Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 18 Februari 2020

Rapat Pemerintah dan DPR Cari Solusi Masalah BPJS Kesehatan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah dan DPR membahas solusi masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam rapat gabungan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Rapat yang diikuti oleh perwakilan pemerintah serta Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR tersebut antara lain akan membicarakan persoalan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. “Kita tahu bahwa ada kebijakan, terutama soal BPJS Kesehatan yang kami di DPR nilai bermasalah, terutama soal kenaikan iuran,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily sebelum rapat gabungan dimulai. Politisi Partai Golkar itu mengatakan rapat gabungan akan membicarakan solusi masalah BPJS Kesehatan dari berbagai sisi. “Komisi II akan berbicara dari sisi pemerintah daerah, sejauh mana pemerintah daerah bisa membantu. Komisi VIII tentang kesejahteraan sosial, Komisi IX tentang kesehatan, dan Komisi XI tentang pendanaan, termasuk soal pendanaan subsidi,” ia menjelaskan. Komisi VIII, Ace melanjutkan, akan menyoroti data warga miskin dan data penerima bantuan iuran JKN serta apakah pemberian bantuan iuran JKN untuk warga berpenghasilan rendah sudah tepat sasaran. “Soal kenaikan iuran, saya kira ada subsidi dari pemerintah melalui penerima bantuan iuran yang datanya dari Kementerian Sosial,” katanya. Dalam rapat gabungan yang diadakan secara tertutup tersebut, DPR mengundang perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pusat Statistik, dan BPJS Kesehatan. (jwn5/ant)

Pemerintah Siapkan 60 Jenis Pelatihan Untuk Peserta Kartu Pra Kerja

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah menyiapkan sekitar 60 jenis pelatihan bagi peserta program Kartu Pra Kerja untuk mendukung peningkatan keahlian dan keterampilan pencari kerja. Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni P Purbasari dalam seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa, menjelaskan pelatihan itu mulai dari teknologi informasi, bahasa hingga kuliner. “IT (Teknologi Informasi) paling banyak dibutuhkan di Jakarta,” katanya dalam pemaparan seminar yang diadakan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Selain jenis pelatihan tersebut, juga ada fotografi, terapis perawatan, menjahit, petugas keamanan, keamanan dan keselamatan kerja, ternak ikan konsumsi, hidroponik, kewirausahaan hingga pengemudi truk. Menurut dia, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar tujuh juta orang dan angkatan kerja setiap tahun mencapai 2,8 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menjelaskan dari tujuh juta pengangguran itu, 52 persen di antaranya berusia 18-24 tahun. Sedangkan angkatan kerja, lanjut dia, dari 2,8 juta orang per tahun itu 88 persen di antaranya berada di wilayah perkotaan. “Sebanyak 65 persen adalah berpendidikan SMA dan sederajat dan 28 persen diploma,” katanya. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah memetakan yang dibutuhkan perusahaan agar mereka bisa terserap di dunia kerja. “Sementara ini kami coba hubungkan supply dan demand agar mereka terakomodasi di lapangan. Kami tidak ingin buat kursus yang tidak dibutuhkan oleh pengusaha,” katanya dalam sambutan. Ia mengakui setiap daerah memiliki keunggulan dan kebutuhan masing-masing terkait tenaga kerja. Moeldoko lebih lanjut mengatakan pemerintah menggandeng perusahaan berbasis aplikasi yakni Tokopedia dan Gojek sebagai platform karena pendaftaran termasuk pembayaran kursus dilakukan secara digital. Dalam sambutannya, Moeldoko menambahkan pemerintah menyasar dua juta peserta program Kartu Pra Kerja yang 500 ribu di antaranya akan dikelola secara konvensional dan 1,5 juta peserta lainnya dikelola digital. Pemerintah melibatkan lintas sektor di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan berbasis aplikasi, pemerintah daerah dan Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja. “PMO yang buat ekosistem, ekosistem itu melibatkan berbagai stakeholder seperti pemda, digital platform, mulai dari Tokopedia, Gojek, semua dilibatkan,” imbuhnya. (jwn5/ant)

