Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 20 Januari 2020

Mobil DPC PDIP Kendal Diusir Satpol PP Berbuntut Panjang

oleh

KENDAL, Jowonews.com – Komisi A DPRD Kendal akhirnya memanggil Kepala Satpol-PP, Kesbangpol dan Bakeuda Kendal guna mengklarifikasi mencuatnya kasus pengusiran mobil DPC PDI Perjuangan yang diparkir di halaman komplek kantor Pemda Kendal. Klasifikasi dilakukan secara terbuka di ruang Paripurna DPRD Kendal, senin (20/1/2020) dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Munawir dan dihadiri seluruh anggota komisi A, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Kepala Satpol-PP Toni Ari Wibowo, Kepada Kesbangpol Marwoto, Kepala Bakeuda Agus Dwilestari, seluruh PAC PDI Perjuangan dan awak media. Munawir mengatakan, dilakukannya klarifikasi terhadap OPD terkait dilakukan agar semua masalah bisa terang benderang dan bisa diketahui secara utuh tanpa ada rekayasa. “Kalau kita mengikuti masalah ini di media sosial yang ada malah semakin panas dan semakin liar,” ucapnya. Diberitakan sebelumnnya salah satu kader PDIP Kendal, Intan Mayasari mendapat pengusiran saat memarkirkan mobil DPC PDIP di halaman komplek kantor Pemda Kendal oleh seorang oknum Satpol PP. Dalam klarifikasinya, Intan membantah jika terjadi pengusiran dan mengatakan yang terjadi hanya disuruh pindah tempat saja. “Tidak ada pengusiran, yang ada saya itu disuruh pindah tempat parkir saja,” kata Intan. Akibat dari kejadian yang akhirnya membuat gaduh ini, Intan sendiri meminta maaf kepada semua pihak atas apa yang dialaminya. Mendengar apa yang disampaikan Intan seperti itu, mantan Bupati Kendal yang Widya Kandi Susanti yang mengikuti jalannya acara tersebut langsung angkat bicara. “Mbak Intan jujur saja jangan takut dan jangan menutup-nutupi yang terjadi sebenarnya. Kemarin Mbak Intan saat kejadian kan telpon saya dan bilang diusir, kenapa sekarang berubah seperti ini,” tanya Widya. Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPC PDIP Kendal Suyuti. Disampaikan Suyuti, saat terjadinya kasus pengusiran mobil oleh oknum Satpol PP dirinya dikabari lewat telpon, namun karena Suyuti sedang menerima kunjungan Kapolres Kendal yang baru. “Saya itu tahu kabar itu sontak saya emosi. Bahkan usai jumatan saya masih emosi dan meminta sama Intan untuk menunjukkan orang yang mengusirnya. Saya berharap dalam kesempatan ini mbak Intan jujur dan jawab apa adanya,” tutur Suyuti. Hal yang sama juga disampaikan Sunoto selaku Ketua PAC Rowosari yang mengikuti jalannya rapat klarifikasi tersebut. “Mbak Intan jangan takut, semua PAC ada dibelakanmu,” ucapnya. Sementara, Kepala Satpolkar Kab. Kendal Toni Ari Wibowo dalam memberikan klarifikasi kejadian yang sempat memanas dengan membaca surat yang isinya sebagai berikut. Menanggapi kejadian yang menyebabkan adanya kesalahpahaman berkaitan prosedur kegiatan pengamanan obyek vital lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2020. Menunjuk Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal tanggal 14 Januari 2020 Nomor : 270 / 0045 / 2020 Perihal Pelaksanaan Netralitas ASN dan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020. Mendasari surat edaran diatas, Satpolkar Kabupaten Kendal melakukan sterilisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dilakukan dalam rangka menjaga netralitas dan kondusifitas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. langkah langkah tersebut diambil pasca masuknya mobil branding bakal calon Bupati ke lingkungan Setda Kendal. Khusus mobil resmi Partai Politik menjadi perkecualian karena keberadaan Partai Politik itu sendiri diakui oleh negara dan di Lindungi oleh Peraturan perundang-undangan. Pada hari jumat 17 Januari 2020 sekitar pukul 10.20 WIB datang mobil Partai PDIP dilingkungan Setda Kendal dan parkir di Gedung A. Salah Satu petugas piket Linmas mendatangi mobil tersebut dan bertemu pengendara atas nama Sdri Intan untuk ditanya maksud dan tujuannya, dan menurut pengakuan Sdri tsb akan mengurus pajak di Bakeuda. Petugas piket pagi menyarankan dengan santun untuk menggeser kendaraan di lokasi Parkir lain (dengan memberi alternative di depan gedung C atau jalan depan setda) mengingat parkir gedung A biasa dipakai untuk pegawai Setda,Bakeuda maupun BKPP. Rupanya saran dari petugas piket pagi tersebut mendapatkan reaksi lain dari sdri. Intan, Dihari yang sama sekitar pukul 14.30WIB ada orang yang mengaku bernama Arif datang ke Kantor Satpol PP dan Damkar yang ditemui petugas piket, untuk menanyakan perihal kasus di lingk Setda yang menurut pemahamannya ada kejadian pengusiran kendaraan PDIP. Dimalam harinya antara Pukul 21.00 WIB s/d 23.00 WIB, ada beberapa kelompok orang yang mengaku dari PAC PDIP mendatangi Pos Jaga Lingk Setda dan di temui oleh petugas piket malam, yang intinya mencari kantor satpol PP dan Damkar untuk meminta penjelasan kejadian tadi siang maupun mencari petugas piket pagi yang menurut mereka melakukan pengusiran. Menyikapi kejadian tersebut Kami selaku pimpinan di Institusi Satpol PP dan Damkar membuat surat klarifikasi kepada Ketua DPC PDIP dan kami kirimkan keesok harinya (18 Januari 2020), bahwa kejadian yang terjadi adalah kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran perintah. Secara institusi menyikapi kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran atas sterilisasi tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi internal guna perbaikan, dengan memberikan pembinaan (edukasi) dan berproses untuk pengenaan hukuman disiplin. Bahwa tidak benar adanya pengusiran kendaraan PDIP di lingk Setda, yang ada adalah permintaan menggeser parkir sesuai penempatan kendaraan. Tidak benar ada perintah dari Bupati Kendal atau Pejabat lainnya untuk melarang kendaraan Partai manapun masuk di lingkungan Setda. Selama ini terjalin hubungan yang harmonis antara Pemkab Kendal dengan Partai-Partai di Kabupaten Kendal, termasuk PDIP.(jwn5)

