Jowonews

Hari: 9 Maret 2020

Prabowo Subianto Diusulkan Gerindra Jateng Kembali Jabat Ketua Umum 2020

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – DPD Partai Gerindra Jawa Tengah mengusulkan agar Prabowo Subianto kembali menjadi ketua umum dan ketua dewan pembina Partai Gerindra periode 2020-2025 karena dinilai merupakan satu-satunya orang yang memberikan arah, tujuan, serta visi misi partai. “Beliau selama membimbing dan memberi arah kami dari jajaran pengurus DPD, DPC sampai ke bawah sehingga partai ini di Jateng menjadi partai yang cukup besar,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Abdul Wachid di Semarang, Minggu. Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Jateng yang diikuti oleh 35 DPC Partai Gerindra. “Dari hasil Rapimda kami sampaikan bahwa Partai Gerindra di Jateng dari jajaran DPD, DPC, sampai ranting PAC, sepakat untuk tetap mengusulkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon ketua umum dan ketua dewan pembina Partai Gerindra masa bakti 2020-2025,” ujarnya. Selain dinilai menjadi sosok yang tepat, Prabowo Subianto juga dinilai DPD Partai Gerindra Jateng mempunyai jasa dan kemampuan membawa nama Partai Gerindra menjadi partai yang cukup disegani serta diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. “Partai Gerindra di tingkat nasional menjadi partai besar nomor dua, dan di Jateng menjadi partai besar urutan ketiga,” katanya. Tidak hanya membesarkan partai dan kader, kata dia, Prabowo Subianto juga bisa menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sriyanto Saputro menambahkan bahwa apa yang dihasilkan dari Rapimda DPD Partai Gerindra Jateng sudah final dan disepakati 35 DPC Partai Gerindra se-Jateng. Keputusan Rapimda selanjutnya akan dibawa dalam Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta yang akan digelar dalam waktu dekat dan disusul dengan pelaksanaan kongres Partai Gerindra. (jwn5/ant)

Empat Pasien Dalam Pengawasan Dinyatakan Negatif COVID-19 di RS Banyumas

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Empat dari lima pasien dalam pengawasan pada dua rumah sakit di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dinyatakan negatif dari infeksi virus corona jenis baru (COVID-19), sedangkan satu pasien lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Saat dihubungi wartawan di Purwokerto, Senin, Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) dr. Purwokerto Tri Kuncoro mengatakan pihaknya dalam satu pekan terakhir melakukan pengawasan terhadap tiga pasien di ruang isolasi. Ia mengatakan berdasarkan hasil uji laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan di Jakarta, dua pasien yang masing-masing berasal dari Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen dinyatakan negatif dari Covid-19 sehingga mereka akan dipulangkan. “Malah rencananya akan dijemput (petugas) Dinas Kesehatan kabupaten. Sedangkan pasien dari Cilacap belum dipulangkan karena masih menunggu hasil dari Blitbangkes Kemenkes Jakarta,” katanya. Selain dua pasien di RSMS Purwokerto, dua pasien dalam pengawasan di ruang isolasi RSUD Banyumas juga dinyatakan negatif dari Covid-19. Wakil Direktur RSUD Banyumas Noegroho Harbani mengatakan pihaknya telah menerima hasil uji laboratorium Balitbangkes Kemenkes yang menyatakan dua pasien asal Kabupaten Banyumas itu negatif dari Covid-19. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya saat sekarang sedang menyiapkan pemulangan dua pasien tersebut. “Kita diskusikan dengan semua dokter penanggung jawab pasien dan yang merawat. Kita juga koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan puskesmas setempat,” jelasnya. Seperti diwartakan, RSMS Purwokerto melakukan pengawasan terhadap tiga pasien yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan dan baru pulang dari luar negeri. Pasien pertama berasal dari Banjarnegara, berusia 66 tahun, serta diketahui baru pulang dari Malaysia dan dirawat di RSMS Purwokerto sejak Selasa (3/3) malam. Pasien kedua berasal dari Kebumen, berusia 34 tahun, dan diketahui baru pulang dari Taiwan serta menjalani perawatan di RSMS Purwokerto sejak Rabu (4/3) siang. Pasien ketiga berasal dari Cilacap, berusia 34 tahun, dan diketahui baru pulang dari Macau serta menjalani perawatan di RSMS Purwokerto sejak Kamis (5/3) malam. Sementara RSUD Banyumas juga melakukan pengawasan terhadap dua pasien berjenis kelamin perempuan di ruang isolasi dan seluruhnya berasal dari Banyumas. Pasien pertama berusia 44 tahun diketahui baru pulang dari Hong Kong dan menjalani perawatan di RSUD Banyumas sejak hari Selasa (3/3), sedangkan pasien kedua berusia 26 tahun diketahui baru pulang dari Singapura dan menjalani perawatan di RSUD Banyumas sejak Rabu (4/3) siang. (jwn5/ant)

