MUSRENBANGWIL: Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Sukirman, saat memberikan sambutan dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang) Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan), di Islamic Center Kabupaten Brebes, Kamis (5/3).

BREBES, Jowonews.com – DPRD Provinsi Jateng siap mengawal setiap upaya Pemprov untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal itu dapat dilihat dari langkah yang dilakukan DPRD periode 2019-2024 ini yang sudah bersinergi dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat sesuai regulasi yang ada.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Sukirman, saat memberikan sambutan dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang) Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan), di Islamic Center Kabupaten Brebes, Kamis (5/3).

Dalam acara itu, ia juga mengatakan penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD penting dilakukan. Sebab, hal tersebut sebagai salah satu upaya mendapatkan data dan informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah kemiskinan.

“Di musrenbangwil ini, sejumlah anggota DPRD hadir sehingga mereka juga bisa mencatat (aspirasi). Sebagai contoh, tadi ada dialog dengan kepala desa dimana masih ada 443 warganya miskin tapi belum ada solusi untuk mengurangi kemiskinan. Ini tugasnya DPRD untuk turun ke bawah,” katanya.

Dari penyerapan aspirasi itu, DPRD membantu pemprov dalam pemetaan daerah kemiskinan di Jateng. Diharapkan pula, pemprov bisa mempermudah aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 12 yakni Bregasmalang dan Dapil 13 di Petanglong, yang tingkat kemiskinannya masih tinggi.

“(Aspirasi) itu untuk mempermudah pemerintah daerah. Kami (DPRD) berharap jajaran dibawah gubernur bisa mempermudah aspirasi masyarakat di Dapil 12 dan 13, yang angka kemiskinannya sekitar 16 persen,” kata Bambang Kribo, sapaan akrabnya.

Ditegaskannya, DPRD juga mendukung langkah gubernur yang akan membuat Desk Pengentasan Kemiskinan. Dari langkah itu, ia berharap ada metode untuk menurunkan angka kemiskinan di beberapa daerah.

“Angka kemiskinan tersebut harus dikurangi bersama-sama melalui metode sesuai dengan perencanaan yang ada,” harapnya.

Dari langkah bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, DPRD Provinsi Jateng pun siap mengawal visi dan misi serta harapan gubernur yang terkenal dengan tagline-nya. “Kami (DPRD) juga Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi,” ujarnya sembari tersenyum dihadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/ kota serta sejumlah elemen masyarakat.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan pembukaan acara Musrenbangwil Bregas Petanglong, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saat ini masalah kemiskinan menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan pemprov, pemkab/ pemkot. Karena, dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Jateng, tujuan Tanpa Kemiskinan menjadi nomor 1 yang harus ditangani terlebih dahulu.

“Untuk itulah, saya ingin Brebes jadi Kawasan Industri karena angka kemiskinannya masih tinggi. Selain itu, saya meminta satu OPD harus mendampingi satu desa miskin,” kata Ganjar.

Ia meyakini, dengan melakukan penurunan angka kemiskinan secara bersama-sama, maka tujuan pembangunan lainnya bisa diwujudkan. Salah satunya naiknya pertumbuhan ekonomi Jateng.

Data yang dimilikinya menyebutkan, selama 4 tahun terakhir angka pertumbuhan ekonomi Jateng mengalami kenaikan. Tercatat, pada 2016 angkanya mencapai 5,25% atau jauh diatas Nasional 5,03%. Pada 2017 naik lagi menjadi 5,26% dan Nasional 5,07%, pada 2018 angkanya mencapai 5,31% dan Nasional 5,17%, dan pada 2019 kembali naik menjadi 5,41% dan Nasional justru menurun di angka 5,02%.

Sebagai informasi, gelaran acara Musrenbangwil Bregasmalang Petanglong di Islamic Center Kabupaten Brebes itu dihadiri kepala daerah bersama jajarannya, Anggota DPR dan DPD RI, Sekda dan DPRD Provinsi Jateng, OPD terkait, Kejaksaan, pejabat TNI/ Polri, dan lembaga pemerintahan lainnya. Dari kalangan masyarakat, hadir beberapa ormas, lembaga-lembaga non pemerintah, komunitas disabilitas, pelajar dan mahasiswa serta beberapa kalangan usaha. (Adv)