Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 10 Februari 2020

Dubes Prancis Tawari Ganjar Buka Warkop di Paris

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Duta Besar Indonesia untuk negara Perancis, Arrmanatha Christiawan Nasir, menawari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka warung kopi di Kota Paris, karena tingginya minat masyarakat setempat terhadap produk kopi asal Jawa Tengah. “Produk kopi asal Jawa Tengah selalu diminati warga Perancis di sana, untuk itu saya menawarkan agar Jawa Tengah membuka warung kopi di Paris agar potensi ini bisa ditangkap,” katanya saat beraudiensi dengan Gubernur Ganjar Pranowo di rumah dinas gubernur di Semarang, Minggu (9/2) malam. Ia menyebutkan selain kopi, nama Provinsi Jawa Tengah juga terkenal di Perancis karena destinasi wisata unggulannya seperti objek wisata Candi Borobudur. Menurut dia, selain Bali, warga Prancis banyak yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk berlibur di Candi Borobudur. “Borobudur menjadi salah satu destinasi paling terkenal di Prancis. Sekarang orang Prancis tidak hanya tahu Bali saja, tapi sudah mengenal Borobudur dan banyak yang berwisata ke candi itu,” ujarnya. Potensi kunjungan wisatawan Prancis ke Jawa Tengah, lanjut dia, sangat besar, karena setiap bulan Agustus di Prancis selalu libur selama satu bulan. “Di bulan itu mereka orang Prancis selalu berpetualang ke berbagai tempat, salah satunya yang sekarang jadi idola adalah Candi Borobudur. Potensi ini harus bisa ditangkap Pemprov Jawa Tengah karena biasanya orang Perancis selalu berlama-lama saat wisata, bisa sampai 10-20 hari length of stay-nya,” kata Dubes. Dari beberapa warga Prancis yang pernah berkunjung ke Borobudur, Nasir mendapat cerita bagaimana terpukaunya mereka dengan beragam destinasi yang ditawarkan. Selain candi yang megah, aneka kuliner yang menarik serta kerajinan tangan membuat mereka terpesona. “Bahkan ada beberapa orang yang tiap tahun ke Borobudur untuk makan di warung kecil depan candi seperti warteg dan warung-warung kuliner khas. Katanya makanan yang disajikan sangat enak dan membuat ketagihan, ada pula yang terkesan dengan seni budaya yang ada di masyarakat,” ujarnya. Tawaran membuka warung kopi asal Jawa Tengah di Paris itu langsung ditanggapi serius oleh Ganjar Pranowo ang meminta jajarannya melihat pengembangan potensi itu. “Sebenarnya sudah banyak produk asal Jawa Tengah yang laku di Prancis, namun tadi diceritakan bagaimana terkenalnya kopi Jawa Tengah, saya tertarik membuka warung kopi di sana. Memang harus membuat sesuatu yang konkret,” katanya. Selain itu, beberapa potensi lain seperti fesyen, industri game dan lainnya juga memiliki peluang di Prancis. Ke depan, Ganjar akan melakukan penjajakan potensi mana saja yang bisa dieksekusi secepatnya. “Termasuk bagaimana mendorong tourism di Candi Borobodur, kan tadi dikatakan bahwa Borobudur menjadi salah satu destinasi paling diburu selain Bali. Ke depan, beberapa bisa kita dorong termasuk meningkatkan sport tourism di Borobudur, kuliner, kerajinan tangan dan lainnya,” ujar Ganjar. Orang nomor satu di Jateng itu tertarik mengembangkan kuliner yang ada di sekitar Objek Wisata Candi Borobudur. “Kita bisa mengeksplor soal Borobudur. Kulinernya, kegiatan harus diperbanyak, sisi sejarah harus menarik, kerajinan dan potensi-potensi wisata petualangan yang biasanya disukai turis asing, termasuk sisi seni budayanya,” kata Ganjar. (jwn5/ant)

