Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 23 Januari 2020

Waspada Virus Corona, Bandara Adi Soemarmo Perketat Pemeriksaan

oleh

SOLO, Jowonews.com – Bandara Adi Soemarmo Surakarta berupaya mengantisipasi penyebaran virus Corona dengan menyiapkan alat thermal scan di jalur menuju gerbang imigrasi. “Sejak ramai pemberitaan wabah virus Corona, sampai sejauh ini belum ada temuan indikasi pendatang yang terjangkit virus masuk ke Solo,” kata Airport Operation and Safety Senior Manager Bandara Adi Soemarmo Goentoro di Solo, Kamis. Meski demikian, pihaknya tetap memantaunya sesuai dengan prosedur. Sebagaimana diketahui, virus Corona tengah merebak di Tiongkok. Sedangkan Bandara Adi Soemarmo sendiri memiliki penerbangan langsung dengan rute Solo-Kunming, Tiongkok. “Meski demikian, pemasangan alat thermal scan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penumpang dari Kunming tetapi juga untuk memastikan suhu tubuh seluruh penumpang dari penerbangan internasional secara keseluruhan,” katanya. Ia mengatakan pemasangan alat thermal scan sendiri sudah dilakukan sejak lama sebagai bagian dari prosedur kekarantinaan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Menurut dia, alat tersebut selalu aktif untuk memantau penyebaran virus dari luar negeri. Sementara itu, jika pada prosesnya diketahui ada penumpang yang terindikasi terjangkit virus tersebut, upaya yang dilakukan oleh pihak bandara adalah melakukan isolasi terhadap penumpang terkait untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. “Kalau terdekat dari sini ada Rumah Sakit Jogja Internasional Hospital (JIH). Yang pasti rumah sakit tersebut harus memiliki ruang isolasi,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Epidemiolog KKP Semarang wilayah Adi Soemarmo Aziza Amalia mengatakan gejala utama seseorang terjangkit virus Korona, yaitu mengalami demam tinggi atau di atas 38 derajat celcius, sesak napas, dan batuk. “Jika penumpang terdeteksi suhu tubuhnya tinggi, maka akan dikarantina seluruhnya, jadi tidak hanya penumpang yang terdeteksi saja. Selanjutnya, penumpang yang terdeteksi tersebut akan dilakukan pengujian lebih lanjut,” katanya. Ia mengatakan sesaat sebelum pesawat mendarat, penumpang internasional juga dibagikan health alert card. Ia berharap jika penumpang tersebut merasa mengalami gejala utama virus Corona agar segera memeriksakan diri. “Sejauh ini penumpang juga sangat menyadari dan tidak merasa terganggu dengan pemeriksaan ini. Bahkan mereka kooperatif saat dilakukan pemeriksaan,” katanya. (jwn5/ant)

Menpan RB Sebut Penghapusan Honorer Dilakukan Bertahap Pertimbangkan Sejumlah Faktor

oleh

BATANG, Jowonews.com – Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya. “Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K),” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah. Kamis. “Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan,” kata Tjahjo Kumolo menegaskan. Ia mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini karena sebagian besar (masalah) tenaga honorer ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di dinas kesehatan. Pemerintah, kata dia, ke depan menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan. “Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya,” katanya. Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya. “Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa, setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja namun bisa dimana saja,” katanya. (jwn5/ant)

Mendagri Serahkan 105 Juta Pemilih Potensial Pilkada 2020 ke KPU

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak 2020 berjumlah 105.396.460 juta jiwa. “Tahun ini DP4 yang kami serahkan 105.396.460 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 52.778.939 jiwa dan perempuan 52.617.521 jiwa,” kata Tito Karnavian saat menyerahkan DP4 ke KPU, di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis. Jumlah DP4 tersebut untuk 270 daerah, atau pada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang menggelar pemilihan kepala daerah serentak. “Dengan penyerahan ini kami mengharapkan KPU agar data kependudukan dapat digunakan juga dapat dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya,” kata dia. Sebelumnya penyerahan, Kemendagri kata dia secara proaktif mempersiapkan DP4 untuk dipergunakan sebagai bahan sinkronisasi daftar pemilih. “Ke depan kita akan mendukung KPU secara responsif ketika diminta oleh KPU bukan proaktif, karena kita juga memandang independensi daripada KPU,” ucapnya. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, data pemilih merupakan salah satu urusan penting KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. “Selain ada pemungutan dan penghitungan suara, kemudian pendaftaran calon, mengenai data pemilih ini menjadi salah satu urusan penting KPU dalam tahapan pemilihan,” ujarnya. Setelah menerima DP4 tersebut, KPU akan menggunakannya sebagai bahan sinkronisasi DPT Pemilu terakhir dan melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Komisi Pemilihan Umum RI pada Senin 23 September 2019 secara resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Kemudian KPU menggelar tahapan perjanjian hibah daerah atau yang dikenal dengan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan pemda untuk pembiayaan Pilkada. Tahapan selanjutnya yakni menyusun daftar pemilih sementara serta pencocokan data pemilih dari sinkronisasi DPT terakhir pemilu dan DP4. (jwn5/ant)