Seluruh PAC PDIP Kendal Akan Gelar Aksi

oleh

KENDAL, Jowonews.com – Aksi turun ke jalan yang sedianya digelar oleh seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-kabupaten Kendal Senin (20/1) ditunda. “Aksi kami tunda karena kami menghormati langkah teman-teman fraksi dan juga DPC yang menggelar rapat audensi terbuka dengan beberapa OPD terkait pengusiran mobil DPC PDI Perjuangan,” kata Sunoto mewakili dari seluruh PAC PDI Perjuangan se-kabupaten Kendal dalam konferensi pers usai mendengarkan rapat terbuka Komisi A di ruang Paripurna DPRD Kendal, senin (20/1). Awalnya pihaknya akan mengorasikan tuntutan dalam aksi yang direncanakan ada 3 tuntutan yakni, menolak Mirna Annisa mencalokan diri melalui PDI Perjuangan, tebang pilihnya penurunan baliho bacabup dan pengusiran mobil DPC PDI Perjuangan yang parkir di halaman komplek Pemkab Kendal. “Meski tidak puas dengan hasil audensi yang dilakukan teman-teman fraksi di Komisi A dengan beberapa OPD terkait pengusiran mobil DPC, kita tetap menghormati itu dan tuntutan dalam aksi yang beberapa hari lagi di gelar menjadi 2 tuntutan,” ujarnya. Dikatakan, sesuai kesepakatan bersama, semua PAC menolak dengan tegas jika Mirna Annisa mencalonkan diri melalui PDI Perjuangan dan menandatangani surat pernyataan sikap itu untuk disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. “Aksi yang akan kami gelar nunggu nanti setelah kami semua melakukan rapat dan kami juga memastikan aksi yang digelar berjalan santun dan tidak anarkis,” pungkasnya. (jwn5)

