Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 6 Februari 2020

Pemerintah Hentikan Bebas Visa Bagi WN China

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan peraturan tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara (WN) China untuk mencegah penyebaran virus corona masuk ke Tanah Air. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Bambang Wiyono mengatakan pemberlakuan aturan tersebut sejalan dengan pernyataan organisasi kesehatan dunia WHO yang menyebut penyebaran virus corona sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. “Hal ini telah membuat beberapa negara melakukan pembatasan terhadap pergerakan manusia, terutama warga negara Republik Rakyat Tiongkok, untuk masuk ke wilayah negaranya. Pemerintah Indonesia serius dalam menangani penyebaran virus corona sesuai dengan kepentingan nasional yang lebih luas dan juga sealur dengan arahan-arahan WHO,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Aturan tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara China tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rabu (5/2). Bambang menjelaskan terdapat sejumlah poin penting yang diatur dalam Permenkumham tersebut. Pertama, Pemerintah menghentikan sementara fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan bagi semua warga negara yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah China dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Kedua, permohonan visa kunjungan, visa tinggal terbatas (Vitas), dan Vitas saat kedatangan (Vitas on arrival) oleh orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi China dalam kurun waktu 14 hari sebelum permohonan diajukan akan ditolak. Ketiga, bagi pemegang kartu pebisnis APEC, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap yang memiliki izin masuk kembali ke Indonesia, namun pernah tinggal dan/atau mengunjungi RRT dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia tidak akan diberikan izin masuk. Keempat, bagi pemegang izin tinggal dinas dan/atau diplomatik yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi China dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia tidak akan diberikan izin masuk. Kelima, bagi WN China di Indonesia yang tidak dapat kembali ke negaranya dikarenakan adanya wabah Virus corona dan tidak adanya alat angkut yang membawa mereka keluar dari wilayah Indonesia, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa dengan tarif Rp0,- dengan jangka waktu 30 hari. Keenam, bagi WN China pemegang izin tinggal kunjungan atau izin tinggal terbatas yang izin tinggalnya masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepadanya tidak dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Bambang mengatakan Permenkumham tersebut berlaku sampai 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali. “Semua petugas Imigrasi diharapkan untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan tindakan yang diluar ketentuan dan prosedur yang berlaku serta tidak melakukan tindakan yang mengarah pada kolusi, korupsi dan nepotisme,” tutur Bambang. (jwn5/ant)

Ganjar Sebut Perlu Mengidentifikasi Persoalan Lokal Jelang Pilkada

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan perlu mengidentifikasi persoalan-persoalan lokal menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2020 untuk mengantisipasi kerawanan dalam pesta demokrasi. “Dalam pilkada serentak, kita mengidentifikasi persoalan yang sifatnya sangat lokal maka hadir para Dandim dan Kapolres pada kesempatan ini,” katanya usai menyampaikan pengarahan pada Rapim TNI Polri Daerah Jawa Tengah di Magelang, Kamis. “Ada isu lokal apakah itu isu sumber daya alam, isu lingkungan, kita coba identifikasi atau barang kali proses-proses sebelumnya misalnya pilkades dan sebagainya. Hari ini kita coba identifikasi sehingga nanti bisa diantisipasi lebih awal,” katanya. Ia mengatakan hasil demokrasi harapannya investasi bagus, orang berbisnis bagus, lapangan kerja terbuka dan mesti berkolerasi pada kesejahteraan, mesti berakhir di sana, kalau tidak maka tidak ada artinya semuanya. Ganjar menuturkan siapa tokoh yang akan dipilih, berdasarkan beberapa survei rating tertinggi sekarang tidak lagi pada person, kalau dulu jujur merakyat sekarang tidak. “Jujur merakyat itu levelnya ada di 45. Sekarang itu adalah decision, orang dengan keputusan berani itu yang dibutuhkan saat ini, kedua track record,” katanya. Menurut dia dua indikasi tersebut menunjukkan kecerdasan rakyat dan kualitasnya makin baik, orang akan melihat calon itu bisa bekerja atau tidak. Ia menyampaikan di era milenial ini tidak lagi konvensional maka harus masuk pada wilayah digital, wilayah media sosial. “Di zaman milenial ini, anak muda nontonnya sekarang striming dan you tube, tidak lagi tv, maka nanti kita bantu KPU-Bawaslu untuk promo ke sana, itu efektif sekali,” katanya. Namun, katanya di saat yang sama, medsos itu bisa negatif dengan hoaks, maka perlu patroli di level medsos. Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan Polri dibantu TNI akan mengamankan tahapan-tahapan pilkada. “Polri dibantu TNI siap mengamankan, berusaha bersama-sama seluruh elemen dibantu gubernur mengidentifikasi berbagai potensi masalah, potensi kerawanan semua proses tahapan pilkada itu sendiri kemudian kita lakukan upaya pengelolaan dengan baik,” katanya. Ia menyebutkan jumlah personel yang diturunkan dalam pengamanan pilkada, karena ini merupakan operasi kepolisian, adalah dua per tiga kekuatan dari kepolisian yang ada. “Dari 21 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak semua diidentifikasi, maka kita berkumpul saat ini, kita evaluasi terhadap proses pemilihan yang sudah berlangsung kemarin. Kita identifikasi kerawanan apa saja yang pernah terjadi,” katanya. (jwn5/ant)