KPK Panggil Dua Pejabat KPU Terkait Kasus Wahyu Setiawan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil dua pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024. Dua pejabat, yakni Kepala Bagian Teknis KPU Yuli Harteti dan Kasubag Pencalonan KPU Yulianto. Keduanya diagendakan diperiksa untuk tersangka Saeful (SAE) dari unsur swasta. “Keduanya diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAE terkait tindak pidana korupsi suap penetapan anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Sebelumnya, KPK pada Rabu (22/1) juga telah memeriksa Kasubag Persidangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riyani juga untuk tersangka Saeful. Terkait pemeriksaan Riyani, KPK mengonfirmasi yang bersangkutan terkait tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) para Komisioner KPU. KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut sebagai penerima, yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful. Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta. (jwn5/ant)

Ketua KSPN Sebut Ada Oknum yang Tunggangi Aksi Buruh Tolak Omnimbus Law

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menilai ada pihak tertentu yang mencoba menunggangi agenda penolakan kelompok buruh terhadap omnimbus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Ristadi mengaku telah mendapatkan sejumlah pesan melalui WhatsApp, surat elektronik (e-mail), dan Facebook, yang bernada hasutan. “Pesan itu intinya menyatakan bahwa omnimbus law RUU Cipta Lapangan Kerja akan menghapus label sertifikat halal untuk makanan yang beredar di seluruh Indonesia,” ujar Ristadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Pernyataan atau pesan itu, menurut Ristadi, mengutip salah satu dari draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang belakangan beredar yang menyatakan bahwa Pasal 4 dan seterusnya dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 akan dicabut. Padahal, kata dia, pemerintah telah menyatakan belum mengeluarkan draf resmi RUU Cipta Lapangan Kerja. “Dalam setiap pertemuan yang kami lakukan, baik dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan Menaker Ida Fauziah, dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan juga Kementerian Hukum dan HAM, semua menyatakan pemerintah belum mengeluarkan draf resmi,” kata dia. Ristadi mengatakan bahwa pemerintah menyatakan tidak tahu dan tidak bertanggung jawab dengan draf yang beredar tersebut. Namun, hasutan dalam berbagai media sosial, kata dia, mengajak untuk menolak omnimbus law karena menilai akan menyengsarakan pekerja. “Mereka (penghasut) mengatakan tidak hanya menyengsarakan di dunia, tetapi juga di akhirat karena akan mencabut label makanan halal di Indonesia,” ujar dia. Ristadi menambahkan bahwa pesan itu juga disertai ajakan provokatif kepada pekerja dan buruh serta umat Islam di Indonesia agar menolak omnimbus law RUU Cipta Lapangan Kerja dan sekaligus menurunkan pemerintahan Presiden Jokowi yang dituding menyengsarakan rakyat. Ia menekankan bahwa KSPN selaku serikat pekerja dan buruh dalam melakukan gerakan penolakan atau keberatan soal omnimbus law RUU Cipta Lapangan Kerja sama sekali tidak memiliki tendensi kepentingan dan sentimen politik apa pun, apalagi soal sentimen agama. Ristadi mencermati dari berbagai pesan yang ada, terdapat kelompok tertentu yang ingin mendorong sentimen agama menjadi salah satu amunisi untuk menolak RUU Cipta Lapangan Kerja. “Mereka sekaligus ingin menghantam pemerintah,” tutur Ristadi. Berdasarkan pengalaman yang lalu, ketika sentimen agama dijadikan alat untuk menolak kebijakan pemerintah, kemudian untuk menghantam kebijakan pemerintah, terbukti cukup ampuh dan mendapat dukungan besar dari umat Islam di Indonesia. “Kami tegaskan bahwa pergerakan kami serikat pekerja dan buruh adalah murni untuk kepentingan pekerja dan buruh, yakni soal kepastian perlindungan saat pekerja buruh Indonesia bekerja, serta soal jaminan dan kepastian kesejahteraan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Jadi, jangan coba-coba mengajak kami untuk membawa kami begerak di luar kepentingan itu,” katanya menegaskan. Keberatan pekerja dan buruh, menurut dia, bukan tentang keinginan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan menumbuhkan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi pengangguran. KSPN menyatakan menolak dan keberatan serta mengkritisi bagaimana perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. “Kami tidak ingin rakyat indonesia sekadar bekerja atau yang penting bekerja saja, tetapi juga harus diberikan bagaimana kepastian perlindungan dan juga jaminan soal kesejahteraan,” kata Ristadi. KSPN menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan buruh hidup sengsara di dalam negara yang melimpah sumber dayanya. “Soal isu-isu tentang sertifikat halal yang akan dicabut dan lain-lain sebagainya, dan itu sengaja dilempar ke publik. Ayo kita semua menahan diri jangan terpancing dan jangan mudah reaksional atas isu-isu tersebut,” kata Ristadi. (jwn5/ant)