Kudus Galakkan Upaya Menemukan Kasus HIV/AIDS

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus meningkatkan upaya untuk menemukan kasus HIV/AIDS guna mencegah penyebaran infeksi virus perusak sistem kekebalan tubuh tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto mengatakan upaya penemuan kasus HIV/AIDS antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemeriksaan HIV/AIDS dan konseling. “Kami harapkan masyarakat juga bersedia melakukan tes HIV/AIDS sehingga bisa dilakukan pengobatan secara dini agar tidak menular ke orang lain,” katanya di Kudus, Senin. Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan HIV/AIDS terhadap 3.300 orang di Kudus dan menemukan satu orang yang diduga terinfeksi HIV. Menurut dia, Dinas semula menargetkan bisa menjaring 20.000 orang yang berisiko tertular HIV/AIDS dalam kegiatan pemeriksaan dan konseling, namun hingga akhir 2019 baru bisa memeriksa 3.300 orang. Kegiatan pemeriksaan dan konseling HIV/AIDS akan dilanjutkan tahun 2020 pada warga yang berisiko tertular HIV, utamanya pekerja yang jumlahnya sekitar 35.000 di Kudus. Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 13.700 set perlengkapan tes cepat untuk deteksi dini infeksi HIV. “Jika habis, kami masih bisa memanfaatkan (perlengkapan) rapid test (tes cepat HIV) di masing-masing puskesmas atau melakukan pengadaan pada APBD Perubahan 2020,” kata Joko. Targetnya, Joko mengatakan, kalau temuan kasus HIV/AIDS semakin banyak maka akan semakin banyak pula kasus yang ditangani sehingga risiko penularan bisa diminimalkan. “Sehingga target tahun 2027 tidak ada lagi angka baru kasus penularan virus HIV/AIDS, bisa dicapai,” katanya. (jwn5/ant)

Polisi Buru Pelaku Perusakan Ratusan Tanaman Kopi di Temanggung

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Kepolisian Resor Temanggung di Jawa Tengah terus memburu pelaku perusakan ratusan tanaman kopi di ladang Wono Kembang di lereng Gunung Prahu, Kecamatan Tretep, kata Kepala Polres Temanggung, AKBP Muhamad Ali. “Kami tetap terus berusaha, mencari titik terangnya pelaku karena tempat kejadian perkara cukup jauh dari permukiman sehingga agak kesulitan untuk mengungkapnya, terutama terkait saksi-saksi,” katanya, di Temanggung, Senin. Pada Senin (13/1) warga Desa Bendungan, Kecamatan Tretep, digegerkan karena 250 pohon kopi milik Sukiswo ditebas dan dirusak orang yang tidak diketahui identitas dan motifnya.  “Kami tetap berusaha dengan membuat tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut. Kami memeriksa dalam arti ada yang dituangkan dalam tulisan, ada juga yang sifatnya hanya wawancara saja,” kata Ali. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP M Alfan Armin, mengatakan telah telah memeriksa enam warga, tetapi belum menetapkan tersangka. “Penyidik masih terus mendalami keterangan yang diperoleh, kami belum menetapkan tersangka, bisa jadi pelaku bukan dari enam warga yang diminta keterangan. Di antara enam warga tersebut adalah pemilik lahan,” katanya. Ia menyampaikan untuk pelaku masih dalam penyelidikan, termasuk dugaan motif pengrusakan lahan kopi tersebut masih didalami. (jwn5/ant)

