolali terus melakukan pengejaran terhadap narapidana Budiono alias Cipto (19), warga Dukuh Ngebleng, Desa Lembu, Kecamatam Bancak, Kabupaten Semarang yang kabur dari Rutan Kelas IIB Boyolali. “Kami masih mencari tempat persembunyian Napi Budiono yang menjalani hukuman kasus pencurian dengan pemberatan, sejak kabur dari Rutan Boyolali, pada Jumat (10/1) hingga sekarang,” kata Kasat Rekrim Polres Boyolali AKP Mulyanto, di Boyolali, Jateng, Senin. Menurut Mulyanto petugas mengejar Napi Budiono hingga keluar kota yakni daerah Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang atau dekat dengan rumah tempat tinggal yang bersangkutan. “Budiono ini, dijerat kasus pencurian dengan pemberatan dengan tempat kejadian perkara (TKP) di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali,” katanya. Mulyanto mengatakan pihaknya setelah mendapatkan informasi kaburnya seorang Napi di Rutan Kelas IIB Boyolali, pada Sabtu (11/1), dan kemudian ke lokasi melakukan penyelidikan. Napi itu, diperkirakan kabur dari rutan sekitar pukul 16.15 WIB. Napi tersebut sedang mengambil air dan membuang sampah di kompleks dalam Rutan. Napi itu, diduga melihat situasi penjaga sedang lengah, dia berupaya kabur dengan memanjat pagar besi sebelah barat dekat wartel. “Kami dalam pencarian napi kabur itu, bekerja sama dengan Polres daerah lain karena diduga kaburnya ke luar Kota Boyolali. Namun, polisi hingga sekarang belum menemukan napi itu,” katanya. Sebelumnya, Kepala Rutan Kelas IIB Boyolali, Muhammad Ali mengatakan Narapidana Budiono merupakan narapidana yang tersangkut kasus pencurian. Napi Budiono seperti biasanya, mendapatkan tugas untuk mengangkat air dari bak penampungan di dalam blok untuk memasukkan ke kamar. Menurut dia, ada satu narapidana Rutan Kelas IIB Boyolali yang kabur, tetapi pihaknya melakukan pencarian sudah berkoordinasi dengan Polres Boyolali. Budiono diduga kabur dengan memanjat pagar besi sebelah barat Rutan. Dia berjalan di atas kanopi ke arah barat. Petugas Rutan yang sedang berjaga mengetahui kejadian itu, langsung melakukan pengejaran. Namun, petugas kehilangan jejak kaburnya napi tersebut. (jwn5/ant)

Kesepakatan Indonesia-UEA Jadi ‘Deal’ Terbesar dalam Sejarah

oleh

ABU DHABI, Jowonews.com – Kesepakatan yang dihasilkan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) dengan 16 kerja sama terbagi 5 kerja sama antara pemerintah dan 11 kerja sama antara pelaku usaha disebut sebagai deal terbesar dalam sejarah Indonesia. “Ini istilahnya Presiden kepada Putra Mahkota adalah satu deal terbesar dalam sejarah Indonesia dalam waktu singkat di Timur Tengah yakni UEA,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Emirates Palace Hotel Abu Dhabi, Minggu malam usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan agenda kenegaraan di Istana Qasr Al Watan. Adapun perjanjian kerja sama tersebut terdiri atas 5 perjanjian antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Selain itu, terdapat pula 11 perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar 22,89 miliar dolar AS atau sekitar Ro314,9 triliun. Selain kerja sama ekonomi, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadikan UEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat, dan penuh toleran. “Kalau teknis mengenai jumlah investasi tadi banyak BUMN mengenai chemical dan sebagainya (terlibat),” kata Luhut. Untuk itu ia bersama Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Menteri Luar Negeri LP Marsudi serta pihak lain terus bekerja secara koordinatif dalam merealisasikan kerja sama secara konkret antara dua negara. “Saya ditunjuk Presiden (untuk mengetuai tim kerja sama) tapi sebetulnya ini pekerjaan ramai-ramai, jadi berhasil pun ini sebetulnya ini adalah kerja sama tim yang bisa menyelesaikan to be precise hanya waktu 7 bulan,” katanya. Ia menegaskan faktanya belum ada kesepakatan dengan nilai kerja sama sebesar itu yang diselesaikan pembahasannya dalam waktu relatif singkat. “Belum pernah ada deal sebesar itu,” kata Luhut. (jwn5/ant)