Menhub Teken MoU Kerja Sama Indonesia-Australia Soal Keamanan Transportasi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Australia terkait dengan kerja sama keamanan transportasi di Canberra, saat Annual Leader Meeting yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Siaran pers Kementerian Perhubungan yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan, kerja sama yang dilakukan meliputi aspek keamanan di bidang transportasi udara dan laut melingkupi penyusunan regulasi, pemenuhan kewajiban keamanan transportasi sesuai standar Organisasi Sipil Penerbangan Internasional (ICAO) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Selain itu dalam MoU tersebut dibahas juga mengenai peningkatan pelaksanaan keamanan transportasi di bandara dan pelabuhan, koordinasi kebijakan transportasi nasional, dan pelatihan dan pengembangan SDM transportasi, serta terkait Keamanan Siber. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Australia namun belum termasuk kerjasama terkait aspek keamanan. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kerja sama Indonesia dan Australia di bidang keamanan transportasi, diperlukan MoU on Transport Security Cooperation antara Kementerian Perhubungan RI dengan Department of Home Affairs, Australia sebagai payung hukumnya. MoU yang ditandatangani oleh Menhub itu sebelumnya telah dibahas sejak pertengahan tahun 2018 dengan fokus pada kerjasama bidang keamanan transportasi Udara dan transportasi Laut sesuai ketentuan dan konvensi ICAO dan IMO, dan bertujuan untuk memayungi kerja sama Indonesia-Australia di bidang keamanan transportasi khususnya pada bandara internasional dan pelabuhan internasional di kedua wilayah Indonesia dan Australia. MoU tersebut difinalisasi pada Pertemuan pertama antara Indonesia-Australia terkait Kerja Sama Keamanan TRansportasi yang berlangsung pada pada 17-18 Oktober 2019 di Canberra, Australia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekreteris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Deputy Secretary and Resilience Group, Department of Home Affairs Australia. Pertemuan tersebut membahas antara lain pembahasan kebijakan prioritas terkait dengan keamanan transportasi di Bandar Udara dan Pelabuhan Internasional di Indonesia dan Australia. Pembahasan terkait dengan transportasi di wilayah Australiasia termasuk prioritas strategis dan analisa ancaman serta resiko untuk Indonesia dan Australia, pembahasan terkait implementasi dari “Amendments to ICAO’S Annex 17” terkait dengan keamanan ciber, deteksi bahan peledak dan keamanan darat, serta pembahasan peningkatan membangun kapasitas untuk pegawai Kementerian Perhubungan yang terkait dengan keamanan bandara dan pelabuhan Internasional. Serta pembahasan terhadap peningkatan keamanan kemaritimanan terkait dengan akreditasi keamanan, pelatihan, dan pembahasan terkait kelibatan Kementerian Perhubungan dalam menangani potensi kejahatan transportasi di bandar udara dan pelabuhan internasional masing-masing negara. (jwn5/ant)

Ini Lima Permendikbud yang Jadi Payung Hukum Kampus Merdeka

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) menjadi payung hukum kebijakan Kampus Merdeka, “Kebijakan Kampus Merdeka ini telah memiliki lima payung hukum, sehingga kampus bisa menerapkan kebijakan tersebut,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam di Jakarta, Senin. Lima Permendikbud tersebut yakni Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.   Lalu, Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dan Permendikbud No 7 tentang Pendirian, Perubahan , Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Nizam menambahkan kebijakan Kampus Merdeka itu tidak bersifat paksaan pada kampus. Hal itu dikarenakan karakteristik kampus di Tanah Air berbeda-beda. “Kami juga akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, untuk kemudian setiap kampus dapat mempelajarinya dan menyesuaikannya dengan dengan kondisi kampus masing-masing,” terang dia. Nizam menyebutkan kata kunci dalam pelaksanaan Kampus Merdeka tersebut yakni inovasi dan kreativitas. Selain itu juga diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari civitas akademika, kementerian lain hingga dunia industri. Dalam waktu dekat, akan terjalin kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun mengajar di daerah terpencil akan dihitung ke dalam SKS perkuliahan. Mahasiswa akan diminta untuk berpartisipasi dalam membangun desa dan mengawal implementasi Dana Desa.Kerja sama dengan dunia industri juga akan semakin ditingkatkan agar keselarasan antara perguruan tinggi dengan dunia industri akan semakin baik. (jwn5/ant)