Direktur Rumah Sakit Wuhan Meninggal karena Virus Corona

oleh

BEIJING, Jowonews.com – Direktur rumah sakit terkemuka di Wuhan, kota di China tengah yang menjadi pusat wabah virus corona, meninggal akibat penyakit mematikan itu dan menjadi dokter ternama China kedua yang kehilangan nyawa akibat virus tersebut. Kabar itu disampaikan oleh stasiun TV pemerintah pada Selasa. Liu Zhiming, Direktur Rumah Sakit Wuhan Wuchang, meninggal pada 10.30 waktu setempat, katanya. Awal Februari, ini jutaan warga China diselimuti awan duka atas kepergian Li Wenliang, dokter yang sebelumnya mendapat teguran karena mengeluarkan peringatan dini soal virus corona. Puluhan ribu pekerja medis telah berjuang memerangi penyebaran virus corona, yang diyakini pertama kali berasal dari salah satu pasar makanan laut di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei. Seperti halnya kematian Li, kabar di kalangan pengguna internet China soal kondisi Liu pada Senin malam simpang siur. Pada malam itu, departemen propaganda Partai Komunis dari Komisi Kesehatan Hubei menulis unggahan di media sosial soal kematian Liu. Namun, tak lama kemudian pihaknya menyebutkan bahwa Liu masih hidup. “Menurut kerabat Liu, pihak rumah sakit masih berupaya melakukan usaha terbaik untuk menyelamatkannya,” kata komisi kesehatan dalam unggahan berikutnya. Komisi menambahkan bahwa informasi sebelumnya didapat dari teman baik Liu, yang tidak mengetahui situasi terbaru. Komisi kesehatan tidak mengunggah pesan apa pun sejak stasiun TV pemerintah mengumumkan kematian Liu pada Selasa pagi. Beijing dituding menutup rapat keadaan terkait wabah Infeksi Saluran Pernapasan Berat Akut (SARS) pada 2003. Dalam wabah virus corona saat ini, Beijing diminta untuk terbuka. Pejabat tinggi bidang kesehatan China mengatakan pada Jumat (14/2) bahwa 1.716 pekerja medis terinfeksi oleh virus corona,  yang enam di antaranya meninggal. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Dorong Pelaku UMKM Kuasai Teknologi

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong serta membina para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di berbagai sektor untuk melek teknologi sehingga bisa berkembang serta bersaing. “Hampir semua pelatihan UMKM kita isi materi teknologi informasi dan digitalisasi, dengan harapan para pelaku UMKM melek teknologi,” kata Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Hatta Hatnansya Yunus di Semarang, Senin. Ia menyebut jumlah pelaku UMKM di Jawa Tengah mencapai empat juta orang, namun pihaknya baru mampu memberikan pendampingan kepada 160 ribu pelaku UMKM saja. Oleh karena itu, dirinya ingin adanya sinergi yang baik antara para pemangku kepentingan dengan pelaku UMKM agar jumlahnya dapat bertambah serta efektif guna pengembangan. “Kami berikan pelatihan terkait dunia digital dan mengajarkan diversifikasi agar mereka bisa memasarkan produk secara ‘online’, sekaligis mempererat komunikasi secara intens dengan para pelaku UMKM yang sudah dijalankan sejak tahun lalu,” ujarnya. Hal tersebut disampaikan Hatta saat menjadi salah seorang pembicara pada Dialog Terbuka dengan tema “Digitalisasi UMKM, Siapkah Merajai Pasar Tanpa Batas”. Pembicara lainnya, Andang Wahyu Triyanto selaku anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini pihaknya sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembinaan ekonomi kreatif untuk melindungi dan mengembangkan para pelaku UMKM. “(Setelah disahkan) raperda ini diharapkan bisa menjadi payung hukum dalam melindungi dan mengembangkan para pelaku UMKM,” katanya. Menurut dia, dengan adanya payung hukum tersebut, maka diharapkan pembinaan terhadap para pelaku UMKM di Jateng bisa berjalan lebih efektif. “Dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM, apalagi banyak pelaku UMKM di Jateng yang terbagi menjadi beberapa kelompok,” ujarnya. Sementara itu, Master of Chain Impala Space Khalid Pranowo berpendapat adanya teknologi ini, membuat para generasi milenial dapat menciptakan inovasi dan memanfaatkan fasilitas teknologi tersebut. Impala space itu sendiri merupakan “co-working space” atau wadah untuk mengembangkan usaha dalam industri kreatif di Kota Semarang dan sekitarnya. Pelaku bisnis menjadikan pemerintah sebagai partner harus bisa memposisikan diri untuk bisa memberi manfaat pada masyarakat. Dari digitalisasi, ‘casual is the king’, media hanya sebagai wadah, yang utama adalah bisnisnya,” katanya. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Kirim 41.250 Masker untuk WNI di Tiga Negara

