Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 28 Februari 2020

Kemendikbud Sebut Kuota KIP Kuliah Sebanyak 400.000 Orang

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan kuota untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebanyak 400.000 penerima. “Pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi, dari sebelumnya beasiswa Bidikmisi sebanyak 130.000 penerima menjadi 400.000 penerima baru pada tahun 2020 ini,” kata Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Paristiyanti Nurwardani, di Jakarta, Jumat. Dengan demikian, katanya, tidak ada lagi alasan bagi anak yang tidak mampu untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Program studi tujuan pun, katanya, tidak lagi harus A dan B, melainkan bisa C, terutama untuk calon mahasiswa yang berada di daerah terpencil. Setiap penerima beasiswa KIP Kuliah mendapatkan bantuan sebesar Rp6,6 juta per semester, yang terdiri atas Rp2,4 juta untuk biaya kuliah dan Rp4,2 juta untuk biaya hidup. “Sementara untuk mahasiswa program vokasi, mendapatkan tambahan sebesar Rp800.000 untuk peningkatan kompetensinya,” kata Paristiyanti Nurwardani. KIP Kuliah merupakan bentuk penguatan program Bidikmisi yang dilaksanakan melalui perluasan akses mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran KIP Kuliah akan dimulai pada 2 Maret hingga 31 Maret 2020 pukul 23.59 WIB melalui laman http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. (jwn5/ant)

Beredar Foto Pesawat Presiden di Medsos, Seskab Beri Penjelasan Begini

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan foto pesawat Presiden yang belakangan beredar di media sosial dan menjadi perbincangan khalayak, bukan merupakan pesawat kepresidenan. “Jadi itu bukan pesawat kepresidenan,” ujar Pramono dijumpai seusai menghadiri Rapat Terbatas Pengembangan Pusat Data Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat. Pramono menjelaskan, Presiden dijadwalkan menghadiri ASEAN US Special Summit di Amerika Serikat sekaligus menjalani kunjungan kenegaraan di negara tersebut. ​​​​Dia mengatakan apabila menggunakan pesawat kepresidenan yang ada sekarang, maka untuk melakukan kunjungan itu Presiden dan rombongan harus melakukan transit sebanyak tiga kali, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Setiap transit, pesawat kepresidenan harus mengisi bahan bakar dan berdasarkan perhitungan biaya menjadi lebih mahal dengan daya angkut terbatas. Oleh karena itu, kata Pramono, Presiden meminta dibuat suatu perbandingan jika kunjungan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat milik maskapai Garuda. “Setelah melakukan perbandingan biayanya menjadi lebih murah sedikit. Sehingga yang beredar itu adalah pesawatnya Garuda yang kemudian dipersiapkan untuk di sewa oleh kita,” tutur Pramono. Pramono mengatakan dengan pesawat Garuda tersebut, perjalanan ke Amerika Serikat hanya memerlukan transit satu kali. Rencananya Presiden akan ke Amerika pada pekan kedua Maret 2020. Pramono menekankan Presiden selalu meminta agar setiap perjalanan dapat lebih murah. (jwn5/ant)

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pertamina Dan BNNK Cilacap Kerja Sama

