Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 14 Januari 2020

Blangko KTP Elektronik 2020 Diprioritaskan untuk Empat Kategori Pencetakan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memprioritaskan 16 juta keping blangko KTP elektronik yang tersedia pada 2020 untuk empat kategori pencetakan. “Yang pertama prioritasnya untuk pemilik KTP elektronik pertama kali, anak-anak berusia 17 tahun,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Selasa. Prioritas selanjutnya, kata Zudan, yakni bagi warga terdampak bencana alam yang kehilangan atau KTP elektronik milik mereka mengalami kerusakan akibat bencana. “Pelayanan yang terkena bencana alam dilakukan dengan memberikan kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, dan tidak dipungut biaya. Layanannya juga diberikan secara terus-menerus tidak dibatasi waktu apabila terjadi bencana,” kata dia. Prioritas berikutnya bagi warga yang telah melakukan perekaman data elektronik kependudukan dan memiliki surat keterangan, atau warga yang data KTP elektroniknya siap cetak. Keempat, blangko diprioritaskan untuk penggantian dengan surat keterangan karena hilang, rusak, atau terjadi perubahan data kependudukan. “Blangko KTP elektronik ini tidak diprioritaskan untuk pemekaran RT, RW, kelurahan, desa, sampai provinsi, perubahan nama daerah atau jalan. Blangko tidak diperuntukkan bagi perubahan wilayah administrasi,” ucapnya. Jika blangko juga diperuntukkan bagi pemohon karena perubahan wilayah administrasi, menurut Zudan, jumlah yang tersedia pada tahun ini tidak akan cukup karena asumsi kebutuhan blangko jika terjadi pemekaran wilayah mencapai 41 juta keping. “Jadi, kita kekurangan sekitar 25 juta keping kalau semuanya mendapat prioritas. Selain itu, bagi KTP elektronik yang tertulis masa kedaluwarsa, itu juga tidak perlu diganti karena tetap berlaku,” ujarnya. (jwn5/ant)

Mulai Pertengahan Tahun 2020, Pemerintah Tidak Lagi Beri Subsidi Gas Melon

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa pada semester II tahun ini pemerintah akan menghentikan subsidi pada harga elpiji tiga kilogram (gas melon). “Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji tiga kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan, ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait skema penyaluran agar tepat sasaran. “Berbagai sektor terkait setuju untuk elpiji tiga kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak,” ucapnya. Ia mengemukakan beberapa skema yang muncul untuk penyaluran subsidi, yakni dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan. “Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR code. Nanti yang beli elpiji tiga kilogram langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan,” paparnya. Penyaluran subsidi yang tepat sasaran, menurut dia, akan menghemat anggaran subsidi elpiji hingga 15 persen. “Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal,” ucapnya. Nantinya, Djoko Siswanto mengatakan, harga elpiji tiga kilogram sesuai dengan harga pasar seperti elpiji 12 kilogram. “Elpiji 12 kilogram, tinggal dibagi 3 atau 4 saja, nanti kita lihat,” ujarnya. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mohammad Hidayat menambahkan elpiji tiga kilogram yang disalurkan ke masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun. “Ke depan, subsidi bukan pada komoditasnya, tapi pada penerima yang berhak, pada orang yang berhak sehingga saving makin besar,” ujarnya. (jwn5/ant)

DPD RI Kritik Pemborosan Kertas Surat Suara Jelang Pilkada

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Abdul Kholik ingin mengurangi pemborosan kertas surat suara menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. “Ada kurang lebih 32,5 persen setiap kali Pilkada, itu kertas terbuang. Itu sudah pasti itu. Apalagi kalau ada yang 50 persen, itu separuhnya terbuang. Jadi itu kesia-siaannya itu harus dipikirkan,” kata Agus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite I DPD RI Jakarta, Selasa. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh anggota DPD RI agar bisa ikut menyuarakan hal yang sama di dalam pembahasan revisi UU Pilkada bersama Pemerintah dan DPR RI. Ia menekankan kepada anggota Komite I DPD RI yang hadir di dalam RDP umum DPD RI bahwa tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana meyakinkan ketiga pihak tadi dengan substansi argumen yang kuat. “Pengalaman saya di Badan Legislasi, kalau proses (revisi) UU itu tidak semua ngejelimet, ada yang satu-dua minggu selesai. Artinya dalam beberapa hal, sepanjang kita bisa meyakinkan ketiga pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Legislatif), dengan substansi kuat, bisa jadi revisi ini tidak rumit-rumit sekali begitu,” tutur Kholik. Senada dengan Kholik, Ketua Komite I DPD RI Teras Narang menekankan bahwa apa yang menjadi kebutuhan dalam revisi UU Pilkada harus diprioritaskan daripada apa yang menjadi keinginan masing-masing anggota. “Tadi kalau kita dengar, ada banyak hal yang perlu kita revisi. Tapi dengan kendala waktu ini, kami mengharapkan betul dari bapak-bapak sekalian berkenan untuk memberikan semacam poin-poin penting berkaitan dengan masalah yang akan kita lakukan revisi itu,” kata Narang. Pada saatnya nanti ketika Komite I DPD RI memberikan masukan, ia ingin masukan itu diserap dengan baik oleh pemerintah maupun DPR RI. “Karena spirit kami ini ingin berbuat, kami tidak melihat kapasitas kami bagaimana, kewenangan apa, yang penting bagi kami adalah memberikan sesuatu,” ujar Narang. (jwn5/ant)