Jokowi Yakin Prabowo Mampu Kelola Anggaran Kemenhan Rp127 Triliun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo mengungkapkan keyakinannya bahwa Menhan Prabowo Subianto mampu mengelola anggaran Kementerian Pertahanan yang jumlahnya makin meningkat. “Hati-hati penggunaan ini. Akan tetapi, saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, aman urusan Rp127 triliun ini,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis. Presiden Jokowi memberikan pengarahan pada rapat pimpinan jajaran Kemenhan, TNI, dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis. Ia menyebutkan Kemenhan merupakan satu dari beberapa kementerian yang mendapat alokasi anggaran terbesar sejak 2016 hingga saat ini. “Alokasi anggaran Kemenhan pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp127 triliun,” kata Jokowi. Kepala Negara mengingatkan penggunaan anggaran harus efisien dan bersih. “Tak boleh ada mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri pertahanan dalam negeri kita,” katanya. Presiden juga mengingatkan jajaran pertahanan harus mampu mengatasi semua masalah pertahanan dari berbagai spektrum. “Mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, hingga perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer nonmiliter, konvensional dan nonkonvesional,” katanya. Ke depan, menurut Jokowi, tantangan pertahanan makin berat. Tantangan besar itu, antara lain makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. “Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara,” katanya. Menurut dia, Indonesia juga harus siap dengan persenjataan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatan RI. Kalau ada yang mempertanyakan Menhan pergi ke sebuah negara, kata Jokowi, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar jalan-jalan. “Kalau ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, itu dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek,” katanya. (jwn5/ant)

Presiden Jokowi Tegaskan Kedaulatan NKRI Harga Mati

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Sekali lagi saya sampaikan bahwa kedaulatan itu harga mati, tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar,” kata Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan pada rapat pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis. Presiden memerintahkan seluruh jajaran Kemenhan, TNI dan Polri bekerja sungguh sungguh menjaga kedaulatan NKRI dan berdiri paling depan dalam memperkokoh kedaulatan NKRI. Dalam rapim yang dihadiri antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis, Presiden Jokowi merasa senang rapim juga dihadiri jajaran pimpinan Polri. “Ini menunjukkan adanya sinergi, saling mendukung dan mengisi dalam melaksanakan agenda besar dan tujuan negara,” kata Jokowi dalam rapim bertema Pertahanan Semesta Yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI. Menurut Presiden, jajaran pertahanan juga harus menangani semua spektrum konflik yang semakin luas. “Ke depan tantangan kita semakin berat,” katanya. Ia menyebutkan tantangan itu antara lain semakin meluasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. “Oleh sebab itu kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara dan siap untuk mempertahankan kedaulatan negara,” katanya. (jwn5/ant)

PLN Resmi Luncurkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Pertama di Jateng

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pertama di Jawa Tengah resmi dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertempat di halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, Jalan Pemuda Nomor 93, Semarang, Jawa Tengah. General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY, Feby Joko Priharto, dalam informasi tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan Peresmian SPKLU ini merupakan wujud dukungan dan kesiapan PLN dalam menyambut era kendaraan listrik. Penyediaan SPKLU itu juga sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. SPKLU komersial pertama di wilayah Jawa Tengah ini terdiri dari dua unit charger yang bersifat fast charging dan normal charging yang sudah memenuhi standar Electric Vehicle Eropa dan Jepang. Pengisian dengan unit fast charging membutuhkan waktu maksimal 2 jam, sedangkan normal charging membutuhkan waktu 6-8 jam. “Selain menunjukkan dukungan dan kesiapan PLN dalam menyongsong era kendaraan listrik, keberadaan SPKLU juga memberi dampak psikologis positif bagi masyarakat agar tidak ragu dan takut menggunakan kendaraan listrik,” ujar Feby. Rencananya ke depan akan dibangun SPKLU di lima kota lain di wilayah Jateng-DIY, yaitu di Tegal, Pekalongan, Kudus, Yogyakarta dan Surakarta. “Penyediaan SPKLU di kota-kota tersebut akan diupayakan berada di area publik seperti rest area tol, area parkir pusat perbelanjaan atau ruang yang mudah diakses masyarakat pengguna mobil listrik,” tambahnya. Sebelumnya pada Oktober 2019 lalu, Plt Direktur Utama PLN saat itu, Sripeni Inten Cahyani meresmikan serempak SPKLU di 4 kota, yaitu Tangerang, Jakarta, Bandung dan Bali. “Kami berharap dengan adanya SPKLU ini dapat memudahkan masyarakat mengakses ketersediaan tenaga listrik sesuai kebutuhannya. Dan kami juga menghimbau seluruh pihak agar dapat bersama-sama menjaga baik SPKLU,” kata Feby. (jwn5/ant)