Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 30 Januari 2020

Presiden Jokowi Putuskan Evakuasi WNI di Wuhan Dilakukan Sore Ini

oleh

TANGERANG, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo memutuskan evakuasi Warga Negara Indonesia yang masih berada di Wuhan, China dilakukan sore ini (Kamis,30/1). Pemerintah juga akan membahas langkah-langkah yang akan diambil setelah opsi evakuasi diputuskan melalui rapat internal dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju. “Saya sudah sampaikan kemarin, kita memiliki opsi untuk evakuasi tapi ada prosedurnya. Saya sudah sampaikan pagi tadi  kepada Menlu untuk mulai menjajaki mengenai itu,” kata Presiden Jokowi usai membuka Rakornas Ristek di Tangerang, Banten, Kamis siang. Sebelumnya Presiden telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjajaki perihal aturan evakuasi Warga Negara Indonesia yang saat ini aksesnya ditutup sementara oleh pemerintah China agar virus corona tidak mewabah lebih besar. Presiden Jokowi menyebut, Pemerintah akan mendiskusikan tahapan saat evakuasi, juga sedang memikirkan penentuan lokasi karantina setelah membawa para WNI dari Wuhan. Presiden Jokowi mengaku, pemerintah akan melibatkan TNI dalam proses evakuasi WNI. Adapun, tim tersebut sudah siap untuk melaksanakan evakuasi dan menunggu instruksi presiden. Namun, evakuasi juga dilakukan sesuai tahapan dengan mengikuti aturan negara bersangkutan. “Kalau evakuasi sudah pasti baru nanti rapat internal, tapi kesiapan kita tadi saya sampaikan tim tni di bidang kesehatan sudah siap, artinya kita tinggal memutuskan, tapi juga melihat di sana. Ini bukan negara kita loh, bukan di negara kita, di negara orang lain yang memiliki regulasi, yang memiliki aturan-aturan yang ada,”  kata Presiden Jokowi. (jwn5/ant)

DJP Jateng II Tindak Tegas Dua Tersangka Pengemplang Pajak

oleh

SOLO, Jowonews.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II menindak tegas tersangka pengemplang pajak berinisial AR dan UH dengan menyerahkan keduanya ke Kejaksaan Negeri Purwokerto. “Keduanya merupakan mantan Direktur PT KJS, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengembang perumahan,” kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jateng II Ikbal Thoha Saleh di Solo, Jateng, Kamis. Ia mengatakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jateng pada tanggal 18 Desember 2019, penyerahan tersangka selanjutnya dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa AR dan UH merupakan pihak yang bertanggung jawab pada PT KJS pada tahun 2012 dan diduga dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, memberikan keterangan yang isinya tidak benar, serta memungut pajak namun tidak disetorkan ke kas negara. “Perbuatan kedua tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya untuk masa Januari-Desember 2012 dengan nilai sekitar Rp5,1 miliar,” katanya. Ia mengatakan tersangka AR dan UH disangkakan melanggar pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun. Sementara itu, dalam proses penyidikan berdasarkan masukan dari Kejaksaan, pihaknya diberikan tugas untuk menelusuri harta kepemilikan. “Oleh karena itu, pada akhir tahun 2019 kami melakukan tindakan sita atas aset tanah milik tersangka. Proses sita ini dalam rangka mengantisipasi kerugian pada pendapatan negara,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Tengah II Erwan Budi Prasetyo mengatakan proses penyidikan dilakukan pada tahun 2017-2019. “Prosesnya cukup rumit karena Kanwil DJP Jateng II sempat dipraperadilkan oleh kedua tersangka. Namun karena adanya dukungan dari Kejati dan Polda Jateng akhirnya praperadilan kami menangkan. Langkah ini kami lakukan semata-mata untuk mengamankan uang negara,” katanya. Ia mengatakan begitu perkara selesai langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sebagaimana diketahui, jenis pajak yang diperkarakan pada kasus tersebut terkait pajak pertambahan nilai untuk kurun waktu Januari-Desember tahun pajak 2012. (jwn5/ant)