Sosiolog Sebut Keraton Agung Sejagat Punya Pola Mirip Pembentukan Aliran Kepercayaan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Klaim Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah memiliki pola yang sama seperti kelompok yang berusaha membentuk aliran kepercayaan baru tapi menggunakan bentuk lain untuk mendapatkan kredibilitas dan menghindari label sesat, ujar sosiolog Rissalwan Habdy Lubis. “Ini pendekatannya bukan sosiologis administratif tapi supranatural dan spiritual. Jadi dasar dia mengklaim sebagai kerajaan adalah dia mungkin mendapat insight (wawasan) berupa kekuatan supranatural tertentu atau dia mendapat akses dengan katakanlah sumber-sumber supranatural tertentu katakanlah seperti benda atau kitab,” ujar akademisi Universitas Indonesia itu ketika dihubungi di Jakarta pada Selasa. Sebelumnya seorang pria bernama Totok Santosa Hadiningrat asal Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendirikan keraton yang diberi nama Keraton Agung Sejagat. Keraton itu banyak dibicarakan setelah menggelar acara Wilujengan dan Kirab Budaya. Dalam kelompok itu Totok diberi gelar Sinuwun dengan istrinya dipanggil Kanjeng Ratu. Menurut informasi, ada sekitar 450 orang yang menjadi pengikut keraton tersebut, yang mengklaim sebagai kekaisaran dunia dan merupakan penerus dari Majapahit. Pola-pola kelompok itu, menurut Rissalwan, mirip dengan pembentukan sekte dan kelompok agama yang menghebohkan Indonesia beberapa waktu lalu. Rissalwan menyebut pola pembentukan kelompok itu serupa dengan Lia Eden dan Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar yang membentuk aliran kepercayaan baru. “Saya kira ini bentuknya sama seperti sekte keagamaan hanya wujudnya dia buat lebih kepada formal, ada simbol-simbol berupa negara atau kerajaan,” ujar dia. Alasan membungkusnya dengan bentuk formal, tegas Rissalwan, salah satunya adalah untuk mungkin menghindari label sesat dan dikenai tuduhan penistaan agama. Keraton Agung Sejagat, kata dia, bisa jadi mencampur ritual agama dalam upacara-upacara formal yang ada di keraton yang dia dirikan tersebut. Unsur budaya bisa dilihat dari budaya Jawa yang berusaha direngkuh oleh pendiri kelompok itu sedangkan supranatural bisa dilihat dari ketika mengklaim sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di dunia. (jwn5/ant)

Menteri Teten Minta Prosedur Kepengurusan Sertifikat Halal UKM Gratis Dipermudah

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah berencana menggratiskan kepengurusan sertifikat halal untuk usaha kecil dan mikro (UKM), namun Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta agar prosedur pembuatan sertifikat halal dipermudah. “Khusus untuk sertifikat halal sudah ada keinginan untuk digratiskan bagi UKM dengan omzet Rp1 miliar ke bawah. Itu banyak menolong, tapi harus ada penyederhanaan prosedur,” kata Teten ditemui usai rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa. Menurut Teten, gratisnya kepengurusan sertifikat halal untuk UKM dapat membantu pelaku usaha di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan mendata jumlah usaha mikro dan kecil yang akan mendapatkan fasilitas gratis tersebut. Teten menambahkan dengan penyederhanaan prosedur, maka usaha menengah dan besar juga dapat memperoleh sertifikat halal dengan mudah, kendati biaya bukan merupakan kendala bagi mereka. “Sebenarnya kalau usaha menengah dan besar tidak masalah dari segi biaya. Tapi harus cepat,” tukas Teten. Diketahui, pemerintah bakal memberi insentif dengan menggratiskan tarif sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil. Pemberian insentif ini sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Selain itu, proses administrasi hingga mendapatkan sertifikasi halal juga akan dipermudah. Adapun skema dan besaran anggaran subsidi anggaran yang diberikan pemerintah bakal bergantung pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (jwn5/ant)

Ma’ruf Amin Ingatkan Kepala Daerah Tidak Gunakan Kekuasaan Politisnya dalam Mutasi Pegawai