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali melakukan misi kemanusiaan dengan mengirimkan 41.250 masker untuk warga negara Indonesia di tiga negara yakni Hong Kong, Taiwan, dan Singapura untuk melindungi diri dari penyebaran Covid-19 (virus corona). Pengiriman puluhan ribu masker itu secara simbolis dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di halaman Kantor Gubernur, di Semarang, Senin, dengan memberangkatkan satu unit truk berisi masker menuju ketiga negara itu. Ganjar mengaku beberapa kali menghubungi perwakilan WNI di tiga negara tersebut untuk mengetahui apa yang dibutuhkan disana dan ternyata kebutuhan masker memang tinggi. “Saya beberapa kali dikontak WNI kita yang ada di Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Mereka butuh bantuan masker, beberapa kabupaten/kota sebelumnya sudah mengirim bantuan masker, namun masih kurang banyak,” kata Ganjar. Orang nomor satu di Jateng itu mengungkapkan, saat ini masker sulit ditemukan, bahkan untuk mengirim bantuan masker bagi WNI, dirinya harus menelepon direksi perusahaan pembuat masker di Indonesia dan mencari bantuan ke berbagai pihak lainnya. “Beberapa bisa dapat, lainnya kami beli. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengirimkan 41.250 masker. Taiwan kami berikan 16.250 masker, dimana pada 16 Februari lalu sudah dikirim 11.250 masker, untuk Hong Kong 15.000 masker, dan Singapura 10.000 masker,” ujarnya. Pengiriman masker dilakukan melalui agen pengiriman internasional, yakni ke Konsulat Jenderal di Hong Kong, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan serta Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. “Mudah-mudahan mereka bisa membantu mendistribusikan kepada masyarakat di sana. Kami prioritaskan WNI, kalau memang sisa, bisa diberikan ke masyarakat karena ini sebenarnya misi kemanusiaan. Intinya kami merespon permintaan masyarakat yang ada di beberapa negara itu yang kesulitan masker, meski sedikit, semoga bantuan itu berarti,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo menambahkan pengiriman masker dilakukan karena WNI di tiga negara itu kesulitan mendapatkan masker dan apabila ada harga sangat mahal. “Kami kirim karena adanya permintaan dari tenaga kerja kita yang ada di sana. Mereka mengeluh susah cari masker, makanya kami membantu,” kata Yulianto. Jenis masker yang dikirim Pemprov Jateng, lanjut Yulianto, adalah masker khusus untuk operasi yang dinilai cukup bagus untuk melindungi penyebaran Covid-19. (jwn5/ant)

Cegah Terulangnya Perundungan di Sekolah, Jateng Perbaiki Sistem Pendidikan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperbaiki sistem pendidikan guna mencegah terulangnya kasus perundungan (bullying) di sekolah. “Saya tidak ingin ini (perundungan siswi di Kabupaten Purworejo, red) terulang, maka semua sistem pendidikan sekarang kami tinjau dan perbaiki,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa. Menurut Ganjar, perundungan siswi di Purworejo beberapa waktu lalu merupakan momentum untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan dengan melibatkan semua elemen masyarakat agar bisa merancang sistem yang jauh lebih baik. Ganjar mengaku setelah penanganan kasus perundungan siswi di Purworejo, dirinya mendapat kritik dan saran dari para pakar serta aktivis. “Ada yang menyarankan agar siswi korban perundungan di Purworejo tidak dimasukkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) dan lebih baik membuat sekolah inklusi, ada juga yang mengkritisi soal SLB yang ada saat ini,” ujarnya. Terkait perkembangan penanganan perundungan siswi SMP Purworejo, Ganjar berpendapat ketiga pelaku yang masih di bawah umur itu juga harus mendapat perhatian, tidak hanya dilakukan pendampingan terhadap korban. “Tiga pelaku ini juga anak-anak, tidak boleh dibiarkan. Ternyata cerita di keluarganya luar biasa maka keluarganya juga kami beritahu, juga sekolahnya. Guru di sana juga harus tahu psikologi anak kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki situasi ini agar dalam menyelenggarakan pendidikan bisa sesuai dan bertanggung jawab,” katanya. Terhadap korban perundungan, kata Ganjar, akan terus dilakukan pendampingan, bahkan dalam waktu dekat akan dilakukan psikotes dan juga tes kecerdasan menunggu kondisi korban membaik. “Korban akan dilakukan pendampingan-pendampingan, nanti akan ada psikotes, kira-kira anak ini nanti akan sekolah di mana. Kami coba dampingi sehingga ia nyaman. Saya juga minta kepada Purworejo, coba nanti dibantu anak ini sekaligus kita jadikan satu laboratorium untuk menyelesaikan persoalan-persoalan senada,” ujar Ganjar. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengapresiasi langkah Pengurus Wilayah Muhammadiyah yang sudah mengirim surat serta mengeluarkan pernyataan dan meminta maaf, serta berkomitmen akan melakukan perbaikan. “Saya kira ini baik, ya, tapi sekali lagi saya ingin ini tidak terulang maka sudah semua sistem kami tinjau dan perbaiki,” katanya. Kasus perundungan kembali terjadi di sebuah SMP di Kabupaten Purworejo setelah adanya video rekaman yang viral di media sosial pada Rabu (12/2). Pada video berdurasi 28 detik tersebut, tampak tiga orang siswa laki-laki merundung seorang siswi perempuan yang tidak berdaya serta hanya menundukkan kepala di mejanya sambil menangis. (jwn5/ant)