Kemenkes Sebut Masih Banyak Masyarakat Salah Persepsi Terhadap Jamu

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan saat ini masih banyak masyarakat salah persepsi dan mengaitkan suatu penyakit yang diderita akibat salah mengonsumsi jamu. “Jadi masih banyak sekali yang bilang saya kena kanker karena jamu,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Ina Rosalina di Jakarta, Kamis. Padahal, tambah dia jamu merupakan cara atau obat tradisional yang banyak diminati tanpa harus minum obat. Artinya, masih banyak orang tidak mengerti kapan seharusnya mengonsumsi jamu. Pada dasarnya mengonsumsi jamu lebih kepada upaya preventif dan promotif. Apabila masyarakat setiap hari minum jamu maka daya tahan tubuh jauh lebih kuat maka virus sulit menyerang. “Jadi jamu itu tidak menyebabkan kanker justru membantu stamina orang lebih bagus kalau dia sakit kanker,” ujar dia. Salah persepsi tadi juga ditandai pengidap kanker langsung ke ahli ramuan untuk meracik jamu. Akibatnya, pada fase stadium satu penyakit tidak sembuh namun stamina tetap semakin bagus. “Jadi jamu itu tergantung kita memandangnya bagaimana,” katanya. Ia menjelaskan berdasarkan riset kesehatan dasar pada 2010 hingga 2018 menemukan bahwa penggunaan cara tradisional untuk kesehatan tergolong tinggi yaitu 44,3 persen. “Dari angka 44,3 persen ini adalah pemakaian tanaman jadi, meracik sendiri, membeli yang sudah jadi atau dengan cara pijat,” sebutnya. Meskipun demikian, ia menyarankan masyarakat agar memahami konsumsi jamu yang aman, bermanfaat dan tidak melanggar. Secara umum, jamu adalah obat atau bahan alami yang diracik, diramu untuk kebugaran termasuk mengobati penyakit. Ia mengatakan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang dipakai untuk kesehatan. (jwn5/ant)

Virus Corona Sebabkan 10 Ribu Wisatawan China Batal Berkunjung Ke Bali

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Penyebaran virus corona berimbas pada industri pariwisata Indonesia, sebanyak 10.000 wisatawan China pun batal berkunjung ke Bali. Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Elly Hutabarat mengatakan bahwa wabah virus corona sangat mempengaruhi pertumbuhan pariwisata Indonesia dan dunia. Sebab, semua penerbangan dari dan menuju Wuhan dibatalkan. “Tentu ada efeknya virus ini. 10.000 wisatawan China batal ke Bali. Terus dari sini ke China juga pada dibatalin semua. Kalau kita kan baru ke Wuhan aja himbauannya. Pokoknya ke mana-mana lah, China juga akan menderita juga sih,” ujar Elly ditemui dalam bincang-bincang bersama Travelport di Jakarta, Kamis. Elly menjelaskan pembatalan perjalanan wisata hanya terjadi dari dan menuju China saja. Namun untuk tujuan negara lain seperti Singapura yang sudah terdeteksi virus corona, tidak ada perubahan. “Konsumen Indonesia ke Singapura enggak ada pembatalan, jalan terus,” kata Elly. Menurut Elly penurunan jumlah wisatawan ini tidak akan berlangsung lama. Sebab sebelumnya, masalah serupa pernah terjadi pada 2003. “Sekarang ini kita serahkan aja kepada pemerintah China untuk mendapatkan obat yang tepat dan berapa lama, kita enggak tahu. Dulu 2003 itu ada SARS dari China juga, itu juga memakan waktu lama. Saya ingat di Singapura, bandara Changi yang ramai itu kayak kuburan cuma sekitar 10-20 orang aja yang ada di sana, itu kan menyeramkan,” jelas Elly. “Saya kira mungkin karena kita sudah makin maju, farmasi juga sudah makin maju, mungkin mendapatkan obat juga lebih cepat. Nanti kita akan kembali normal lagi, itu cepat kok, seluruh dunia juga akan membantu mencari obat.” lanjutnya. (jwn5/ant)