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pekerja kilang minyak itu. Kerja sama tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh General Manager Pertamina RU IV Cilacap Joko Pranoto dan Kepala BNNK Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Triatmo Hamardiyono pada Talkshow Kesehatan “Pertamina RU IV Berkarya Tanpa Narkoba dan Cegah HIV-AIDS” di Gedung Patra Graha Cilacap, Jumat. Saat ditemui wartawan, GM Pertamina RU IV Cilacap Joko Pranoto mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalin hubungan secara langsung dengan BNNK Cilacap sebelum adanya nota kesepahaman. “Akan tetapi, kamisekarang formalkan. Jadi, banyak yang akan dilaksanakan, misalnya kami support BNN untuk kegiatan-kegiatannya. BNN juga akan men-support kami, misalnya seminar-seminar kesehatan, pemeriksaan narkoba di pekerja-pekerja kami dan keluarga untuk meyakinkan semuanya bebas dari (penyalahgunaan) narkoba,” katanya. Sebelumnya, pihaknya bersama BNNK Cilacap juga melakukan pemeriksaan urine terhadap lebih kurang 427 pekerja di Head Office Pertamina RU IV guna memastikan bahwa mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan sanksi bagi pekerja yang terlibat narkoba, berdasarkan peraturan dalam perusahaan, hal itu akan dilihat dari level atau tingkat keterlibatannnya. “Ada aturan-aturan di perusahaan, jadi levelnya pasti beda-beda, ada pemakai, ada pengedar, dan sebagainya. Kalau sudah pengedar dan sebagainya, kita akan follow role dari penegak hukum,” katanya. Oleh karena itu, pihaknya akan terus menyosialisasikan dan memastikan bahwa pekerja Pertamina RU IV harus bebas dari penyalahgunaan narkoba. Menurut dia, pemeriksaan urine tidak hanya dilaksanakan terhadap pekerja dan mitra kerja Pertamina RU IV, juga akan dilakukan kepada kru kapal yang bersandar di Dermaga Pertamina sebagai bagian untuk memastikan keselamatan. “Bayangkan kalau kemudian orang-orang yang bekerja itu pakai narkoba di perusahaan yang high risk seperti Pertamina. Bisa dibayangkan, naik mobil saja bisa menabrak orang, bagaimana kalau operator saya kemudian fly (menyalahgunakan narkoba, red.),” katanya. Sementara itu, Kepala BNNK Cilacap AKBP Triatmo Hamardiyono mengatakan bahwa kegiatan yang diisi dengan penandatanganan nota kesepahanam tersebut digelar dalam rangka Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Pertamina RU IV. “Ini merupakan langkah Pertamina untuk preemptif dan preventif, keselamatan dan kesehatan kerja, karena salah satunya ‘kan kami sampaikan bahwa kecelakaan kerja itu sering dimulai dari pelanggaran, human error. Di operator obvit (objek vital) ini harus diawali oleh orang-orang yang sehat, termasuk di dalamnya tidak menggunakan narkoba,” katanya. Menurut dia, hal itu sudah diawali dengan pemeriksaan urine bagi ratusan pekerja Pertamina dan hasilnya negatif semua. “Ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU (nota kesepahaman, red.). Jadi, ke depan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) tidak hanya berhenti sampai situ, nanti berkelanjutan, karyawan atau pekerja Pertamina punya kepedulian terhadap program P4GN,” katanya. Selain paparan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang disampaikan oleh Kepala BNNK Cilacap, dalam kegiatan tersebut juga diisi paparan mengenai upaya pencegahan HIV/AIDS yang disampaikan oleh dr. Nirmala Kesuma dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. (jwn5/ant)

Ganjar Minta Kemenag Pastikan Tidak Ada Biaya Tambahan Penundaan Umrah

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kementerian Agama untuk memastikan bahwa tidak ada biaya tambahan apapun terkait penundaan keberangkatan jamaah umrah  bersamaan kebijakan Pemerintah Arab Saudi menghentikan pelayanan visa untuk menghindari penyebaran virus corona masuk ke Negara tersebut. “Saya minta Kemenag untuk komunikasi dengan para penyelenggara ibadah haji dan umrah, serta calon jamaah umrah. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya tenang,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat. Ganjar mengaku khawatir jika para calon jamaah umrah dirugikan dengan adanya biaya tambahan terkait penghentian sementara ibadah umrah. “Jangan sampai nanti ada konsumen yang dirugikan, Kemenag harus hadir sebagai representasi Negara. Saya minta segera turun untuk koordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah,” ucapnya, Kanwil Kemenag Jateng juga diminta aktif menyosialisasikan dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat hingga ada kepastian serta guna menghindari munculnya permasalahan yang lain.Menurut Ganjar, semua pihak harus aktif berkomunikasi agar mengetahui keputusan akhir pemerintah Kerajaan Arab Saudi, termasuk dari Kementerian Luar Negeri.“Saya kira, Kemenlu sampai saat ini masih bicara dan mencari solusi terbaik,” kata politikus PDI Perjuangan itu. (jwn5/ant)

Cek Legalitas HP-mu, Mulai 18 April Pemerintah Gunakan Skema White List Untuk Regulasi IMEI