Belajar Penggunaan Dana Cadangan Pilgub ke KPU Banten

oleh

BANTEN, Jowonews.com – Komisi A DPRD Provinsi Jateng kini sedang mengumpulkan data dan informasi untuk bahan penyusunan raperda inisiatif tentang dana cadangan Pilgub 2024. Salah satu proses pengumpulan data dan informasi itu dengan mengunjungi pihak penyelenggara pilkada yakni KPU. Seperti dilakukan Komisi A, Jumat (14/2/2020), yang berkunjung ke Kantor KPU Provinsi Banten. Di sana, rombongan dewan bertemu komisioner didampingi Sekretaris KPU Banten membahas soal pengadaan dana cadangan berikut aturan/ teknis pelaksanaannya. Saat berdiskusi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng M. Saleh mengaku ingin meminta masukan soal dana cadangan penyelenggaraan Pilgub 2024 mendatang untuk masuk dalam penyusunan raperda. Ia menilai persoalan dana cadangan tersebut perlu dipikirkan sekarang, mengingat anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pilgub begitu besar. Ia memaparkan, saat Pilgub Jateng 2018, anggaran yang dikeluarkan Rp 992 miliar. Diperkirakan, angka yang dibutuhkan saat Pilgub 2024 sekitar Rp 1,5 triliun sehingga dibutuhkan dana cadangan untuk menggelar pesta demokrasi tersebut. “Disini, kami ingin meminta masukan dalam rangka penyusunan raperda dana cadangan pilgub. Kami menilai perda itu nantinya mengatur persoalan dana cadangan untuk mengatasi besarnya anggaran pilgub. Jika dana cadangan itu diambil dari APBD dalam 1 tahun anggaran Jateng, yang kini Rp 28 triliun, kami menilai hal itu justru memberatkan. Namun, jika anggaran itu dilakukan bertahap dengan pola dana cadangan, hal itu bisa dilakukan,” papar Legislator Golkar itu. Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Fuad Hidayat juga mengakui persoalan dana cadangan itu perlu dipikirkan, mengingat adanya pelaksanaan pilgub pada 2024, yang anggarannya sangat besar. “Saat kami keliling ke kabupaten/ kota, biasanya dana cadangan disiapkan dalam satu kali tahun anggaran. Jadi, kami kesini untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut agar dalam penyusunan raperda inisiatif soal dana cadangan bisa segera diselesaikan,” harap Politikus PKB itu. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengakui persoalan anggaran pilkada selama ini tidak menemui kendala. Hanya saja mengenai dana cadangan belum diatur/ belum ada perdanya. “Pada tahun ini, ada empat dari delapan kabupaten/ kota yang akan melaksanakan pilkada,” kata Wahyul. Sementara, Sekretaris KPU Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan mengenai dana cadangan itu tidak hanya pilkada tapi juga sektor lainnya seperti dana abadi pendidikan. Dalam hal pilkada, dana cadangan diantaranya untuk tenaga pengamanan TPS. Soal pembentukannya, kata dia, bisa 1 kali anggaran atau disisihkan dalam tahun anggaran. Sebagai contoh, saat Pilkada Cilegon dimana dana cadangan bertahap selama 3 tahun. “Jika ditempatkan dalam bentuk deposito, bunganya tidak masuk kas daerah tapi tetap masuk administrasi dana cadangan yang tetap dilaporkan seperti BUMD. Dengan adanya pelaporan itu, bisa disampaikan ke DPRD setempat. Pencairan dana cadangan itu dilakukan dalam satu periode dan masuk dalam pos pembiayaan,” papar Septo. Ia sendiri mengakui Banten akan menerapkan aturan/ perda soal dana cadangan, seperti yang kini dilakukan Jateng, mengingat semakin tingginya anggaran pilkada. Pada Pilgub Banten 2017, anggaran yang dibutuhkan Rp 229 miliar tapi terealisasi dari APBD Rp 270 miliar dan kelebihannya dikembalikan. “KPU, Bawaslu, dan keamanan merupakan anggaran yang paling besar dari dana cadangan,” katanya. (jwn05)