Selama Dua Bulan 2019 Gaji Guru Sertifikasi Inpassing Belum Turun

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Gaji guru penerima sertifikasi inpassing di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada bulan November dan Desember 2019 belum turun, kata Sekretaris Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Daerah Kabupaten Temanggung Bejo Tursiyam. Bejo di Temanggung, Kamis, menyampaikan beberapa bulan terakhir ini pihaknya memang mendapatkan laporan dari sejumlah guru jika gaji sertifikasi inpasingnya belum turun. “Gaji yang belum dibayarkan itu untuk bulan November dan Desember 2019, padahal sekarang sudah tutup buku dan masuk tahun 2020,” katanya. Ia menambahkan keterlambatan gaji sertifikasi ini memang hanya terjadi pada guru yang sertifikasi inpassing saja, sedangkan gaji guru noninpassing telah terbayarkan semua. Ia menyayangkan dengan kejadian tersebut, meskipun guru merupakan pengabdian tetapi kalau gajinya tertahan seperti ini sangat disayangkan, karena mereka mempunyai kelurga yang kebutuhannya dicukupi dari gaji tersebut. Ia berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut, karena yang belum dibayarkan itu ada ratusan orang. “Kalau sampai tidak dibayar, mereka mau memberi makan keluarganya dari mana,” ujarnya. Kepala Seksi Pendidikan Madarasah Kemenag Kabupaten Temanggung, Ahmad Sugijarto menyampaikan memang ada tunggakan gaji sertifikasi inpassing yang belum terbayarkan sekitar Rp1,2 miliar. Ia menyebutkan di bulan November 2019 yang belum dibayarkan sebanyak 39 orang dan di pada Desember 2019 sebanyak 397 orang. Menurut dia pihaknya telah mengajukan tambahan kepada pemerintah pusat namun sampai saat ini belum terealisasi. “Pada awal tahun 2019 kami sudah mengajukan anggaran kurang lebih Rp13 miliar, namun ternyata hanya turun sekitar Rp11,9 miliar. Tentu hal ini mengalami kekurangan, kemudian kami mengajukan kembali kekurangan tersebut, tetapi ternyata tidak ada di APBN perubahan dan sampai akhir tahun maka anggaranya tetap kurang,” jelasnya. Ia mengaku telah mengusulkan kekurangan tahun 2019 tersebut berbarengan dengan pengajuan di tahun 2020. “Anggaran yang kami ajukan tahun ini sekitar Rp28,3 miliar, ini merupakan anggaran untuk gaji sertifikasi inpassing dan nononpassing tahun ini serta kekurangan tahun lalu. Jika anggarannya turun maka gaji yang belum dibayarkan kemarin akan dirapel,” lanjutnya. (jwn5/ant)

Korban Tenggelam di Sungai Serayu Akhirnya Ditemukan TIM SAR

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan menemukan penambang pasir yang dilaporkan hilang akibat tenggelam di Sungai Serayu, Cilacap, Jawa Tengah. “Setelah pencarian selama 2 hari, korban atas nama Karsono (45), warga Desa Pesanggrahan RT 04 RW 01, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Cilacap I Nyoman Sidakarya di Cilacap, Kamis siang. Jenazah Karsono ditemukan pada hari Kamis (30/1), pukul 13.15 WIB, di hilir Sungai Serayu, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, yang berjarak lebih kurang 1 kilometer dari lokasi kejadian. Dalam hal ini, jenazah Karsono pertama kali ditemukan oleh seorang penambang pasir yang melihat sesosok tubuh manusia mengambang di Sungai Serayu. Penambang pasir tersebut selanjutnya melaporkan hal itu ke tim SAR gabungan yang tengah menyisir Sungai Serayu untuk mencari korban atas nama Karsono. “Tim SAR gabungan segera mendatangi lokasi penemuan untuk mengevakuasi sesosok tubuh mengambang yang diketahui sebagai korban atas nama Karsono,. Setelah dievakuasi menggunakan perahu karet, jenazah Karsono segera dipulangkan ke rumah duka,” kata Nyoman. Dengan ditemukannya jenazah Karsono, kata dia, operasi SAR untuk mencari korban tenggelam di Sungai Serayu dinyatakan ditutup dan seluruh potensi SAR yang terlibat telah kembali ke pangkalan masing-masing. Seperti diwartakan, peristiwa nahas yang dialami Karsono (45) terjadi saat korban sedang memuat pasir di Depo Pasir, Sungai Serayu, Desa Pesanggrahan, pada hari Rabu (29/1) pukul 08.35 WIB. Akan tetapi, penyakit ayan yang diderita Karsono tiba-tiba kambuh sehingga korban jatuh ke Sungai Serayu dan tenggelam hingga akhirnya hilang. Rekan-rekan korban, Nasam (57) dan Piran (45), keduanya warga Desa Pesanggrahan yang melihat kejadian tersebut segera melaporkannya kepada petugas babinsa yang diteruskan ke instansi terkait. Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yang menerima informasi tersebut pada hari Rabu (29/1) pukul 10.00 WIB segera memberangkatkan satu tim Rescue Basarnas menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan pertolongan di air guna bergabung dengan potensi SAR lainnya yang telah tiba di Depo Pasir, Sungai Serayu, Desa Pesanggrahan. Selain personel Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, operasi SAR tersebut juga melibatkan personel Polsek Kesugihan, Koramil Kesugihan, RAPI Cilacap, SAR MTA, serta dibantu keluarga korban dan masyarakat setempat. (jwn5/ant)