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah akan menerapkan skema “white list” pada 18 April mendatang guna mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal di dalam negeri melalui identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menjelaskan, terhitung mulai tanggal 18 April 2020, masyarakat diharapkan untuk mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibeli melalui situs resmi Kemenperin imei.kemenperin.go.id. “Setelah tanggal 18 April, masyarakat mohon cek dahulu sebelum membeli perangkat. IMEI-nya ada atau tidak di situs itu. Sistem ‘white list’ ini mencegah masyarakat tidak bisa dapat sinyal bagi perangkat yang tidak terdaftar IMEI-nya,” kata Ismail pada konferensi pers di Kementerian Kominfo Jakarta, Jumat. Ismail menegaskan bahwa sebelum skema ini berlaku pada 18 April 2020, masyarakat tidak perlu khawatir jika IMEI pada perangkat ponselnya tidak terdaftar di situs resmi Kemenperin. Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak. Artinya, tidak diperlukan registrasi individual. “Bagi masyarakat yang perangkatnya sudah terbeli dan digunakan sampai tanggal 18 April, tidak ada masalah dan tidak perlu meregister. Masyarakat hanya cukup menghidupkan dan mengaktifkan perangkat sehingga seluruh data dapat terekam oleh operator,” kata Ismail. Pemerintah mengimbau agar masyarakat membeli perangkat handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang legal. Pastikan untuk kritis dan cerdas (Know Your Mobile) dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin sebelum melakukan pembelian perangkat HKT baik melalui toko maupun online. Jika membawa perangkat HKT dari luar negeri atau memesan perangkat dan dikirim dari luar negeri setelah tanggal 18 April 2020, masyarakat wajib mendaftarkan IMEI perangkat tersebut melalui sistem aplikasi yang akan disiapkan, agar dapat digunakan di Indonesia. Proses pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI sesuai dengan peraturan 3 kementerian yang berlaku, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo. (jwn5/ant)