Hubei Laporkan Korban Tewas Akibat Virus Corona Bertambah Jadi 902 Orang

oleh

BEIJING, Jowonews.com – Jumlah kematian di Provinsi Hubei, China, akibat merebaknya virus corona bertambah 91 orang menjadi 871 hingga Minggu (9/2), demikian komisi kesehatan provinsi itu dalam pernyataan di lamannya pada Senin. Ada 2.618 kasus baru yang terdeteksi di Hubei, pusat berjangkitnya virus sehingga jumlah keseluruhannya di provinsi itu menjadi 29.631 kasus. Sebagian besar dari korban tewas baru itu terjadi di Ibu Kota Hubei di Wuhan, tempat virus itu diyakini bermula. Wuhan melaporkan 73 kematian baru pada Minggu (9/2), naik dari 63 pada Sabtu (8/2). Total 681 orang di Wuhan saat ini meninggal akibat virus corona. Kasus baru yang terkonfirmasi di Wuhan meningkat menjadi 1.921 pada Minggu (9/2) dari 1.379 pada Sabtu (8/2). Pemerintah China dalam menghadapi wabah corona antara lain mendirikan rumah-rumah sakit darurat dengan mengubah sejumlah gedung pameran, gedung pertunjukan dan auditorium yang berkapasitas ribuan orang, di samping membangun rumah sakit khusus untuk pasien corona. Fasilitas baru itu sudah menerima pasien corona. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan darurat global atas berjangkitnya virus yang sudah menyebar ke 25 negara itu. (jwn5/ant)

Temanggung Benahi Manajemen Pengelolaan Desa Wisata

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com –- Manajemen pengelolaan sejumlah desa wisata di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akan dibenahi agar sesuai standar operasional kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Eddy Cahyadi. Eddy di Temanggung, Senin, menyebutkan, manajemen pengelolaan desa wisata yang akan ditata ulang, antara lain desa wisata Posong di Kecamatan Kledung, Kembangarum di Kecamatan Bejen, Watu Layah di Kecamatan Kandangan, Pasar Papringan di Kecamatan Kedu, dan Liyangan di Kecamatan Ngadirejo. “Kita perbaiki manajemennya dulu sesuai standar operasional, selama ini kita belum mempunyai standar desa wisata. Kami akan buat SOP untuk bisa menjadi desa wisata. orangnya kita berdayakan, kita tingkatkan kapasitasnya,” katanya. Menurut dia selama ini desa-desa tersebut belum bisa secara jelas disebut desa wisata karena belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, belum jelas pula tanah yang digunakan untuk pengembangan kawasan wisata itu milik siapa. “Juga akan diatur soal pembangunan infrastruktur seperti sarana transportasi dan keamanan untuk mendukung sektor wisata. Kita koordinasikan dengan dinas terkait,” katanya. Eddy menyampaikan selama ini belum ada setoran ke pendapatan asli daerah (PAD) dari desa wisata selain retribusi parkir. Ke depan akan diatur hal tersebut. Oleh karena itu, katanya Pemkab Temanggung, akan menyiapkan peraturan daerah untuk mengatur desa wisata. Ia menuturkan melalui aturan tersebut akan dibuat SOP mengenai pengelolaan desa wisata dan desa wisata juga harus memberikan kontribusi PAD. (jwn5/ant)