Dana Desa Tahap Pertama Tahun 2020, Kemenkeu Salurkan Rp97,7 Miliar

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Keuangan menyalurkan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2020 senilai Rp97,7 miliar yang ditargetkan dapat mempercepat pembangunan di desa. “Percepatan ini tetap mengikuti persyaratan proses penyaluran dana desa yang saat ini diberikan kepada desa yang layak salur,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Menurut dia, desa layak salur itu di antaranya berada di Kabupaten Madiun, Gorontalo, Manggarai Barat, Balangan, Pringsewu, Kolaka Timur, Natuna, dan Kabupaten Bantaeng. Alokasi dana desa tahun anggaran 2020 sebesar Rp72 triliun untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan nilai tersebut, rata-rata desa akan memperoleh dana sebesar Rp960,6 juta atau meningkat dari rata-rata tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta. Mulai 2020, lanjut dia, penyaluran dana desa dilakukan dengan mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam tanggal dan waktu yang sama. Dengan mekanisme itu diharapkan dana desa akan lebih cepat diterima oleh desa, pengendapan dana desa di RKUD tidak akan terjadi, serta tetap tercatat dalam APBD kabupaten/kota. Dana Desa disalurkan berdasarkan desa yang layak salur sehingga lemda dapat mengajukan permintaan penyaluran dana desa ke KPPN setiap minggu setelah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran dana desa. Porsi penyaluran dana desa tahun ini mengalami perubahan yakni tahap I, II, dan III masing-masing disalurkan sebesar 40 persen, 40 persen dan 20 persen. Persyaratan penyaluran dana desa tahun 2020 untuk setiap tahapannya yakni tahap pertama meliputi peraturan bupati/wali kota tentang penetapan rincian dana desa, Perdes APBDesa, surat kuasa pemindahbukuan, dan surat pengantar dokumen persyaratan. Tahap kedua meliputi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahun anggaran 2019, laporan realisasi penyerapan sampai tahap I tahun 2020 rata-rata minimal 50 persen, dan capaian keluaran rata-rata minimal 35 persen dan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan. Terakhir, tahap ketiga meliputi laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap II tahun 2020 rata-rata minimal 90 persen. Kemudian, capaian keluaran rata-rata minimal 75 persen, laporan konvergensi pencegahan stunting, dan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan. (jwn5/ant)

Korban Tewas Virus Corona di China Terus Bertambah, Kini Tembus 170 Orang

oleh

BEIJING, Jowonews.com – Korban tewas akibat wabah virus corona di China bertambah 38 orang sehingga total menjadi 170 orang pada Kamis pagi. Sebanyak 38 kasus kematian baru wabah 2019-nCoV itu terdiri dari 37 orang berasal dari Provinsi Hubei dan satu lagi dari Provinsi Sichuan, demikian Jiangkang Zhongguo, media resmi kesehatan setempat berbahasa Mandarin, yang dipantau Antara di Beijing. Sampai saat ini pula terdapat 7.736 kasus positif terkena 2019-nCoV dan 12.167 terduga serta 124 orang dinyatakan sembuh. Sebanyak 7.736 kasus positif 2019-nCoV itu termasuk 10 kasus di Hong Kong, tujuh di Makau, dan delapan di Taiwan. Provinsi Hubei masih menjadi penyumbang terbesar dengan 4.586 kasus dan 162 meninggal dunia serta 90 orang dinyatakan sembuh. Kota Wuhan sebagai titik episentrum wabah virus mematikan itu memberikan andil yang cukup besar dengan 2.261 kasus dan 129 tewas serta 54 sembuh. Jauh melampaui kabupaten/kota lainnya di Provinsi Hubei. Di Wuhan terdapat 102 warga negara Indonesia yang sudah tidak bisa keluar sejak Ibu Kota Provinsi Hubei itu ditutup pada Kamis (23/1) pukul 10.00 waktu setempat (09.00 WIB). Sementara di beberapa kota lainnya di Provinsi Hubei yang diblokade juga terdapat WNI, yakni Xianning (55), Huangshi (52), Jingzhou (20), Xiangyang (3), Enshi (10), dan Yinchang (2). Sejauh ini belum ada laporan mengenai WNI yang di Provinsi Hubei dan daerah-daerah lain di China yang positif atau terduga terpapar virus 2019-nCoV. Kedutaan Besar RI di Beijing terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Wuhan, Pemerintah Provinsi Hubei, dan pemerintah China mengenai rencana penarikan WNI dari wilayah yang diisolir itu. (jwn5/ant)