Wali Kota Tegaskan Tak Ada Minoritas dan Mayoritas di Semarang

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi menegaskan tidak ada kalangan minoritas dan mayoritas di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang warganya berasal dari berbagai etnis, agama, serta budaya. “Yang ada adalah satu keluarga besar yang ingin kotanya semakin maju, baik, dan hebat,” katanya saat menyampaikan pidato pada Malam Penganugerahan Gelar Tuk Panjang yang sekaligus menjadi penutup Pasar Imlek Semawis 2571 di Kota Semarang, Minggu (19/1) malam. Melalui momentum Tahun Baru Imlek 2571, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi ini mengajak semua lapisan masyarakat untuk bergerak bersama. Menurut dia, kedekatan Kota Semarang dengan kawan-kawan dari berbagai etnis tidak perlu diragukan lagi, meskipun perbedaan sudah ada sejak dulu. “Mari kita mulai hari ini tidak usah berdiskusi tentang kafir dan tidak kafir, mari kita rapatkan kembali barisan,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Hendi mengapresiasi Pasar Imlek Semawis yang sudah digelar sebanyak 17 kali dengan biaya mandiri. “Ini bukti kegigihan dari pengurus Kopi Semawis (Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata) dalam menggelar Pasar Imlek Semawis,” katanya. Sementara itu, Ketua Kopi Semawis Haryanto Halim mengakui perayaan Imlek tiap tahun di Indonesia maupun di Kota Semarang tidak lepas dari peran mendiang KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. “Pasar Imlek Semawis merupakan wujud dari toleransi antarumat beragama di Kota Semarang yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan budaya. Semoga Tahun Baru Imlek 2571 membawa keberlimpahan, keharmonisan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua,” ujarnya. Pada Malam Penganugerahan Gelar Tuk Panjang Pasar Imlek Semawis yang tahun ini mengusung tema Potehi, disajikan hidangan berupa edamame rebus dan kue keranjang kukus santan, sup lobak, nasi Kongbap, serta affogato. Pasar Imlek Semawis tahun ini digelar 17-19 Januari 2020 di Kawasan Pecinan Kota Semarang, tepatnya di Gang Pinggir hingga Jalan Wotgandul. (jwn5/ant)

Komisioner KPK Temui Pimpinan Komisi III DPR, Ada Apa?

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pimpinan KPK menemui Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin siang. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kedatangannya bersama pimpinan KPK yang lain dalam rangka silaturahmi dengan Pimpinan DPR DPR dan Pimpinan Komisi III DPR sehingga tidak masalah. “Boleh dong silaturahmi, roadshow ke mana-mana. Ke MPR boleh seperti yang lalu,” kata Firli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia enggan menjelaskan secara rinci kedatangannya menemui Pimpinan DPR dan Komisi III DPR, dan meminta para jurnalis bersabar menunggu hingga pertemuan tersebut selesai. Sementara itu menurut dia, terkait rekaman kamera pengawas yang menunjukkan bahwa Harun Masiku sudah ada di Jakarta, Firli akan menjelaskan setelah pertemuannya dengan Pimpinan DPR dan Komisi III. “Bisa bersabar? Nanti saya jelasin ya. Berikan kami kesempatan dulu untuk ke Komisi III DPR,” ujarnya. Sebelum menemui Pimpinan DPR, Firli dan rombongan sudah turun di lobi Nusantara III Kompleks DPR tempat pertemuan akan dilaksanakan, namun mereka kembali ke dalam mobil masing-masing lalu bergegas pergi. Tidak lama kemudian, rombongan Firli dan para komisioner KPK tersebut tiba di lobi Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, lalu berjalan menuju Gedung Nusantara III. Dalam kesempatan tersebut, Firli didampingi seluruh komisioner KPK kecuali Nawawi Pomolango yang tidak terlihat. Sementara itu, pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan para jurnalis tidak diperkenankan ke Lantai 3 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen tempat pertemuan itu berlangsung. (jwn5/ant)