Apoteker Banyumas Pasang Pita Hitam Tolak Permenkes Nomor 3 Th 2020

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Puluhan apoteker yang tergabung dalam Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar aksi damai untuk menolak penerapan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dalam aksi damai yang digelar di halaman Apotek Zafira, Jalan Gerilya Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, massa mengenakan pita hitam di lengan sebagai bentuk keprihatinan mereka. Selain itu, massa juga membawa spanduk bertuliskan “Tolak PMK No 3 Tahun 2020 dan Percepat UU Kefarmasian” dan sejumlah poster yang berisi penolakan terhadap peraturan tersebut. Saat ditemui wartawan, Ketua Pengurus Cabang IAI Kabupaten Banyumas Khafidz Nasrudin mengatakan pihaknya menolak Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 karena isinya menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian masuk dalam pelayanan nonmedik. Menurut dia, dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 khususnya Pasal 10 Ayat (2) huruf C disebutkan “Pelayanan non-medik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf C; Pelayanan Farmasi, Pelayanan Binatu/Tukang Cuci, Pengolahan Makan/Gizi, Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non-medik lainnya”. Dengan demikian, kata dia, Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 telah mencederai semangat apoteker dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. “Kami menolak keras PMK tersebut yang justru menghilangkan hak-hak pasien atas pelayanan kefarmasian yang terbaik. Apoteker adalah profesi yang menjamin kefarmasian terbaik,” tegasnya. Selain merugikan secara langsung bagi pasien, kata dia, terbitnya Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 memungkinkan terjadinya pengurangan terhadap tenaga apoteker di rumah sakit. Terkait dengan hal itu, dia mengatakan IAI mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Undang-Undang Kefarmasian yang mendukung praktik apoteker secara profesional. (jwn5/ant)