WHO Ingatkan Setiap Negara Harus Siap Siaga Hadapi COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan seluruh negara di dunia harus bersiap dan siaga dalam menghadapi virus corona baru COVID-19. Tedros dalam keterangan pada media Kamis (27/2) petang waktu setempat, sebagaimana dikutip dari laman resmi WHO di Jakarta, Jumat, mengingatkan seluruh negara di dunia untuk mempersiapkan segala hal yang harus dilakukan apabila terjadi kasus pertama COVID-19 di negaranya. “Tidak boleh ada negara yang beranggapan negaranya tidak akan terjadi kasus. Itu akan menjadi kesalahan yang fatal, secara harfiah,” kata Tedros. Tedros menekankan bahwa virus ini tidak menghormati batas-batas negara, tidak membedakan ras dan etnis, tidak mempedulikan PDB atau tingkat pembangunan suatu negara. Dia mengingatkan setiap negara bukan hanya fokus agar tidak ada kasus di negaranya, tapi bagaimana dan apa yang akan dilakukan apabila suatu negara memiliki kasus COVID-19 pertamanya. “Tapi kita tidak berputus asa. Kita bukannya tidak berdaya. Ada hal-hal yang dapat dilakukan setiap negara dan setiap orang,” tegas dia. Tedros menegaskan setiap negara harus siap untuk mendeteksi kasus secara dini, mengisolasi pasien, melacak riwayat kontak, menyediakan perawatan klinis yang berkualitas, mencegah terjadi wabah di rumah sakit, dan mencegah penularan terjadi di masyarakat. Dirjen WHO menerangkan beberapa pertanyaan penting yang harus dipersiapkan oleh setiap negara untuk melawan virus COVID-19. Yaitu apakah suatu negara siap jika terjadi kasus pertama, apa yang akan dilakukan jika saat itu tiba, apakah memiliki unit isolasi yang siap digunakan, apakah memiliki oksigen medis yang cukup, ventilator, dan peralatan vital lainnya, bagaimana agar mengetahui jika terjadi kasus di daerah lain pada suatu negara. Selain itu Tedros juga mempertanyakan mengenai kesiapan apakah terdapat sistem pelaporan di setiap fasilitas kesehatan dan cara meningkatkan kewaspadaan jika terjadi kekhawatiran, apakah petugas kesehatan memiliki pelatihan dan peralatan yang dibutuhkan dan aman, apakah tenaga kesehatan tahu cara mengambil sampel dengan benar, bagaimana pengecekan kesehatan di bandara dan perbatasan terhadap orang yang sakit, apakah laboratorium memiliki bahan kimia tepat untuk menguji sampel, apakah setiap masyarakat punya informasi yang benar dan tahu bagaimana penyakit tersebut, apakah kita siap menepis rumor dan informasi hoaks lalu melawannya dengan pesan informasi yang benar dan mudah dipahami orang, apakah suatu negara memiliki orang-orang di pihak yang sama dalam melawan wabah ini. “Ini adalah pertanyaan yang harus siap dijawab oleh setiap Menteri Kesehatan sekarang. Ini adalah pertanyaan yang akan menjadi perbedaan antara satu kasus dan 100 kasus dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Jika jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah tidak, negara Anda memiliki celah yang akan dieksploitasi oleh virus ini,” tegas Tedros. Bahkan, lanjut dia, negara-negara maju pun bisa saja terkejut akan keganasan yang bisa dilakukan oleh virus ini bila tidak siap dalam menghadapinya. Dia menegaskan bahwa epidemi yang terjadi di Korea Selatan, Italia, dan Iran menunjukkan kemampuan sebenarnya virus ini. Tedros mengatakan bahwa WHO selalu menginformasikan virus COVID-19 berpotensi untuk menjadi pandemi pihaknya telah menyediakan alat untuk membantu setiap negara mempersiapkannya. WHO telah mengirimkan alat uji laboratorium untuk 57 negara dan peralatan pelindung diri ke 85 negara yang membutuhkannya. WHO juga telah melatih 80 ribu petugas kesehatan melalui kursus dalam jaringan (daring) dalam berbagai bahasa. WHO juga membuat panduan dengan aksi nyata yang bisa dilakukan setiap negara untuk mencegah, mendeteksi, dan mengelola kasus. Panduan tersebut juga mencakup indikator kinerja utama, perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk persiapan menghadapi hingga 100 kasus. “WHO siap mendukung setiap negara untuk mengembangkan rencana nasionalnya,” kata Tedros. Tedros menekankan bahwa virus COVID-19 ini sangat mungkin untuk dikendalikan. Informasi terbaru dari China menyebutkan bahwa virus ini tidak bisa menyebar secara langsung dalam komunitas masyarakat yang luas. Di Guangdong, kata Tedros, para ilmuwan menguji lebih dari 320.000 sampel dari masyarakat dan hanya 0,14 persen yang positif COVID-19. Selain itu dia juga mencontohkan negara yang terjadi kasus namun belum melaporkan kasus lagi selama lebih dari dua minggu yaitu Belgia, Kamboja, India, Nepal, Filipina, Rusia, Sri Lanka, dan Vietnam. Menurut dia, virus COVID-19 bisa dikendalikan di negara tersebut karena masing-masing negara melakukan langkah-langkah awal yang agresif untuk mencegah penularan sebelum virus itu dapat berkembang. “Sekali lagi, ini bukan waktunya untuk takut. Ini adalah waktu untuk mengambil tindakan sekarang, untuk mencegah infeksi dan menyelamatkan nyawa. Ketakutan dan kepanikan tidak membantu. Orang dapat memiliki masalah, dan memang demikian. Orang bisa khawatir, dan memang begitu. Yang paling penting adalah untuk tenang dan melakukan hal yang benar untuk melawan virus yang sangat berbahaya ini,” kata Dirjen WHO itu. (jwn5/ant)

KPK Periksa Ketua KPU Arief Budiman

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. “Saya lupa panggilannya, pokoknya untuk apa ya, mungkin Pak WS (Wahyu Setiawan) sama Bu Tio. Pokoknya untuk empat orang (tersangka) itu,” ucap Arief saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat. Pemanggilan Arief merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya belum memenuhi panggilan KPK pada Selasa (25/2) akibat terkendala banjir. “Banjir, aku sudah hadir tetapi diinformasikan oleh pihak KPK akses ke sini atau penyidik yang mau ke sini terkendala banjir. Jadi, dipindah sebenarnya hari Rabu (26/2) tetapi saya tidak bisa Rabu,” kata Arief. Sebelumnya, Arief pernah diperiksa KPK pada Selasa (28/1). KPK saat itu mengonfirmasi Arief perihal mekanisme pelaksanaan PAW di KPU. KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) yang saat ini masih menjadi buronan dan Saeful (SAE), swasta. Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta. (jwn5/ant)