KSPI Optimis Presiden Akan Tinjau Ulang Iuran BPJS Kesehatan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan rasa optimistisnya Presiden Jokowi akan meninjau ulang terkait iuran BPJS Kesehatan karena dinilai memberatkan kaum buruh serta masyarakat ekonomi menengah ke bawah. “Kami punya keyakinan Presiden dan pemerintahannya akan meninjau ulang iuran BPJS Kesehatan kelas tiga agar tidak dinaikkan,” kata Ketua KSPI Said Iqbal saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR DPR Jakarta, Senin. Dalam kesempatan itu, tokoh pergerakan kaum buruh tersebut juga mempertanyakan kenapa iuran BPJS Kesehatan kelas tiga tetap naik. Padahal, sebelumnya DPR memandang iuran kesehatan tidak perlu dinaikkan. Pria yang menjadi anggota tim perumus Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan itu menilai naiknya iuran BPJS Kesehatan kelas tiga seakan telah membohongi DPR RI. “Hanya satu, sudah ada komitmen dengan DPR lalu kenapa dibohongi yang seharusnya iuran BPJS Kesehatan kelas tiga tidak naik,” katanya. Oleh karena itu, secara tegas ia menyatakan KSPI dan kaum buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena memberatkan kalangan menengah ke bawah terutama kelas tiga. Ia mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini di depan Gedung MPR DPR dan DPD harus ditampung oleh para legislator. Karena, jika tidak kegiatan yang sama di tiap kota dan kabupaten di Indonesia akan terus berlanjut. Bahkan, hal itu tidak menutup kemungkinan bakal terjadi aksi pemogokan umum apabila pihak eksekutif dan legislatif lalai terhadap aspirasi yang disampaikan kaum buruh dan pekerja. Sebelumnya, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan pemberlakuan penuh Peraturan Presiden (Perpres) 75 tahun 2019 terkait penyesuaian iuran BPJS sudah disepakati oleh berbagai pihak terkait. Terkait hal-hal teknis yang berhubungan dengan kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU), BPJS Kesehatan mengaku memiliki banyak opsi. Untuk kelas satu apabila masyarakat merasa berat maka bisa turun ke kelas dua. “Kami BPJS Kesehatan membuka kesempatan seluas-luasnya dengan kemampuan masyarakat menyesuaikan dengan iuran kelas,” kata dia. (jwn5/ant)

Over Suplai, Pinsar Pedaging Kembali Keluhkan Harga Ayam Anjlok

oleh

SOLO, Jowonews.com – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) Pedaging kembali mengeluhkan anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak seiring dengan “over suplai” yang terjadi di lapangan. “Kami akan melakukan aksi demo lagi karena kondisi ini sudah terlalu lama. Sudah 17 bulan,” kata Ketua Pinsar Pedaging Jawa Tengah Parjuni di Solo, Senin. Ia mengatakan saat ini harga ayam hidup lepas kandang terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga pokok produksi (HPP). Menurut dia, saat ini harga ayam hidup lepas kandang di kisaran Rp13.500-14.500/kg, sedangkan HPP di angka Rp17.500-18.000/kg. “Sebetulnya jelang Natal 2019 harganya sempat mendekati HPP, yaitu sekitar Rp17.000/kg. Harapan kami paling tidak harga ini bisa bertahan hingga tahun baru, tetapi ternyata setelah Natal harga terus turun sampai sekarang,” katanya. Terkait hal itu, pihaknya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian. Meski demikian, sejauh ini hasilnya kurang memuaskan. “Dulu sempat disepakati akan ada pengurangan 7 juta bibit ayam yang ada di lapangan tetapi kenyataannya hanya dikurangi 5 juta ekor. Artinya kan Dirjen Peternakan tidak komitmen,” katanya. Ia mengatakan dengan anjloknya harga tersebut peternak rakyat terus mengalami kerugian, bahkan hingga ratusan juga rupiah. “Seperti saya saja, dalam satu bulan rata-rata bisa rugi sampai Rp200 juta. Kalau ini sudah berjalan selama 17 bulan, berapa besar kerugian saya,” katanya. Terkait hal itu, ia berharap pemerintah benar-benar bisa menjadi pengayom peternak kecil dan tidak terkesan propengusaha besar yang saat ini juga ikut memproduksi bibit ayam. “Sebagai bapak (pemerintah), ibaratnya kami ini anak ragilnya. Seharusnya kami dilindungi. Masa 17 bulan terus merugi,” katanya. Sementara itu, terkait dengan aksi demonstrasi akan dilakukan pada Rabu (22/1) di Kantor Kementerian Pertanian. Menurut dia, pada kegiatan tersebut kemungkinan juga akan dilakukan aksi bagi ayam secara gratis kepada masyarakat. (jwn5/ant)