Ganjar Ajak Kadin Jateng Kembangkan UMKM

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo mengajak jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ali Abdul Rohman untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “PR-nya karena Kadin Jawa Tengah dengan paradigma baru sudah memutuskan untuk fokus pada UMKM agar naik kelas ke besar, maka ini in line dengan gerakan kita meningkatkan UMKM,” kata Ganjar Pranowo saat menerima audiensi jajaran Kadin Jawa Tengah di rumah dinas gubernur, Semarang, Minggu (9/2) malam. Ganjar berharap berbagai upaya Kadin dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM itu bisa terhubung dengan bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Selain menaikkan kelas dari tiap UMKM, Kadin  juga mendapat tugas dari Ganjar Pranowo untuk mendata secara akurat mengenai pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor. “Data yang akurat itu untuk menyusun kebijakan sehingga pendampingan-pendampingan yang kita berikan bisa efektif, tepat sasaran, dan tidak meleset,” ujar Ganjar. Selain itu Ganjar juga meminta Kadin menggelar pertemuan rutin tiap tiga bulan untuk membaca situasi industri perdagangan di Jawa Tengah agar bisa ditentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. “Kadin Jawa Tengah juga bisa berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Jateng serta Hetero Space guna pengembangan UMKM,” kata Ganjar. Menanggapi hal itu, Ketua Kadin Jawa Tengah Ali Abdul Rohman mengaku akan segera menindaklanjutinya. “Segera kita tindak lanjuti, tidak perlu banyak berpikir, langsung action,” ujarnya. Komitmen pembinaan UMKM sebagai aktualisasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri,  yang memerintahkan secara khusus untuk membina UMKM. (jwn5/ant)

Wakil Ketua DPR: Pembentukan Pansus Jiwasraya Masih Panjang

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Azis Syamsuddin mengatakan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket Jiwasraya yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera prosesnya masih panjang. “Prosesnya masih banyak yang harus dilewati,” kata Azis di Jakarta, Minggu. Dia membenarkan proses pengajuan usulan kedua fraksi itu telah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan akan diproses secara administrasi. Selanjutnya, materi usulan itu akan diagendakan dan dirapatkan di dalam Rapim (Rapat Pimpinan) untuk diputuskan di dalam Bamus (Badan Musyawarah),” ujar Azis. Setelah itu usulan akan dibacakan di dalam Rapat Paripurna DPR sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. “Jadi belum ada jaminan akan dibacakan dalam forum Rapat Paripurna terdekat,” tambah Azis Syamsuddin, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Komentar Azis Syamsuddin ini datang untuk menanggapi langkah dua fraksi di Parlemen yakni FPD dan FPKS yang telah secara resmi pada hari Selasa (4/2) kemarin, memasukkan usulan pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya ke kantor sekretariat Dewan. “Ya, tidak ada jaminan proses (pembentukan Pansus) akan berjalan cepat dan mulus. Kita tidak bisa berasumsi lebih dulu. Kita ikuti saja prosesnya berjalan. Apalagi ini usulan baru masuk kemarin, jadi tentu masih dalam proses administrasi Sekjen DPR,” tambah Azis Syamsuddin. Azis mengingatkan saat ini juga telah terbentuk Panja (Panitia Kerja) Jiwasraya di tingkat komisi-komisi di DPR, yakni Panja di Komisi III, Komisi VI, dan Komisis XI yang bekerja untuk membahas masalah sama. “Sebaiknya kita tunggu perkembangan dan hasil rapat di tingkat Panja itu dulu, supaya tidak terjadi saling tumpang tindih penanganan masalah. Kita tidak bisa terburu-buru, karena semua ada mekanisme dan telah diatur prosedurnya,” ujar Azis. Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolhukam), dirinya terus memantau perkembangan masalah ini di parlemen. “Secara mekanisme, sebenarnya tidak boleh ya terjadi tumpang tindih penanganan masalah. Seperti sekarang ini ada usulan pembentukan Pansus, ketika Panja juga masih sedang bekerja. Seharusnya, biarkan saja terlebih dahulu Panja bekerja sampai tuntas dan mengambil kesimpulan, kemudian hasil kerjanya di follow-up dalam proses yang selanjutnya di Rapim dan Bamus, untuk kemudian sampai dibacakan di sidang Paripurna,” ujar Azis. Pada tingkat rapat di Bamus (Badan Musyawarah) semua masukan akan didengar dan dipertimbangkan untuk mengambil keputusan apakah usulan pembentukan Pansus perlu diagendakan dalam rapat paripurna terdekat atau tidak. “Ya di Bamus dan Rapim, semua masukan kita pertimbangkan, apa perlu usulan dibawa ke sidang paripurna atau tidak. Di Rapat paripurna yang akan memutuskan pembentukan Pansus atau tidak. Mekanismenya begitu. Jadi semua perlu proses dan menghormati aturan main di parlemen,” ujar Azis. (jwn5/ant)