DPRD Siap Kawal Ganjar Turunkan Angka Kemiskinan

oleh

BREBES, Jowonews.com – DPRD Provinsi Jateng siap mengawal setiap upaya Pemprov untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal itu dapat dilihat dari langkah yang dilakukan DPRD periode 2019-2024 ini yang sudah bersinergi dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat sesuai regulasi yang ada. Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Sukirman, saat memberikan sambutan dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang) Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan), di Islamic Center Kabupaten Brebes, Kamis (5/3). Dalam acara itu, ia juga mengatakan penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD penting dilakukan. Sebab, hal tersebut sebagai salah satu upaya mendapatkan data dan informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah kemiskinan. “Di musrenbangwil ini, sejumlah anggota DPRD hadir sehingga mereka juga bisa mencatat (aspirasi). Sebagai contoh, tadi ada dialog dengan kepala desa dimana masih ada 443 warganya miskin tapi belum ada solusi untuk mengurangi kemiskinan. Ini tugasnya DPRD untuk turun ke bawah,” katanya. Dari penyerapan aspirasi itu, DPRD membantu pemprov dalam pemetaan daerah kemiskinan di Jateng. Diharapkan pula, pemprov bisa mempermudah aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 12 yakni Bregasmalang dan Dapil 13 di Petanglong, yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. “(Aspirasi) itu untuk mempermudah pemerintah daerah. Kami (DPRD) berharap jajaran dibawah gubernur bisa mempermudah aspirasi masyarakat di Dapil 12 dan 13, yang angka kemiskinannya sekitar 16 persen,” kata Bambang Kribo, sapaan akrabnya. Ditegaskannya, DPRD juga mendukung langkah gubernur yang akan membuat Desk Pengentasan Kemiskinan. Dari langkah itu, ia berharap ada metode untuk menurunkan angka kemiskinan di beberapa daerah. “Angka kemiskinan tersebut harus dikurangi bersama-sama melalui metode sesuai dengan perencanaan yang ada,” harapnya. Dari langkah bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, DPRD Provinsi Jateng pun siap mengawal visi dan misi serta harapan gubernur yang terkenal dengan tagline-nya. “Kami (DPRD) juga Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi,” ujarnya sembari tersenyum dihadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/ kota serta sejumlah elemen masyarakat. Sebelumnya, saat memberikan sambutan pembukaan acara Musrenbangwil Bregas Petanglong, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saat ini masalah kemiskinan menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan pemprov, pemkab/ pemkot. Karena, dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Jateng, tujuan Tanpa Kemiskinan menjadi nomor 1 yang harus ditangani terlebih dahulu. “Untuk itulah, saya ingin Brebes jadi Kawasan Industri karena angka kemiskinannya masih tinggi. Selain itu, saya meminta satu OPD harus mendampingi satu desa miskin,” kata Ganjar. Ia meyakini, dengan melakukan penurunan angka kemiskinan secara bersama-sama, maka tujuan pembangunan lainnya bisa diwujudkan. Salah satunya naiknya pertumbuhan ekonomi Jateng. Data yang dimilikinya menyebutkan, selama 4 tahun terakhir angka pertumbuhan ekonomi Jateng mengalami kenaikan. Tercatat, pada 2016 angkanya mencapai 5,25% atau jauh diatas Nasional 5,03%. Pada 2017 naik lagi menjadi 5,26% dan Nasional 5,07%, pada 2018 angkanya mencapai 5,31% dan Nasional 5,17%, dan pada 2019 kembali naik menjadi 5,41% dan Nasional justru menurun di angka 5,02%. Sebagai informasi, gelaran acara Musrenbangwil Bregasmalang Petanglong di Islamic Center Kabupaten Brebes itu dihadiri kepala daerah bersama jajarannya, Anggota DPR dan DPD RI, Sekda dan DPRD Provinsi Jateng, OPD terkait, Kejaksaan, pejabat TNI/ Polri, dan lembaga pemerintahan lainnya. Dari kalangan masyarakat, hadir beberapa ormas, lembaga-lembaga non pemerintah, komunitas disabilitas, pelajar dan mahasiswa serta beberapa kalangan usaha. (Adv)

Komisi D Minta Embung Kebasen Bisa Aliri Daerah Seluas 13,50 Ha

oleh

SLAWI, Jowonews.com – Komisi D DPRD Jateng bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah meninjau hasil pembangunan embung Kebasen di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Kamis (5/3). Embung seluas 5.176 m2 dan kedalaman 4,50 meter itu mempunyai daya tampung sebanyak 11.447,20 m3 air. Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri menilai pembangunan dan kebermanfaatan embung tersebut tergolong bagus. Mengingat, embung yang berada di area lahan pertanian itu mampu mengairi daerah sekitar embung hingga 13,50 hektare. “Pembangunan juga bagus dan tepat waktu, mulai 30 agustus 2019 selesainya 12 Desember 2019. Dengan nilai kontrak pembangunan sebesar 1,9 M, dari pagu anggaran yaitu Rp 2,5 miliar, jadinya turun kurang lebih 20%. Jadi ini sudah selesai, sudah bagus,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut di sela kunjungan. Senada dengan Alwin, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menilai pembangunan embung baik dan dilengkapi dengan kolam lumpur. Nantinya, fungsi utama embung Kebasen adalah untuk mengurangi banjir dan mendukung musim tanam kedua (MT 2). Dengan skema sebagian air dari Sungai Kebasen yang mengarah ke Sungai Kaligung dialirkan ke embung guna cadangan air di musim kemarau. “Sebagai catatan, karena rata-rata embung yang dibangun oleh pemerintah provinsi itu di bawah persawahan petani. Yang menjadi problem adalah cara pengambilannya. Rata-rata masyarakat masih menginginkan ada inventarisasi pompa yang nanti diletakkan di embung dan digunakan bersama oleh masyarakat,” jelasnya. Selain memantau kondisi fisik embung, dalam kesempatan itu Komisi D juga menyempatkan berdialog dengan petani yang ada di sekitar embung. Dengan harapan bisa mendapatkan masukan terkait pengelolaan dan pemanfaatan embung ke depannya.(jwn01)