Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 12 Maret 2020

Validitas Data Menentukan Ketepatan Penanganan Kemiskinan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus menggunakan data yang valid supaya target dan tolok ukur menjadi jelas dan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman saat menyampaikan paparan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks karesidenan Semarang atau Kedungsepur (Kendal, Demak, Kota dan Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Demak dan Purwodadi) di Kawasan Kota Lama, Kota Semarang, Rabu (11/3). “Program yang sudah disusun dengan bagus harus didukung oleh validitas data kemiskinan. Kemarin di Jepara masih ada keluhan masyarakat terkait program PKH belum tepat sasaran,” ungkap politikus PKB itu dihadapan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, bupati dan wali kota di wilayah Kedungsepur. Termasuk anggota DPRD Jateng dari daerah pemilihan (dapil) Jateng 1 dan 2. Sukirman selanjutnya meminta untuk segera menindaklanjuti bersama Gerakan Tengok Tetangga yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah. Perlu terus menerus mengontrol data dari Biro Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan pihak kelurahan hingga RT/RW guna memvalidasi data kemiskinan. Secara umum, tambahnya, DPRD Jateng mendukung mengenai enam poin musrembang yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo saat sambutan di awal acara. Pembangunan indeks manusia, kemiskinan, kesehatan, pendidikan , pemberdayaan ibu dan anak, serta UMKM dan pemberdayaan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks penanganan kemiskinan. “DPRD akan serius mengawal program penanganan kemiskinan dan pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga akan menjalankan kewajiban untuk memperjuangkan pokok-pokok pikiran dengan fokus pada daerah pemilisan masing,” jelasnya. Memungkasi wicara, Sukirman mengajak untuk bersama menjalankan Pilkada 2020 dengan santun. Mengingat Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal , dan Kota Semarang akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020. Partai politik juga berkomitmen untuk menjalankan demokrasi secara santun secara indah. “Kita ciptakan suasana kondusif, karena dengan pemerintahan yang bisa berjalan dengan baik, program-program itu akan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.(adv)

Dewan Dukung Perubahan PRPP Jateng Jadi Perseroda

oleh

UNGARAN, Jowonews.com – Status perseroda atau perseroan daerah lebih memiliki kelebihan dibanding dengan status perumda. Karena itu rencana perubahan status PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng menjadi Perseroda sangat tepat untuk segera diwujudkan. Pembahasan tersebut menjadi isi dari seminar DPRD Jateng dengan topik “Menggagas Raperda Tentang Perubahan Status PT PRPP Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)” di The Wujil Resort & Convention, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (9/3). Raperda ini diinisiasi oleh Komisi C. Sebagaimana yang dijelaskan Riris Prasetyo dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam seminar tersebut, kelebihan perusahaan perseroda yakni secara kepemilikan saham dapat 51-100 persen, sengketa bisnis lebih mudah diselesaikan, didukung oleh banyak industri/bidang usaha, kerja sama lebih menarik, lebih akuntabel. Namun lebih dari itu, secara aturan UU No 23/2014 pada Pasal 405 bahwa perusahaan daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU tersebut. Itu artinya BUMD yang telah ada sebelum UU No 23/2014 wajib menyesuaikan dengan ketentuan berlaku paling lama tiga tahun terhitung sejak UU tersebut diundangkan. “Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum PP No 54/2017 wajib menyesuaikan sesuai ketentuan. BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum,” ucapnya. Kepala Biro Hukum Setda Jateng Iwanuddin Iskandar ada beberapa klausul penting untuk menjadi materi perda. Perihal bentuk badan hukum dan pendirian. PT PRPP didirikan bersama-sama antara Pemprov Jateng, Pemkab/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng). PRPP didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Sementara Dirut PT PRPP Titah Listyorini meyakinkan PRPP dan Taman Maerokoco masih menjadi destinasi pariwisata di Kota Semarang. Jumlah pengunjung setiap tahun naik. Dalam empat tahun terakhir ini sejak 2016 jumlah pengunjung tidak pernah turun. Tercatat pada 2016 jumlah pengunjung 131 ribu orang, berturut-turut 421.156 (2017), 452.770 (2018), 465.000 (2019). Secara keseluruhan kawasan ini bisa dikembangkan. Selain akses menuju bandara, keberadaannya di pusat kota. Untuk lahan di Grand Maerakaca seluas 248.800 m2, PRPP seluas 154.900 m2. Bahkan ada lahan di PRPP untuk ditawarkan pengembangan kawasan MICE kepada investor. Sekretaris Komisi C Sriyanto Saputro menegaskan pihaknya sedang menggodok raperda perihal perubahan bentuk badan hukum PT.PRPP. Diakuinya, PRPP sejak Gubernur Ismail merupakan sebuah pengembangan kawasan yang sebenarnya memiliki nilai strategis. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangannya tidak terlalu mencolok. Karena itulah dengan perubahan status hukum diharapkan bisa menambah nilai jual. Sejumlah anggota Komisi C, seperti Bambang Eko Purnomo dan Nurul Hidayah turut melontarkan pertanyaan yang sama-sama ingin PRPP menjadi magnet serta menambah PAD Jateng.(jwn01)

BMKG: Jateng Masih Berpotensi Hujan Lebat Hingga Akhir Maret

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Hujan lebat diprakirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah (Jateng) bagian Selatan maupun pegunungan tengah Jateng hingga akhir bulan Maret 2020, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo. “Berdasarkan pantauan citra satelit, tekanan rendah masih sering terjadi di belahan bumi Selatan dan kelihatannya bulan Maret 2020 memasuki puncak musim hujan. Saya kira masih ada potensi hujan lebat yang terjadi hingga akhir bulan,” jelasnya di Cilacap, Kamis. Ia menerangkan masih sering terjadinya tekanan rendah di belahan bumi Selatan juga mengakibatkan peningkatan kecepatan angin di permukaan laut sehingga berdampak terhadap terjadinya gelombang tinggi. Bahkan, tambah dia tinggi gelombang 4 hingga 6 meter yang masuk kategori sangat tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, dan Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir bulan Maret 2020. Terkait dengan hal itu, dia mengimbau masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir dan longsor untuk tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi tersebut meskipun berdasarkan prakiraan, curah hujan di wilayah Jateng Selatan dan pegunungan tengah pada dasarian (10 hari, red.) kedua bulan Maret 2020 diprakirakan berkisar 51 hingga 150 milimeter atau masuk kategori menengah. “Demikian pula dengan pengguna jasa kelautan, khususnya nelayan diimbau untuk memperhatikan informasi prakiraan cuaca sebelum berangkat melaut agar terhindar dari gelombang tinggi yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” tambahnya. Sebelumya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap mengimbau warga yang bermukim di wilayah rawan banjir dan longsor untuk waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana itu. “Hal itu karena berdasarkan prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, puncak musim hujan di Kabupaten Cilacap diprakirakan akan berlangsung pada bulan Maret 2020,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Tri Komara Sidhy. Ia mengemukakan kewaspadaan dan kesiapsiagan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sangat penting dilakukan oleh setiap warga guna mengurangi risiko bencana. (jwn5/ant)