Pemerintah Cari Pulau Kosong untuk Lokasi Tangani Virus Menular

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masih mencari pulau kosong untuk lokasi penanganan virus-virus menular. “Kita akan cari satu tempat kosong, kita punya masih banyak, ribuan pulau yang masih kosong. Rencana akan dipilih satu khusus untuk rumah sakit, bukan hanya Corona. Presiden minta yang jangka panjang disiapkan RS khusus yang menangani virus-virus menular,” kata Mahfud di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Kamis. Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai dalam rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio, dan pejabat terkait lainnya. “Di situ ada pusat rehabilitasi, pulaunya ini masih dicari, yang sekarang dipastikan Corona ini belum satu pun ada orang kena di Indonesia,” kata Mahfud menegaskan. Terkait dengan seorang WNI asisten rumah tangga yang dinyatakan positif Koronavirus di Singapura, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin membawa kembali ke dalam negeri. “Tidak mungkin kita membawa orang terkena virus karena pemerintah Tiongkok pun mengatakan tidak boleh bawa keluar. Jadi, yang di Natuna itu orang sehat semua. Cuma memang harus ikut prosedur internasional karena keluar dari sana harus 14 hari dahulu diisolasi di sana,” ungkap Mahfud. Pada hari Minggu (2/2), pemerintah telah mengevakuasi 237 orang WNI ditambah satu orang WNA yang merupakan suami dari seorang WNI dari Provinsi Hubei, termasuk lima orang dari Kemenlu dan 42 anggota tim penjemput yang saat ini dikarantina di Natuna untuk memastikan mereka tidak tertular virus 2019-nCoV. Di provinsi Hubei sebenarnya ada 245 WNI. Namun, empat orang WNI menolak untuk kembali ke Indonesia, sedangkan tiga orang tidak lolos pemeriksaan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk kembali ke Indonesia. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, KSP akan menjadi pusat informasi dan komunikasi dampak Koronavirus yang akan menggabungkan berbagai data dari Menkopolhukam, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Menkominfo, Kementerian Sosial, BNPB, dan lembaga lainnya. “Kita sepakat untuk menentukan KSP sebagai posko, tempat pusat informasi dan komunikasi dampak virus Corona. Data dihimpun di sini semua akan secara aktif menyampaikan hal yang perlu disampaikan,” kata Moeldoko. Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada penurunan ekspor dan impor Indonesia pasca Koronavirus. “Di pelabuhan tidak ada penurunan ekpsor dan impor, semua masih berjalan dengan baik, berikutnya kementerian perhubungan agar domestic carrier mendapat diskon khusus untuk destinasi ke Bali, Sulawesi Utara, dan Bintan berikutnya yang sangat penting Indonesia sudah punya alat untuk mendeteksi virus Corona,” kata Moeldoko. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan dalam menghadapi merebaknya Koronavirus di dunia yang diawali dari kota Wuhan, provinsi Hubei, RRT. Kebijakan-kebijakan itu adalah penghentian sementara impor hewan hidup dari RRT, penghentian sementara penerbangan langsung dari dan ke RRT sejak Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB, pembatasan semua pendatang yang baru tiba dari RRT,  dan mereka yang sudah berada di sana selama 14 hari tidak diperbolehkan untuk masuk maupun transit di Indonesia, penghentian sementara bebas visa kunjungan maupun visa on arrival untuk warga RRT serta meminta WNI untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke RRT. Total lebih dari 27.600 kasus dikonfirmasi terjangkit Koronavirus hingga Kamis (6/2) dengan total kematian akibat virus ini meningkat menjadi 564 orang total seluruh dunia. Saat ini setidaknya ada 26 negara yang mengonfirmasi Koronavirus. Pemerintah RRT telah mengisolasi puluhan kota sebagai bagian dari tindakan karantina, menempatkan larangan bepergian pada hampir 10 juta warga negara Cina di beberapa provinsi. Meski begitu, pemerintah RRT mengklaim banyak pasien Koronavirus sembuh. Dari data gisandata.maps, ada 1,124 orang pulih dari Koronavirus. (jwn5/ant)