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menggunakan kekuasaan politisnya dalam memenuhi kepentingan pribadi seperti memutasi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa alasan yang kompeten. “Jangan sampai karena bupatinya ganti, kemudian digeseri semua itu. Penempatan itu harus sesuai dengan kompetensinya,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menerima audiensi PNS penerima Penghargaan ASN Tahun 2019 di Kantor Wapres Jakarta, Selasa. Mutasi PNS akibat kepentingan politik kepala daerah hanya akan menyebabkan kinerja birokrasi semakin buruk sehingga berdampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wapres Ma’ruf pun meminta secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo untuk menindak tegas praktik nepotisme tersebut, baik di pusat maupun daerah. “Saya kira Pak Menteri PANRB, jangan ada perubahan pimpinan akibat pilkada yang kemudian merusak kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan politik. Jadi mereka (ASN) harus benar-benar terjamin,” ucap Wapres menegaskan. Wapres mengatakan mutasi tanpa pertimbangan kompetensi pegawai tersebut pernah terjadi di suatu daerah, yakni kepala pasar menjadi kepala sub-dinas pendidikan. Sehingga, kompetensi minim yang dimiliki pegawai tersebut membuat pelayanan pendidikan menjadi lemah. “Dulu ada cerita kepala pasar menjadi kepala sudin pendidikan, sehingga antara pasar dan pendidikan kan jadi tidak nyambung,” imbuhnya. Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf dalam menanggapi keluhan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) peraih Penghargaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019, Aldiwan Haira Putra dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam audiensi tersebut, Aldiwan menyampaikan adanya praktik mutasi PNS di pemda yang tidak mempertimbangkan aspek kompetensi pegawai bersangkutan. Aldiwan merupakan lulusan IPDN yang kini bekerja di Pemkab Empat Lawang, Sumatera Selatan. Dia mendapatkan penghargaan sebagai PNS terbaik kategori The Future Leader lewat program sosialnya bertajuk Internet Gratis untuk Masyarakat Terpencil. (jwn5/ant)

Harga Cabai Masih Tinggi di Pasar Manis Purwokerto

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Harga beberapa jenis cabai di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bertahan tinggi setelah mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari petani. Dari pantauan di Pasar Manis, Selasa, harga cabai rawit merah dalam satu pekan terakhir masih bertahan pada kisaran Rp70.000 per kilogram setelah mengalami kenaikan dari Rp65.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar naik menjadi Rp65.000 per kilogram setelah bertahan pada kisaran Rp55.000 per kilogram dalam satu pekan sebelumnya, sedangkan harga cabai merah keriting dalam satu pekan terakhir bertahan pada kisaran Rp60.000 per kilogram setelah naik dari Rp55.000 per kilogram. “Kalau harga cabai rawit hijau masih berfluktuatif karena awal pekan lalu sempat mencapai kisaran Rp42.000-Rp43.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp32.000-Rp33.000 per kilogram, sekarang naik lagi menjadi Rp37.000-Rp38.000 per kilogram,” kata salah seorang pedagang sayuran dan bumbu dapur, Yuni. Dia mengaku terpaksa menyesuaikan kenaikan harga yang terjadi di tingkat pengepul atau pedagang besar yang dipicu oleh berkurangnya pasokan dari petani. Ia mengharapkan harga cabai tidak kian melonjak karena akan menyulitkan pedagang maupun konsumen. “Kalau harganya makin tinggi, daya beli masyarakat pun akan berkurang dan kami selaku pedagang juga akan kesulitan menjualnya. Kami pun terpaksa mengurangi stok karena khawatir tidak laku terjual hingga akhirnya membusuk,” katanya. Pedagang lainnya, Hamidah mengharapkan harga cabai tidak berfluktuasi karena pedagang akan merugi. “Bayangkan saja kalau sekarang kulakan dengan harga tinggi, kemudian selang satu-dua hari terjadi penurunan harga, kami terpaksa harus merugi dengan ikut menurunkan harga jual ke konsumen meskipun saat kulakan harganya masih tinggi,” katanya. (jwn5/ant)

Sejak Awal Tahun 2020, Banjarnegara Dilanda 25 Kali Tanah Longsor

oleh

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Kabupaten Banjarnegara sejak awal 2020 telah menghadapi 25 kejadian tanah longsor menurut pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Arief Rahman di Banjarnegara, Selasa, kejadian tanah longsor antara lain terjadi di tanjakan Sikelir, Kecamatan Wanayasa; jalur Sumberjo menuju Sidengok di Kecamatan Pejawaran; serta daerah permukiman di Dusun Sipreng, Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening. Selain itu ada tebing longsor di ruas jalan Ratamba menuju Batur serta tanah longsor di ruas jalan kabupaten di Karangnangka, Binangun, Karangkobar; ruas jalan kabupaten di Dukuh Alian, Desa Ambal, Karangkobar; dan Dukuh Gintung, Desa Binangun, Kecamatan Karangkobar. Tanah longsor juga terjadi jalur Gumelar menuju Karangkobar; permukiman warga di Dusun Sawalan, Desa Kalisat Kidul, Kalibening; dan  daerah permukiman Dukuh Sidamulya, Desa Leksana, Kecamatan Karangkobar. ​​​​​​​ ​​​​​​​”Sejak awal Januari tahun 2020 totalnya ada 25 kejadian longsor,” katanya. Ia mengatakan bahwa BPBD sudah memetakan daerah-daerah yang rawan menghadapi bencana alam, termasuk tanah longsor. Menurut dia, saat ini ada lima kecamatan yang mendapatkan perhatian khusus karena punya area yang rawan longsor, yakni Wanayasa, Banjarmangu, Susukan, Pagentan, dan Punggelan. (jwn5/ant)