WHO Laporkan Kasus COVID-19 Menyebar ke Sembilan Negara

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan kasus virus corona jenis baru COVID-19 semakin menyebar dan bertambah ke sembilan negara yang baru melaporkan adanya kasus untuk kali pertama. Berdasarkan laporan situasi harian resmi WHO per tanggal 27 Februari 2020 yang dikutip di Jakarta, Jumat, total kasus COVID-19 secara global mencapai 82.294 dengan 1.185 penambahan kasus baru. Sembilan negara baru yang terinfeksi COVID-19 adalah Brasil, Denmark, Estonia, Georgia, Yunani, Norwegia, Pakistan, Rumania, dan Makedonia Utara. Kasus COVID-19 di luar China untuk kedua kalinya melampaui kasus baru di China pada hari kemarin, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Dari total 1.185 kasus baru secara global, 439 kasus baru di antaranya berasal dari China dan 746 kasus lainnya berasal dari 46 negara di luar China. Total kasus keseluruhan di China mencapai 78.630 kasus dengan 2.747 kasus kematian (29 kematian baru). Sementara secara global terdapat 3.664 kasus secara total di 46 negara dengan total 57 kematian (13 kasus kematian baru). Di kawasan Pasifik Barat kasus terbanyak terjadi di Korea Selatan (1.766) dengan 505 kasus baru, Jepang (186) dengan 22 kasus baru, Singapura (93) bertambah dua, Australia (23), Malaysia (22), Vietnam (16), Filipina (3), Kamboja (1). Untuk wilayah Asia Tenggara yaitu Thailand (40), India (3), Nepal (1), Sri Lanka (1) tanpa ada penambahan kasus baru. Penyebaran di Benua Amerika terjadi di Amerika Serikat (59) bertambah enam kasus, dan Kanada (11) bertambah satu, dan Brasil (1). Wilayah Eropa paling banyak di Italia (400) bertambah 78 kasus, Jerman (21) bertambah tiga, Prancis (18) bertambah enam, Inggris (13), Spanyol (12) bertambah 10, Austria (2), Israel (2), Rusia (2), Finlandia (2) bertambah satu, Swedia (2) bertambah satu, Belgia (1), Denmark (1), Estonia (1), Georgia (1), Yunani (1), Makedonia Utara (1), Norwegia (1), Rumania (1), dan Swis (1). Untuk wilayah Timur Tengah paling banyak dilaporkan terjadi di Iran (141) dengan penambahan 46 kasus baru, Kuwait (43) bertambah 31 kasus, Bahrain (33) bertambah tujuh kasus baru, Uni Emirat Arab (13), Irak (6) bertambah satu kasus, Oman (4), Lebanon (2) bertambah satu, Pakistan (2), Afghanistan (1), dan Mesir (1). Untuk wilayah Afrika adalah Aljazair dengan satu kasus. Sementara kasus COVID-19 di Kapal Diamond Princess yang berada di perairan Yokohama Jepang kini menjadi 704 atau bertambah 14 kasus dalam 24 jam terakhir. Untuk Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan belum mengonfirmasi adanya kasus positif Covid-19. Pemerintah saat ini sedang berupaya memulangkan WNI yang berada di Kapal Diamond Princess Jepang setelah sebelumnya telah berhasil membawa 188 kru Kapal Dream World dari Selat Durian. Sebanyak 188 kru Kapal World Dream dijadwalkan akan sampai di Pulau Sebaru Kecil Kepulauan Seribu DKI Jakarta untuk menjalani masa observasi selama 14. Pemerintah Indonesia akan sangat hati-hati dalam memulangkan WNI yang berada di Kapal Diamond Princess agar tidak menjadikan Indonesia sebagai episentrum baru virus COVID-19. (jwn5/ant)