AP I Tutup 158 Penerbangan Penumpang Dari dan Ke China

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – PT Angkasa Pura (AP) I menutup sementara total 158 penerbangan dari dan ke China mulai Rabu (5/2) sesuai dengan arahan pemerintah untuk mencegah masuknya Virus Corona ke Tanah Air. “Sesuai arahan Presiden terkait penghentian sementara operasional penerbangan dari dan ke China mulai 5 Februari ini, beberapa bandara Angkasa Pura I sudah melakukan penutupan sementara bagi operasional penerbangan dari dari dan ke China, bahkan sejak akhir Januari,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Adapun bandara Angkasa Pura I yang melayani rute dari dan ke China pada 2020 ini yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (penerbangan berjadwal), Bandara Sam Ratulangi Manado (penerbangan tidak berjadwal), Bandara Adi Soemarmo Solo (penerbangan tidak berjadwal). Rincian jumlah penerbangan yang ditutup sementara, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan jumlah penerbangan dibatalkan 125 penerbangan per minggu dari 22 destinasi di China. Jumlah maskapai dengan rute dari dan ke China, yakni tujuh maskapai, yaitu China Eastern (14 penerbangan per minggu), China Southern (10 penerbangan per minggu), Citilink (11 penerbangan per minggu), Lion Air (29 penerbangan minggu), Xiamen Air (14 penerbangan per minggu), Garuda Indonesia (22 penerbangan per minggu) dan Sriwijaya Air (25 penerbangan per minggu). Bandara Sam Ratulangi Manado dengan penerbangan dibatalkan dalam seminggu 28 penerbangan minggu dari 10 destinasi. Jumlah maskapai dengan rute dari dan ke China, yakni lima maskapai yaitu China Southern (tiga penerbangan per minggu), Citilink (empat penerbangan per minggu), Lion Air (15 penerbangan per minggu), Sriwijaya Air (penerbangan per minggu) dan Xiamen Air (empat penerbangan per minggu). Sementara itu, sejak 30 Januari 2020, di Bandara Adi Soemarmo Solo telah dihentikan sementara penerbangan carter atau tidak berjadwal seminggu sekali dari dan ke China (Kunming). Pada 29 Januari telah dilakukan pemulangan wisman rute Solo-Kunming sebanyak 174 penumpang pukul 18.45 WIB. Angkasa Pura I turut aktif dalam menyosialisasikan mengenai bahaya Virus Corona dan pencegahannya kepada seluruh penumpang di 14 bandara yang dikelola melalui penayangan digital poster pada giant wall di area publik serta Angkasa Pura I juga membuka posko penanganan Virus Corona salah satunya di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Faik mengatakan Angkasa Pura I juga memperhatikan kondisi petugas bandara agar dapat melayani dengan kondisi yang prima. “Sejak awal terdapat peristiwa merebaknya penyebaran virus ini, Angkasa Pura I telah memberikan masker kepada seluruh petugas operasional bandara dengan penerbangan dari dan ke China, khususnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, sebagai langkah antisipasi dan pencegahan.” kata Faik. Kini petugas diwajibkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) mulai dari kacamata pelindung (goggles), masker N95, sarung tangan, serta cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Hal tersebut merupakan implementasi dari keputusan rapat Komite FALNAS (Komite Nasional Fasilitasi Udara) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Januari, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Jumlah APD yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah personel. Untuk masker N95 dan sarung tangan, disediakan masing-masing sebanyak 3.000 buah untuk masker dan 2.000 pasang untuk sarung tangan. “Tentunya APD yang disediakan telah memenuhi standar medis yang dipersyaratkan. Penggunaan APD ini mulai diterapkan sejak 4 Februari hingga waktu yang belum ditentukan,” ujarnya. (jwn5/ant)

ASN yang Pindah ke Ibu Kota Baru Harus Diuji Kompetensi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara yang akan pindah ke ibu kota negara yang baru, Kalimantan Timur, harus melalui uji kompetensi terlebih dahulu. “Uji kompetensi, minimal dia (ASN yang akan ke ibu kota baru) punya skill dong,” kata Menteri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis. Uji kompetensi itu, kata dia, untuk menyesuaikan kebutuhan yang cocok dengan tugas-tugas kementerian dan lembaga ketika mulai beraktivitas di ibu kota baru. “Dicek (uji kompetensi) secara internal. (Untuk yang tidak lulus uji) itu nanti (posisi pekerjaannya), yang jelas semua pindah ke sana karena tidak ada perwakilan kementerian dan lembaga di Jakarta,” kata Tjahjo. Selain uji kompetensi, Kemenpan RB juga sedang mendata jumlah ASN yang akan pensiun sampai 2024. ASN yang akan memasuki masa pensiun direncanakan tidak akan ikut pindah ke ibu kota baru. “Kami menata, meminta sekjen dan sesmen untuk mengecek yang mau pensiun berapa, jangan sampai nanti menjelang 2023—2024 pensiun tetapi tetap dikirim ke sana, ya, mau ngapain,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Tjahjo sempat mengatakan bahwa seluruh ASN kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru yang berlokasi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Total ASN kementerian/lembaga yang saat ini berada di Jakarta sebanyak 118.000 orang. Terdapat 16—17 persen pegawai yang akan pensiun pada tahun 2023—2024, bertepatan pada tahun perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. (jwn5/ant)

Trump Bebas dari Dakwaan Pemakzulan

oleh

WASHINGTON, Jowonews.com – Presiden Donald Trump pada Rabu terbebas dari dakwaan pemakzulan dalam persidangan di Senat AS. Dia diselamatkan oleh sesama Republikan yang bersatu melindunginya selama sembilan bulan, sebelum ia meminta pemilih di Amerika yang terpecah untuk memberinya periode kedua di Gedung putih. Pemimpin berusia 73 tahun itu menjadi presiden ketiga yang selamat dalam persidangan pemakzulan dalam sejarah AS – seperti dua presiden lainnya yang dimakzulkan – dalam bab kepresidenan paling kelam. Trump kini memasuki musim pemilihan, dimana ia menjanjikan untuk lebih mempolarisasi negara. Trump dibebaskan dari dua pasal pemakzulan yang disepakati oleh DPR, yang dimotori Fraksi Demokrat, pada 18 Desember. Suara untuk menyatakan Trump bersalah jauh dari dua pertiga mayoritas yang diperlukan dalam Senat untuk memecatnya berdasarkan Undang-Undang AS. Senat memberi suara 52-48 untuk membebaskan Trump dari dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terkait pemintaan Trump agar Ukraina memata-matai musuh politiknya Joe Biden, pesaing dari Partai Demokrat pada pilpres 3 November. Senator Republikan Mitt Romney bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara untuk menghukum Trump. Tak ada suara dari Demokrat untuk membebaskan Trump. Senat kemudian memberi suara 53-47 untuk melepaskan Trump dari dakwaan menghalangi Kongres, dengan menolak saksi dan dokumen oleh DPR. Romney bergabung dengan senator Republik lainnya dalam pemungutan suara untuk melepaskan tuduhan obstruksi. Tak ada senator Demokrat yang memilih melepaskan Trump. Masing-masing dari dua dakwaan, para senator berdiri di mejanya sendiri untuk memberikan suara satu per satu, dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Usai pemungutan suara, di Twitter presiden mengunggah video yang menunjukkan sinyal kampanye Trump untuk pemilihan mendatang dan seterusnya diakhiri dengan “Trump 4EVA”. Konstitusi AS membatasi seorang presiden jabatan dua periode. Trump menuturkan dirinya akan menyampaikan pernyataan publik pada Kamis siang waktu setempat, untuk membahas kemenangan negara dalam pemakzulan palsu.(jwn4/ant)

Presiden Jokowi Ancam Copot Jabatan TNI/Polri Jika Ada Karhutla

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot jabatan TNI/Polri yang bertugas di suatu daerah jika di daerahnya terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membesar. Dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis, Presiden mengatakan pencopotan jabatan itu merupakan aturan main yang telah diterapkan dan disepakati sejak 2016. “Hati-hati pangdam, kapolda, danrem, dandim, hati-hati kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke panglima TNI , ke kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum,” katanya. Hal itu disebutnya bukan sekadar ancaman melainkan merupakan aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai saat ini. “Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, pangdam sama kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,” katanya. Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang memang menjadi kekhawatiran bersama karena kebakaran hutan sudah terjadi selama puluhan tahun di tanah air. “Pak Menko sudah sampaikan betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya 2015 betul-betul sebuah kebakaran besar. Sebagai Presiden yang baru saja berapa bulan, tahu-tahu dapat perisitiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat lapangannya,” katanya. Saat itu sekitar 2,5 juta hektare lahan di tanah air terbakar baik lahan gambut dan hutan. “Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare,” katanya. Sayangnya pada 2018 luasan lahan terbakar meningkat menjadi 590.000 hektare. “Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia,” katanya. Kebakaran lahan di Rusia dilaporkan mencapai 10 juta hektare, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta, dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia yang berdasarkan informasi terbaru mencapai luasan 11 juta hektare. Bahkan disebutkan ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran di Australia sehingga negara itu kehilangan plasma nutfah baik flora maupun fauna. “Ini yang kita tidak mau, kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang,” katanya. Oleh sebab itu Presiden mengingatkan kembali jika sampai ada api satu segera padamkan. “Kita punya Babinsa, kita punya Babinkamtibmas. Beri tahu mereka. Gubernur, bupati wali kota ada kepala desa, beri tahu mereka. Sampai instrumen, infastruktur kita di bawah itu ada. Sehingga kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan,” katanya. Ia berpesan agar kebakaran jangan sampai meluas hingga kemudian memerlukan air sampai berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan masalah dengan segera. “Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api. Di Amerika, Australia, kalau sudah membesar gitu sudah nggak mungkin, sudah kewalahan,” tuturnya.(jwn4/ant)